Dampak Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Pilkada 2020

Editor: Admin author photo


Oleh : Firman Amir S.Pd.I., M.Pd.I

Ketua Umum “Network for Indonesian democratic society (Netfid) Wilayah Provinsi Maluku Utara”



Tulisan ini muncul karena keterlibatan penulis dalam diskusi yang dilaksanakan oleh Netfid Sulawesi Utara, diskusi Live Via Zoom. Dengan judul “dampak penundaan pilkada serentak. Selasa, 14 April 2020. Dalam diskusi itu banyak hal yang menjadi pembahasan penting yang harus kita selesaikan secara bersama, dintaranya muncul pertanyaan mendasar, kapan Covid-19 berakhir?

Saat ini Covid-19 menjadi pendemi global yang menjadi perhatian serius untuk diselesaikan oleh pemerintah, Indonesia adalah salah satu negara yang dilanda Covid-19 (Virus Corona) yang mana kita ketahui bersama bahwa seluruh aktifitas publik saat ini diberhentikan sementara sampai waktu yang tidak ditentukan, sampai benar-benar ada kepastian bahwa Covid-19 sudah seratus persen terselesaikan.

Berbagai macam sektor saat ini diberhentian aktifitasnya oleh pemerintah, baik dari sisi pendidikan (seluruh sekolah dan perguruan tinggi diliburkan), sosial budaya (tidak bisa ada pertemuan bersama diruang pablik), dan politik yaitu dengan diadakannya penundaan pilkada serentak tahun 2020.

Penulis akan membahas sedikit masalah yang muncul saat ini pada point ketiga yaitu politik dengan diadakannya penundaan pilkada serentak pada september mendatang di 270 wilayah se-Indonesia.

Disaat pemerintah menyatakan darurat kesehatan Nasional karena pendemi Covid-19, maka KPU RI sebagai pelaksana teknis pilkada menyatakan sikap bahwa pilkada 2020 sulit untuk dilaksanakan sesuai jadwal yang awalnya sudah ditetapkan yaitu september mendatang. Sehingga ada rapat bersama antara KPU, BAWASLU, DKPP, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat yang menyepakati tentang penundaan Pilkada 2020 di 270 wilayah se-Indonesia. Ada tiga opsi yang disampaikan oleh ketua KPU RI kapan Pilkada akan digelar, yakni Desember 2020, Maret 2021, atau September 2021.

Informasi terkini yang terpublis bahwa sudah ada kesepakatan komisi II DPR RI menyetujui usulan Pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak tahun 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020. Yang mana penundaan ini pasti akan berdampak pada pelaksanaan tekhnis nantinya, entah itu dari sisi siklus pemilu dalam hal ini tahapan pilkada yang sudah berjalan, dari sisi anggaran, maupun dari sisi lembaga adhock yang sudah direkrut, PPK, maupus PPS apakah masih bisa bertugas nantinya atau diberhentikan untuk sementara waktu? Ini menjadi perhatian serius.

Perlu diketahui bahwa baru ada rapat bersama para stakeholder antara KPU, BAWASLU, DKPP, pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat yang menyepakati tentang penundaan Pilkada 2020, artinya ini belum menjadi suatu aturan bersama yang mengikat seluruh unsur pelaksana Pilkada baik KPU, Bawaslu, Partai Politik, maupun para Peserta pilkada Calon Kandidat Kepala Daerah. Sehingga yang menjadi point penting yang harus dilakukan saat ini adalah pemerintah secepatnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), sebab dalam ketentuan UU No 10 Tahun 2016 tidak ada nomenklatur yang mengisyaratkan tentang penundaan Pilkada, yang ada hanyalah Pilkada susulan dan Pilkada lanjutan. Sehingga perlu perhatian serius Pemerintah untuk menerbiitkan Perppu, yang mana Perppu ini nantinya menjadi landasan hukum dan acuan yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh seluruh peserta pemilu, baik oleh KPU, BAWASLU, Partai Politik maupun para calon Kandidat Kepala Daerah.

