Tujuh Orang ASN Pemkab Pultab Bakal Dilaporkan Ke KASN

Editor: Admin author photo
Foto: Mochtar Tidore (Ketua Divisi Hukum Bawaslu Pultab)

TALIABU- Terindikasi melanggar kode etik tujuh (7) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab).

Pasalnya, ketujuh ASN yang bekerja dilingkungan Pemkab Pultab disinyalir memberikan tanda like dan memberikan komentar ” Dua Periode Titik” terhadap caption foto salah satu Calon Bupati Pultab Aliong Mus  memakai baju partai golkar yang di posting oleh pemilik akun FB atas nama Yanto Yan.

Koordinator Devisi Hukum Bawaslu Pultab, Mochtar Tidore, mengatakan untuk sementara ke tujuh ASN prosesnya sedang berjalan. Di mana pihaknya telah mengundang ASN tersebut untuk datang memberikan klarifikasi.

" Tujuh orang ASN tersebut dari kemarin telah kita undang untuk datang memberikan klarifikasi, namun yang datang hanya satu orang. Nah, hari ini adalah hari terakhir untuk pemanggilan. Akan tetapi, sejak kemarin hingga hari ini sudah ada dua orang yang datang berinisial AM (Kepala pemerintahan di salah satu Kecamatan di Taliabu) dan satunya lagi berinisial TA  pegawai di DKP Pultab,” ungkap  Mochtar Tidore, saat di temui di ruang kerjanya. Kamis (5/2/2020).

Kendati demikian, Kata Mochtar, ke enam (6) ASN lainnya dalam waktu dekat status temuannya sudah dikeluarkan masing-masing berinisial DR (Pegawai Dinas Pariwisata), IH (Pegawai di Bagian Umum dan Perlengkapan), DLO (Kepsek SMP Negeri 2 Taliabu Utara), CPM (Kepala Bagian Humas), SL ( Pegawai Sekretariat Dewan) dan TA (Pegawai di Dinas Perikanan).

“ Ke enam ASN ini, kalau buka besok, berarti lusa. Status temuannya kita keluarkan,” tegas Mochtar.

Lanjut Mochtar, setelah semua status temuannya kita keluarkan. Bawaslu Pulau Taliabu segera melayangkan surat pemberitahuan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tentang temuan tersebut.

“ Begitu semua statusnya sudah keluar, kami akan melaporkan ke KASN di Jakarta. Karena pelanggaran kode etik sudah cukup banyak, kemarin Bawaslu juga menemukan pelanggaran atas nama BM (Kepsek SMP Negeri 3 Taliabu Barat),” ujarnya.

Mengenai pelanggaran kode etik ASN di maksud. Bawaslu sendiri tidak punya kewenangan untuk memutuskan atau memberi sanksi kepada ASN yang terindikasi atau terlibat dalam politik praktis, sebab itu adalah domain KASN.

“Jadi kita hanya sebatas merekomendasikan saja. Untuk keputusan yang bersangkutan diberi sanksi atau tidak, itu berada di tangan KASN,” kata Mochtar. (Ari)
Share:
Komentar

Berita Terkini