Gelar Video Conference Bersama Bupati/Walikota, Ini Yang di Instruksi Gubernur

Editor: Admin author photo

Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba saat menggelar video conference bersama Bupati/Walikota
TERNATE-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) menegaskan terkait penanganan penyebaran COVID-19 terdapat 9 aspek yang harus menjadi perhatian seluruh unsur Pemerintah se Provinsi Maluku Utara dan seluruh lapisan masyarakat.  Hal itu disampaikan Gubernur Malut, KH. Abdul Gani Kasuba (AGK), dalam video conference di Kantor perwakilan Maluku Utara ex-Crisant Ternate, Senin (20/04/2020).

Dalam paparannya Gubernur mengatakan guna memutus mata rantai meluasnya wabah COVID- -19 di Provinsi Maluku Utara maka Pemerintah Kabupaten/Kota lebih tegas membatasi aktifitas orang diluar rumah terkecuali kebutuhan yang mendesak.

“ Kepada yang baru tiba melakukan perjalana keluar daerah dari Provinsi Maluku Utara terutama dari daerah terjangkit COVID-19 wajib dilakukan karantina dirumah atau tempat karantina yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing selama 14 hari,” tegas Gubernur.

Pada kesempatan itu Gubernur Malut menginstruksikan Bupati/Walikota agar lebih memperketat pintu-pintu masuk di Kabupaten/Kota guna menghindari meluasnya wabah COVID-19 di Provinsi Maluku Utara.

“ Bupati/Walikota agar memerintahkan tim gugus kecamatan, kelurahan/desa untuk melakukan pemantauan secara ketat kepada orang tanpa gejala (OTG) dan orang dalam pemantauan (ODP) atau orang yang baru selesai melakukan perjalanan dari luar negeri atau luar daerah terutama dari daerah terjangkit agar dilakukan karantina baik karantina mandiri maupun karantina ditempat selama 14 hari,” imbaunya.

Selain itu, sang kiyai juga meminta kepada Bupati/Walikota untuk memanfaatkan desa atau kelurahan tangguh bencana, kampung siaga bencana yang sudah dibentuk di Desa/Kelurahan untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang protokol karantian mandiri.

Tak hanya itu, orang nomor satu di Provinsi Maluku Utara itu, meminta Bupati/Walikota agar selalu meningkatkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan baik pelayanan primer maupun pelayanan rujukan guna mendukung percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten/Kota, terutama fasilitas rumah sakit rujukan yang berada di wilayah masing-masing dengan mengunakan sumber pembiayaan dari APBD masing-masing daerah yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

“ Pemerintah Kab/Kota harus menyediakan perbekalan dan logistik yang berkitan dengan percepatan penanganan COVID-19 melalui dana APBD yang telah direlokasiakn dan recofusing sesuai SKB Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri di masing-masing Kabupaten/Kota,” tuturnya.

Kata Gubernur, mengingat terbatasnya kapasitas ruang rumah sakit Hasan Bosoiri sebagai rumah sakit rujukan yang hanya dikhusukan untuk menangani pasien-pasien dalam pengawasan dengan pemberatan, maka rujukan pasien dari Kabupaten/Kota harus terseleksi dengan baik, tuturnya.

Demi kelancaran percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten/Kota, maka gugus tugas COVID-19 Provinsi Maluku Utara akan membantu gugus tugas Kabupaten/Kota.

“ Saya meminta Bupati/Walikota agar lebih meningkatkan koordiansi dan komunikasi dengan gugus tugas COVID-19 Provinsi Maluku Utara,” tutupnya.

Dalam video conference tersebu Gubernur Malut KH. Abdul Gani Kasuba didampingi Sekda Malut Drs, Syamsuddin A. Kadir, Kepala BPKPAD Malut Bambang Hermawan, Kadis Kesehatan dr.Idhar Sidi Umar serta Kepala Biro Protokol, Kerja Sama dan Komunikasi Publik Muliyadi Tutupoho.(tim/red)
Share:
Komentar

Berita Terkini