Menjelang Musda Golkar Malut, DPP Golkar Di Minta Arif Dan Cermat

Editor: Admin author photo
Masa Aksi Simpatisan Partai Golkar Saat Menggelar Demonstrasi Di Depan Kantor DPD I Golkar Malut (foto:ist)

TERNATE- Menjelang musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Partai golongan Karya (DPD I Golkar ) Maluku Utara masih menyisakan sejumlah masalah internal yang tak kunjung selesai diantaranya dilakukan pergantian ketua dan sekretaris DPD II kabupeten/kota.

Ditemui sejumlah awak media Samad Moid mengatakan prinsip pertama adalah musda ini harus di tempatkan sebagai mekanisme yang baku dan memutuskan sesuatu dengan strategis.

“Sebelum menggelar musda ada proses yang terjadi di partai yang harus di cermati oleh DPP partai golkar dan ini telah masuk dalam penyelesaian masalah hukum internal partai atau mahkama partai,” ungkap Samad. Minggu (15/03/20).

Lanjutnya Samad mengatakan Proses pemberhentian lima sekretaris DPD II kabupaten Kota, kemudian satu sekretaris DPD I dan jajaran pengurus itu tanpa melalui persetujuan pleno di DPD I, di tambah 3 DPD ketua sekretaris dan jajaran pengurus.

“Ini adalah upaya melemahkan posisi dukungan dan terkait dengan proses musda,” tutur Samad.

Samad juga membeberkan penunjukan tiga DPD II tersebut cacat hukum.

“Yang pertama adalah yang menandatangi adalah saudara Arifin Djafar sebagai sekretaris DPD, dia diangkat oleh Alien Mus tanpa melalui proses pleno dan belum mendapatkan SK DPP dia sudah melakukan SK pemberhentian 3 DPD II, jadi secara hukum cacat, yang kedua SK Arifin Djafar diterbitkan pada bulan September 2019 sedangkan pemberhetian di lakukan pada bulan Juli 2019,”ungkap politis Halbar itu.

Senada dengan itu Anas Ali DPD II Golkar Kota Tidore Kepulauan mengatakan kasus ini sudah masuk kedalam mahkama partai.

“Kami minta kepada DPP Golkar agar musda ini berjalan dengan lancar dengan mengembalikan tugas ketiga DPD II ini, dan kasus ini juga sudah yurespundensi, misalnya kasus di Riau dan Duma, itu Plt di kembalikan, nah pertanyaan kenapa di Maluku Utara tidak? Padahal proses di mahkama partai sudah berjalan ini yang kami sayangkan,” jelas Anas.

“Kami dari DPD II kota Tidore Kepulauan, Anas Ali, Halmahera Barat Samad Moid, dan Halmahera Timur Idrus Maneke, meminta agar status kami dikembalikan karena dalam silon KPU yang terdaftar adalah nama kami, dan kami yang menyelenggarakan pemilu legislatif dan presiden,” sambungnya.

Lebih lanjut Anas bilang jangan hanya kepentingan musda dirinya dan kedua rekannya di Plt, olehnya itu sebelum melaksanakan Musda ia mendesak DPP untuk mengarifi dan mencermati terkait dengan keberadaan ketiga DPD II yang di Plt-kan, dan memerintahkan kepada mahkama partai Golkar agar segera memutuskan status dan kedudukan DPD ini dalam kepengurusan masing-masing partai.

“Kepemimpinan Alien Mus gagal, kita tidak mendukung Alien Mus karena ada parameternya, partai golkar kehilangan posisi politik di provinsi sebagai ketua DPRD hilang dalam pemilu legislatif lima kursi partai DPRD hilang, dalam posisi politik inilah kita melihat  Alien tidak memiliki potensi manajerial dalam memimpin partai sehingga kami meminta DPP untuk tidak mencalonkan kembali,” kata Anas.

Atas sejumlah masalah inilah Anas memita mahkama partai golkar harus bijaksana dalam menyelesaikan proses hukum.

“Berkaitan dengan pendukung tiga kader partai yang menduduki kantor DPD I tadi akan di lakukan lebih masif lagi kalau ketiga orang ini tidak di kembalikan statusnya, dan. Kami menjamin seluruh kantor kabupaten kota akan terjadi hal demikian, kami berjuang untuk partai dan membesarkan partai,” tutupnya. (red-tim)
Share:
Komentar

Berita Terkini