Manuver Sang Wagub Terjegal Aturan

Editor: Admin author photo
Foto: Wakil Gubernur Malut M. Al Yasin Ali dan Kepala BKD Malut Drs. Idrus Assagaf
SOFIFI—Balai di lantai empat gedung kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut), Senin (16/03), tampak mentereng. Pagi itu, ruangan tersebut telah di make up. Hal ini dilakukan untuk hajatan pelantikan 12 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JTPT) di lingkup Pemprov Malut. Sialnya, persiapan yang telah diadakan itu bagai menggarami laut saja. Sebab, sang pimpinan enggan melantik 12 pejabat itu.

Sang pimpinan itu adalah Wakil Gubernur (Wagub) Malut, M. Al Yasin Ali. Gubernur Malut, H. Abdul Gani Kasuba, yang tengah menjalani rawat jalan akibat sakit, meminta Yasin untuk melaksanakan pelantikan itu. Kepada Gubernur Kasuba, Yasin Ali mengaku akan melakukannya. Sayangnya, janji Yasin Ali hanya isapan jempol belaka.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Malut, Drs. Idrus Assagaf harus bolak-balik empat kali menemui Wagub Yasin Ali. Pasalnya, pelantikan menunggu Wagub. Sementara Yasin Ali justru terkesan berat hati untuk melaksanakan hal tersebut. Dalam melakukan koordinasi dengan Yasin Ali, Idrus Assagaf akhirnya tak berdaya menghadapi sikap Yasin.

Yasin mau melantik 12 pejabat eselon II itu bila salah satu nama harus dicoret dan diganti. Tentunya, keinginan Yasin ditolak mentah-mentah oleh Idrus Assagaf. Bagi Idrus, hal tersebut bertentangan dengan aturan. Bila saja dia mengikuti perintah Yasin, maka praktis dia menabrak aturan. Idrus pun keukeuh pada aturan. Sedangkan Wagub Yasin Ali enggan menerima alasan apa pun. Bagi Yasin, instruksinya harus diakomodir.

Silang pendapat antara keduanya akhirnya berujung pelantikan 12 pejabat eselon II, di Sofifi, batal. Walau demikian, namun 12 pejabat tersebut tetap dilantik. Meski dalam kondisi kesehatan yang tengah terganggu, Gubernur Malut, H. Abdul Gani Kasuba, rela meluangkan waktu untuk melantik 12 pejabat baru itu. 

Pelantikan dilaksanakan di Rumah Dinas Gubernur Malut, di Jalan Ahmad Yani, Kota Ternate, Senin (16/03), sekitar pukul 15.00 Bagian Timur Waktu Indonesia (BTWI). Itu setelah Idrus Assagaf berkoordinasi dengan Gubernur Kasuba atas gagalnya pelantikan di Sofifi. Tanpa tedeng aling-aling, Guberur yang sang Kiai itu memerintahkan Idrus untuk segera mempersiapkan pelantikan di Kota Ternate.

Tanpa ba-bi-bu, Idrus pun lantas menjalankan perintah orang nomor satu di Malut itu. Eh, rupanya, persoalan belum selesai sampai disitu. Usai acara pelantikan di kediaman Gubernur, Wagub Yasin Ali menerobos ke dalam ruangan pelantikan. Dengan penuh amarah ia lantas melontarkan kata-kata tak terpuji di ruangan tersebut. Disaksikan puluhan pekerja pers serta seluruh perangkat Aparatur Sipil Negara (ASN), tanpa rasa malu, Wagub Yasin Ali berulah layaknya bocah yang tak kebagian gula-gula. Untung saja. Gubernur Malut, H. Abdul Gani Kasuba tak ambil pusing dengan sikap kekanak-kanakan Yasin Ali.

Nah, tindakan tak terpuji Wagub Malut, M. Al Yasin Ali itu jelas dipicu oleh Fehby Alting. Fehby Alting adalah nama yang diinginkan Yasin Ali untuk menduduki jabatan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Malut. Sementara nama yang tercantum sesuai rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) adalah Yunus Badar.

Idrus Assagaf yang telah melakukan koordinasi secara procedural, mulai dari penjaringan hingga penetapan, kontan saja menolak ‘gagasan gila’ Wagub Yasin Ali. "Ini hal yang tidak mungkin saya lakukan. Karena ketika saya merubah SK sama halnya dengan saya melemahkan semua proses yang sudah jalan, dan saya melanggar aturan yang berlaku, terutama surat Gubernur selaku Kepala Pembina Kepegawaian (PPK) bernomor: 800/JPTP.26/II/2020, tertanggal 9 Maret Tahun 2020. Karena itu saya menolak," kata Idrus, mantap.

Idrus Assagaf yang akrab disapa dengan panggilan Aba Us itu juga mengungkap sikap Wagub. "Jadi Wagub tidak mau melantik, kalau tidak merubah SK Gubernur. Dengan sikap Wagub demikian maka Gubernur harus ambil alih pelantikan. Dan tidak menyalahi prosedur. Kalau bukan Gubernur siapa lagi yang lantik? Dengan sikap Wagub seperti itu yang enggan melaksanakan perintah Gubernur, dan Sekda (Sekretaris Daerah-Red) yang saat itu sementara diluar daerah," bebernya.

Idrus menjelaskan, Gubernur sebagai PPK dan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) sebagai pejabat berwenang. Selain itu, ujar Idrus, Wagub dalam ketentuan tidak disebutkan. "Gubernur memiliki hak prerogatif untuk menentukan," ujar Aba Us.

Dalam proses seleksi, Idrus mengatakan, siapa pun, baik Gubernur, Wagub, maupun BKD, tidak dibenarkan menggunakan asas titipan maupun keberpihakan."Itu tidak dibenarkan dalam aturan. Gubernur juga dalam proses ini tidak pernah mengintervensi dalam seleksi sampai hasil akhir. Semua berdasarkan hasil assessment Pansel (Panitia Seleksi-Red) dan Rekomendasi KASN," tuturnya.

Masih kata Idrus, kewenangan Wagub hanya dua. Yakni, kewenangan distributor yang bersifat membantu Gubernur, dan kewenangan atributif dimana menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan terkait dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP). 

"Dalam ketentuan peraturan pemerintah (PP) nomor Nomor 11 tahun 2017, dimana Gubernur sebagai PPK dan Sekda sebagai pejabat berwenang. Wagub tidak punya kewenangan untuk menentukan kebijakan dibidang Kepegawaian. Terkecuali kewenangan distributif yang diberikan Gubernur. Karena itu saya tolak, " pungkas Idrus.

Insiden batalnya pelantikan di Sofifi adalah sebuah kecelakaan sejarah di Provinsi Malut. Kenapa tidak? Walau dengan segala cara dilakukan, namun manuver sang Wagub terjegal aturan formal yang berlaku. (Tim)
Share:
Komentar

Berita Terkini