Tak Bayar Gaji PTT, Kepala BPPKAD Malah Keluar Daerah

Editor: Admin author photo
Foto: Suasana Sidak anggota DPRD Kabupaten Pulau Taliabu di Kantor BPPKAD Pemkab Pultab 
TALIABU - Taring para wakil rakyat yang duduk di parlemen diuji untuk mengawal aspirasi masyarakat di Kabupaten Pulau Taliabu.

Salah satunya adalah pembayaran gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang di keluhkan oleh pegawai honorer di semua Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Pulau Taliabu.

Pasalnya, Pemkab Pulau Taliabu hingga saat ini belum melakukan pembayaran gaji pegawai honorer mulai dari Bulan Desember 2019 sampai Bulan Maret 2020.

Ironisnya, keluhan sejumlah pegawai honorer tersebut sampai ke telinga para wakil rakyat. Hal itu membuat DPRD Kabupaten Pulau Taliabu melalui tupoksinya langsung melaksanakan inspeksi mendadak (Sidak) ke Kantor Badan Pendapatan dan Keuangan Aset Daerah (BPPKAD) setempat pada Rabu (12/3/2020) kemarin.

Celakanya, di saat Komisi II DPRD Pulau Taliabu sidak ke Kantor BPPKAD untuk menanyakan kendala keterlambatan pembayaran gaji PTT. Malah, Kepala BPPKAD Irwan Mansur tidak berada di tempat. Usut punya usut ternyata Irwan Mansur sedang berada di luar daerah.

Ketua Komisi II DPRD Pultab, Muhammad Al Najib Sarihi, geram dengan sikap Kepala BPPKAD ketika tidak berada di tempat saat dilakukan sidak. Mestinya Irwan Mansur bertanggungjawab untuk mencairkan gaji PTT, jika kalau berangkat keluar daerah berikan kewenangan kepada yang lainnya di untuk mencairkan gaji PTT.

“ Jadi saat sidak tersebut salah satu Kepala Bidang di BPPKAD beralasan bahwa gaji itu bisa dicairkan terkecuali kaban keuangan datang dulu. Berarti kaban keuangan berangkat itu bawa dengan kantornya, mestinya sebelum berangkat Kepala BPPKAD bisa menunjuk sekretarisnya atau Kepala Bidang agar bisa di selesaikan gaji PTT ini,”  ucap Al Najib kepada wartawan media ini, Jumat (13/03/2020).
Sambung Al Najib bahwa keluhan para PTT ini  semestinya Kepala BPPKAD harus peka dan tanggap terhadap nasib  PTT. “ Mereka (PTT-Red) itu kan mengabdi untuk daerah ini dengan penuh tanggung jawab, tapi kalau mereka juga tidak bayar bagaimana jadinya daerah ini ke depan, ujarnya.

Secara terpisah, Sukardinan Budaya, mengatakan molornya pencairan gaji PTT  tersebut ia bersama beberapa rekan anggota DPRD lainnya yang tergabung dalam Fraksi Pembaharuan sudah mendiskusikan persoalan ini. olehnya itu,  kemungkinan kita akan melakukan hak interpelasi ke Pemerintah Daerah.

" Di internal Fraksi Pembaharuan sudah ada diskusi pelaksanaan hak interpelasi kalau misalnya gaji honorer/PTT sampai maret ini belum juga di selesaikan,” tutur Sekretaris Fraksi Pembaharuan DPRD Pultab.

Sebab, menurut Dinan sapaan akrabnya ada kekeliruan dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah dan terkesan tidak transparansi.

"Ada yang keliru dalam manajemen keuangan daerah yang tidak pernah di sampaikan secara terbuka oleh Pemda ke DPRD. Maka penggunaan hak interpelasi ini adalah keharusan agar fungsi pengawasan kita juga betul-betul terlaksana,” Kata Dinan. (Ari/red)
Share:
Komentar

Berita Terkini