Kita berharap mudah-mudahan Perppu tentang penundaan pelaksanaan Pilkada serentak secepatnya dikeluarkan oleh Pemerintah agar ketidakpastian tentang pelaksanaan Pilkada bisa terjawab dan terselesaikan dengan baik, dikarenakan produk hukum yang setara dengan UU adalah Perppu, sehingga Perppu merupakan solusi satu-satunya untuk mengganti regulasi pemilihan dan itu hanya bisa dikeluarkan oleh Presiden. Namun sampai saat ini Perppu belum lagi dicetuskan.

Masalah yang harus kita perhatikan juga saat ini adalah ditengah kepanikan masyarakat tentang wabah Covid-19 yang sedang melanda, jangan sampai ada oknum-oknum tertentu baik itu para calon kandidat Kepala Daerah maupun para tim sukses kandidat tertentu yang sengaja mempolitisir keadaan untuk kepentingan politik. Saat ini ada bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19.

Ini harus diperhatikan dan dikawal dengan teliti, baik oleh BAWASLU ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, organisasi-organisasi yang peduli terhadap demokrasi, bahkan harus diperhatikan oleh seluruh lapisan masyarakat, jangan sampai bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah, dipolitisir untuk kepentingan politik para kandidat Kepala Daerah, sehingga jika ditemukan ada kejanggalan seperti itu, maka masyarakat secepatnya agar memberikan laporan kepada BAWASLU, baik ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota untuk ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan wabah Covid-19 ini secepatnya berakhir dan bisa diatasi oleh Pemerintah, karena yang menjadi masalah saat ini bukan pada ketidak siapan penyelenggara pemilu baik KPU maupun BAWASLU untuk melaksanakan tahapan Pilkada, tapi masalah saat ini yang kita hadapi adalah wabah Covid-19 yang melanda negeri ini sehingga mempengaruhi seluruh kegiatan Pilkada yang saat ini dilaksanakan, menurut saya perlu ada ketegasan bersama dari KPU maupun BAWASLU kepada pemerintah agar secepatnya melakukan penanganan dengan baik, agar wabah covid-19 bisa segera berakhir sehingga tahapan pilkada bisa terlaksana sebagaimana mestinya.

Alternatif lain bisa diambil, jika wabah Covid-19 masih tetap terjadi dalam waktu yang lama, maka kita perlu berkaca pada Negara luar yang sukses menyelenggarakan Pilkada ditengan wabah Covid-19, salah satunya adalah Korea Selatan.

Sebagaimana dijelaskan oleh media online “kantor berita politik rmol.id”, bahwa Korea Selatan merupakan salah satu negara yang sukses melaksanakan pengumutan suara untuk pemilihan legislatif 15 april lalu ditengah wabah Covid-19. Semua ikut memberikan suaranya, tak terkecuali bagi pasien pengidap Covid-19. Mereka memberikan suara ditempat pengumutan suara (TPS) yang telah ditunjuk oleh Pemerintah. Totalnya ada 3.500 TPS untuk pemilihan umum awal selama dua hari di Korea Selatan. Adapun sebelum dibuka, TPS-TPS tersebut disemprot disintfektan, semua pemilih juga diharuskan memakai masker, menggunakan hand sanitizer dan memakai sarung tangan. Beberapa orang juga bersiaga di depan TPS untuk melakukan pemeriksaan suhu. Nantinya,  siapa yang memiliki suhu lebih tinggi dari 37, 5 derajat C akan diarahkan ke bilik khusus.

Apakah wabah Covid-19 segera bisa diatasi oleh Pemerintah, ataukah wabah ini menyebar dalam waktu yang lama, sehinga ada langkah-langkah penting dan berani yang harus diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan agenda demokrasi kita saat ini, yaitu pilkada serentak di 270 wilayah se-Indonesia? Yang jelas, menjadi harapan dan doa kita bersama agar wabah ini secepatnya berahir dalam waktu dekat, dan semua aktifitas kita kembali berjalan seperti sedia kala, semoga dan terima kasih.(*)
Share:
Komentar

Berita Terkini