Penanggulangan Dampak Corona dan Dukungan Kebijakan Fiskal Daerah di Malut

Editor: Admin author photo
Foto Ilustrasi (sumber : harapanrakyat.com)

Ternate-Virus Corona (COVID-19) dua bulan terakhir ini menjadi topik permasalahan di dunia internasional melalui World Health organisstion (WHO] sudah menegaskan terkait darurat Corona yang juga diamini pemerintah Indonesia dengan menetapkan keadaan darurat tertentu, sampai saat ini tercatat 159 negara kasus terkonfermasi 244.525, yang sembuh 86.031 dan meninggal 10.031 sedangkan Indonesia 541 kasus, sembuh 29 orang dan meninggal 48 orang per 22 Maret 2020 dari sumber covid-19.co.id.

"Virus Corona yang semakin menyebar memberikan dampak perlahan tapi pasti, terutama pada perekonomian Indonesia dan daerah. Sadar bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi sebagian besar oleh sektor konsumsi, maka pemerintah harus melakukan percepatan belanja kementerian dan lembaga maupun didaerah di kuartal I 2020," ujar  Tim perumus Si'De'Go Nurdin Muhammad dan Hudan Irsyadi melalui rilis resminya. Minggu (22/03/20).

Nurdin mengatakan Corona sudah sangat menimbulkan kekhawatiran yang serius didalam masyarakat. Ketersediaan fasilitas dan tenaga medis yang terbatas membuat situasi masyarakat dalam ancaman yang serius didaerah ini.

"Selain itu pula, kesiapan pemda dalam mendukung antisipasi penyebaran covid-19 dari sisi ekonomi dan fiskal juga terasa sangat rendah, hal ini menambah situasi ketidakpastian yang secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi momok yang menakutkan," papar Nurdin.

Lanjut Nurdin bilang berangkat dari sejumlah permasalahan tersebut diatas, Scientific Institute for Development and Government (SIDEGO) Malut merasa terpanggil untuk memberikan pernyataa.

"Pemerintah Daerah di Maluku Utara (Provinsi/Kab/Kota) segera menetapkan Darurat Dalam Keadaan tertentu, dengan merujuk pada Peraturan Presiden No 17 Tahunj 2018 serta Keputusan BNPB yang memperpanjang masa darurat selama 91 hari melalui Keputusan BNPB Nomor 13A Tahun 2020," terangnya.

Lebih lanjut ia mengatakan Pemerintah segera mengambil langkah-langkah mitigasi penularan yang konkrit itu akan menumbuhkan rasa aman masyarakat untuk tetap beraktivitas secara normal. Terutama untuk mencegah kepanikan atau panic buying yang dipicu oleh merebaknya informasi simpang siur di media sosial. Pemberian informasi secara transparan dan reguler kepada masyarakat.

"Terkait pendanaan Covid-19 untuk pembiayaan penanganan yang bersumber dari APBD. Pemerintah pusat melalui Kemenkeu telah menerbitkan PMK 19/PMK.07/2020 Tentang Penyaluran dan Pengunaan DBH, DAU, dan DID Tahun 2020 dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2018 (COVID-19)," jelas Nurdin.

Sementara itu Hudan mengatakan Pemda wajib mengalokasikan belanja bidang kesehatan sebesar 10% dari total belanja sebagaimana di atur dalam UU. Kedua, Belanja wajib bidang kesehatan diarahkan untuk mencegah dan/atau melindungi penanganan COVID-19 Atas penegasan diatas penyaluran DBH triwulan II dan III, DAU bulan Mei.

"Pemerintah daerah diminta menyampaikan Laporan Kinerja Bidang Kesehatan untuk pencegahan dan atau penanganan Covid-19 kedua laporan kinerja bidang kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 menunjukan realisais pelaksanaan kegiatan Dua laporan diatas menjadi penting, selain syarat juga ancaman pemotongan anggaran," ungkap Hudan.

