Tiga Bulan Gaji PTT Tak Terbayar, Fraksi Pembaharuan Gulirkan Wacana Interpelasi ke Bupati Pultab

Editor: Admin author photo
Wartawan Nusantara Timur Saat mewawancarai Salasatu Anggota Dprd Pultab

Taliabu - Terhitung 3 bulan gaji para pegawai tidak tetap (PTT) yang belum di bayar dan terkatung-katung di Badan Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset daerah (BPPKAD). DPRD Pultab melalui fraksi pembaharuan galang suara untuk interpelasi Bupati Aliong Mus.

Pasalnya, gaji para PTT ini telah molor hingga berbulan-bulan di BPPKAD sejak bulan desember 2019 sampai dengan bulan Maret 2020.

Sebelumnya, Irwan Mansur (Kaban keuangan Pultab) yang belum lama ini di konfirmasi oleh wartawan terkait gaji PTT ini, dirinya beralasan keterlambatan pembayaran gaji dan pencairan anggaran adalah kesalahan Bendahara SKPD yang lambat mengajukan permintaan pencairan anggaran sehingga ia beralasan setelah kembali di akhir februari lalu akan segera tuntaskan masalah pembayaran gaji, namun hingga memasuki bulan ketiga tahun 2020 ini anggaran pun tak kunjung cair.

Terkait hal ini juga, pada rabu (11/3/2020) kemarin, beberapa anggota DPRD yang terdiri dari, Muhammad Al Najib sarihi, Sukardinan Budaya, Pardin Isa dan Vidya Alwi, telah melakukan sidak (Inspeksi mendadak) ke BPPKAD setempat, Namun Irwan Mansur masih di luar daerah.

Pardin Isa ketua Fraksi Pembaharuan di DPRD Pultab menegaskan untuk sementara akan mengalang persetujuan Interpelasi terhadap Bupati Aliong Mus dari rekan wakil rakyat lainnya.

"Kami sementara mendiskusikan kemungkinan pelaksanaan hak interpelasi. Karna rasa-rasanya ada yang keliru dalam manajemen keuangan daerah, sesuatu yg tidak pernah di sampaikan secara terbuka oleh Pemda ke DPRD," tegas politisi Nasdem ini kepada Nusantaratimur.com. Kamis (12/3/2020).

Secara terpisah, hal yang sama di benarkan oleh Sukardinan Budaya anggota DPRD dari partai PKB bahwa terkait gaji PTT ini kalau belum di selesaikan, maka Interpelasi akan dilakukan.

"Kami di internal fraksi sudah ada diskusi pelaksanaan hak interpelasi kalau misalnya gaji honorer/PTT sampai maret ini belum diselesaikan," Pungkas dinan (sapaan akrabnya).

Lanjut Sukardinan, jika kaban keuangan Irwan Mansur beralasan dengan mengatakan bahwa masalahnya itu ada di bendahara SKPD karena terlambat mengurus pencairan, dirinya menimpali bahwa pihaknya juga melalui komisi 1 pada RDP yang di gelar belum lama ini dengan Dinkes Pultab, hal itu tinggal dari keuangan.

"Kami tanya di dinas kesehatan mereka telah buat surat permintaan ke kaban keuangan, tinggal dari keuangan mengeluarkan SP2D, nah kenapa hingga saat ini belum juga di cairkan," ungkap Dinan dengan penuh tanya.

Untuk itu, Dinan mengatakan bahwa semua anggota DPRD memiliki hak dan itu wajar di lakukan.

"Bahwa hak interpelasi itu hak semua anggota DPRD. Sehingga itu adalah wajar dan tidak ada masalah dengan hal tersebut, dan itu adalah bagian dari mengoptimalkan fungsi Pengawasan kami selaku wakil dari rakyat di Taliabu," tutup Dinan. (Ari)

Share:
Komentar

Berita Terkini