 |
| Gubernur Malut KH. Abdul Gani Kasuba didampingi Sekda Samsuddin A Kadir saat mengikuti acara pembukaan Musrenbangnas Tahun 2020 |
Musrenbangnas 2020 dan RKP
tahun 2021 yang mengangkat tema Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi
Sosial, itu dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara,
Jakarta.
Presiden dalam arahannya
mengatakan Musrenbangnas ini merupakan siklus tahunan untuk merencanakan
pembangunan 2021, sehingga harus betul-betul adaptif dengan perkembangan
situasi yang dihadapi bangsa saat ini karena yang dikerjakan sekarang akan
memberi fondasi bagi tahun yang akan datang.
"Tahun ini kita sudah
melakukan penyesuaian target pembangunan. Kita lakukan realokasi dan refocusing
belanja secara besar-besaran. Kita geser prioritas pada tiga hal: bidang
kesehatan, jaring pengaman sosial bagi warga miskin, serta stimulus ekonomi
agar pelaku usaha bisa bertahan dan mencegah terjadinya PHK,” ujar Presiden.
Lanjut Presiden, bahwa
pemerintah butuh kecepatan untuk memberikan keselamatan seluruh rakyat
Indonesia meski belum ada kepastian kapan pandemi akan berakhir.
"Setiap ahli memiliki
hitungan yang berbeda mengenai pandemi Covid. Beberapa negara maju yang awalnya
menyatakan sudah recover, sudah pulih, justru mengalami gelombang yang kedua.
Kita harus menyiapkan diri dengan berbagai skenario: skenario yang paling
ringan, skenario sedang, dan skenario yang paling berat,” ungkap Presiden.
Kepala Negara meyakini bahwa
dengan persiapan berbagai skenario, pemerintah siapkan langkah mitigasi
(mitigasi dampak kesehatan dan dampak ekonomi), juga menyiapkan langkah
recovery, langkah pemulihan jika penyebaran Covid-19 ini sudah bisa kita
kendalikan. "Saya optimis tahun 2021
adalah tahun recovery, tahun pemulihan, dan tahun rebound. Untuk itu, selain
kecepatan dalam mengatasi Covid, kita juga perlu kecepatan untuk pulih,
kecepatan untuk recovery,” kata Presiden.
Presiden juga menyampaikan
bahwa negara yang akan menjadi pemenang bukan hanya negara yang berhasil cepat
mengatasi Covid, tapi juga cepat melakukan pemulihan, cepat melakukan recovery.
"Situasi seperti ini, kita
bisa melihat dan menghitung berbagai potensi di dalam negeri yang kita miliki
yang belum terkelola dengan maksimal, yang belum kita bangun dan kita
manfaatkan secara baik. Sebagai contoh, apa yang terjadi di sektor kesehatan, industri
farmasi, bahan baku obat kita masih impor, 95 persen masih impor. Lalu
bagaimana dengan tenaga medis, rasio dokter, rasio dokter spesialis, perawat,
apa cukup menghadapi situasi seperti saat ini. Kita juga punya persoalan di
sektor kesehatan, beberapa penyakit menular berbahaya yang perlu penanganan
khusus, seperti TBC. Bagaimana ketersediaan rumah sakit kita, fasilitasnya,
tempat tidurnya cukup atau tidak,” ujarnya.
Menurut Presiden, kejadian
pandemi Covid ini menyadarkan kita semuanya betapa pentingnya health security.
Sektor pangan misalnya, Food and Agriculture Organization (FAO) sudah
memberikan peringatan akan terjadinya krisis pangan, bencana kelaparan yang
mengancam dunia. Terdapat 135 juta orang di seluruh dunia, lanjut Presiden,
terancam kelaparan atau bahkan mengalami situasi yang lebih buruk daripada itu.
"Bagaimana dengan kesiapan
produksi pangan kita, bagaimana dengan kesiapan industri pengolahan pascapanen,
bagaimana dengan efisiensi rantai pasok dan distribusi, semuanya harus kita
lihat lagi. Dan kita harus menyiapkan strategi besar dalam menghadapi itu ke
depan,” terang Presiden.
Sementara itu Menteri
PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, dalam sambutannya mengatakan
penyebaran Covid-19 membuat pemerintah menggeser rencana kerja tahun
2021. Dari yang semula berfokus pada pembangunan, berubah menjadi pemulihan
ekonomi dan sosial lantaran besarnya pengaruh pandemi.
"Rencana kerja
pemerintah tahun 2021 diarahkan untuk pemulihan sosial ekonomi," ujarnya.
Dengan adanya pergeseran
tersebut, pemerintah akan fokus pada pemulihan sektor industri, pariwisata, dan
investasi. Selain itu juga pada sistem ketahanan nasional, sistem jaringan
pengaman sosial, hingga ketahanan negara.
RKP 2021 mencakup 7
prioritas nasional yang merupakan agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional 2020-2024, yakni penguatan ketahanan ekonomi, dan pengembangan
wilayah.
Selain itu peningkatan SDM,
peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan,
pembangunan infrastruktur, pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana
dan perubahan iklim, serta stabilitas politik, hukum, keamanan dan transformasi
pelayanan publik. (red/ric)