Lenajut Hudan menambahkan Pemerintah Daerah harus mengantisipasi kenaikkan harga berbagai kebutuhan pokok. Tak hanya harga masker, harga empon-empon seperti jahe, kunyit, temu lawak dan sejenisnya pun tiba-tiba melonjak. Apalagi sebulan lagi akan memasuki bulan Ramadhan, stabilisasi harga harus serius dilakukan pemerintah untuk mencegah para spekulan memainkan harga kebutuhan pokok lain.

"Salah satu hal yang menjadi kekhawatiran publik adalah soal ketersediaan bahan pangan pokok. Khususnya komoditas pangan yang sebagian masih didatangkan dari luar daerah. Bagaimana stok pangan kita jika situasi makin buruk? Apakah mencukupi kebutuhan? Kepastian informasi sehingga tidak memunculkan Kekhawatiran terjadi Panic Buying. Pertama, beras. Berapa Stok beras Perum Bulog pada akhir Februari 2020?, Kedua, sejumlah komoditas yang sebagian besar diproduksi diluar daerah, seperti bawang merah, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, dan cabai, diyakini aman? Sayangnya, hingga kini kita tak ada punya data atau neraca yang akurat terkait sejumlah komoditas itu," papar Hudan.

Hudang merasa Pemerintah daerah harus menyiapkan paket kebijakan untuk dapat memastikan kerberlangsungan Ekspor komiditi Pertanian serta segera siapkan paket stimulus untuk ketersediaan pangan lokal melalui kesiapan impor bagi importir kredibel.

"Percepatan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), padat karya tunai, dan dana desa.Percepatan program-program itu diharapkan efektif mengantisipasi risiko kenaikan harga kebutuhan pokok serta menjaga daya beli masyarakat. Lebih utama lagi dapat menanggulangi potensi penurunan pasokan (supply shock) akibat tersendatnya sektor industri," sambung Hudan.

Senada dengan Pakar Ekonomi Maluku Utara Dr. Mukhtar Adam mengatakan pemerintah daerah harus tanggap dalam memperhatikan aktivitas sosial media terkait pemberitaan yang artifisial tentang covid-19 sehingga tidak menimbulkan kepanikan sosial.

"Covid-19 atau yang dikenal denga virus corona mempunyai cara penularan yang bermacam-macam, salah satunya adalah melalui jabat tangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengganti cara berjabat tangan dengan salam SUBA JO yang sejak lama menjadi ciri khas masyarakat Maluku Utara," cetusnya.

Lanjutnya mengatakan pemerintah daerah perlu tahu bahwa virus corona saat ini sudah menghantam sistem kesehatan nasional kita akibat lambannya penanganan pasca dunia mengalami kepanikan atas virus tersebut. Oleh karena itu protokol komunikasi perlu ditingkatkan dan diseriusi saat berkomunikasi dengan publik. Pemerintah juga perlu membentuk posko tanggap corona (Babari Tanggap Corona) di simpul-simpul tertentu.

Atas segala permasalahan ini Mukhtar berharap pemerintah daerah harus terus menghimbau masyarakatnya untuk selalu hidup sehat dan menjaga kebersihannya di tengah wabah covid-19.

"Pertama, sarana dan prasarana kesehatan harus siap menghadapi risiko lonjakan kasus, mulai dari rumah sakit hingga perlengkapan medis. Termasuk pemberian bonus kepada tenaga medis dan pihak lain yang terbukti bekerja keras menangani pandemi ini," pintanya.

"Kedua, pasokan bahan baku ditingkatkan agar tidak terjadi kepanikan warga. Ketiga, jaminan pendapatan bagi para korban agar mereka fokus pada pemulihan. Dengan demikian, tak perlu terjadi pasien harus melarikan diri takut dikarantina karena kehilangan pendapatan," tutup Mukhtar. (red-tim).
Share:
Komentar

Berita Terkini