Pemprov dan DPRD Malut Ogah Terapkan UU Desa

Editor: Admin author photo
Foto: Sekretaris DPD APDESI Malut,  Adam Abdurrahman
TIDORE- Meskipun sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang mengisyaratkan tentang bantuan keuangan yang akan diberikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara terhadap setiap Desa di Maluku Utara.

Cilakanya, Pemprov Malut maupun DPRD Provinsi Malut hingga saat ini masih menutup mata dan terkesan cuek terhadap penerapan UU Desa. Hal itu dikatakan Sekretaris DPD Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Maluku Utara, Adam Abdurrahman, kepada media nusantaratimur.com melalui via telepon, Selasa (10/3/2020).

Adam menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat tiga sumber pendapatan desa. Di mana untuk Pemerintah Pusat di kenal sebagai Dana Desa, Pemerintah Provinsi di kenal sebagai Bantuan Keuangan Desa dan di tingkat Kabupaten/Kota adalah Alokasi Dana Desa (ADD).

“ Semenjak UU Nomor 6 Tahun 2017 disahkan, Gubernur dan DPRD Malut cuek saja. Padahal itu, menjadi hak bagi setiap Desa di Maluku Utara. Jadi kalau dalam penghitungan saya dari 1.064 Desa, itu setiap desa minimal mendapat bantuan keuangan dari Provinsi sebesar Rp. 50 Juta, namun sampai sekarang Provinsi tidak pernah memberikan itu ke desa,” terang Adam.

Untuk itu, Adam menegaskan setelah DPC-DPC APDESI tingkat Kabupaten/Kota di Maluku Utara semuanya sudah terbentuk. maka persoalan ini akan di sikapi oleh Abdesi dengan melakukan konsolidasi ditingkat DPC guna melakukan aksi damai ke Pemerintah Provinsi.

"Pemprov harus transparan dengan anggaran tersebut, karena banyak desa di Maluku Utara ini seperti desa di batang dua dan lain sebagainya punya hak yang sama untuk mendapatkan bantuan itu,” ucapnya.

Olehnya itu, gubernur dan DPRD Malut harus menindaklanjuti semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. ”  Kami siap untuk dipanggil memberikan masukan terkait dengan masalah ini,” pungkas Adam. (Aidar)
Share:
Komentar

Berita Terkini