Gubernur Sampaikan LKPj 2019 di Rapat Paripurna DPRD Malut

Editor: Admin author photo
Foto: Gubernur KH. Abdul Gani Kasuba bersama unsur pimpinan DPRD Maluku Utara

SOFIFI,NT- Gubernur Maluku Utara  KH. Abdul Gani Kasuba Lc menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2019 pada  Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku Utara, Selasa (28/3) di Sofifi.
Rapat Paripurna penyampaian LKPJ 2019 tersebut di pimpin Ketua DPRD Proinsi Maluku Utara, Kuntu Daud, SE dan dihadiri oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Gubernur dalam pidato pengantar LKPJ tersebut antara lain mengatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Maluku Utara pada tahun 2019 meningkat dari 67,76 menjadi 68,70 point. Kenaikan terjadi pada semua komponen yang menggambarkan membaiknya kesehatan, pendidikan dan peningkatan tingkat pengeluaran masyarakat.
Sementara pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 6,8 persen mengalami perlambatan pada posisi 6,13 persen. Hal ini disebabkan oleh kontraksi pada lapangan usaha industri pengolahan, seiring dengan fokus perusahaan tambang untuk mempercepat penyelesaian pembangunan smelter.
Sementara untuk Inflasi pada tahun 2019 berada pada angka 2,02 persen menurun signifikan dari target 3 plus minus 1 persen. Sedangkan tingkat kemiskinan mengalami kenaikan dari 6,44 menjadi 6,77 persen. Hal ini dipengaruhi oleh nilai tukar petani pada sektor pada sub sektor perkebunan rakyat serta Gempa bumi yang terjadi di Halmahera Selatan menyebabkan 44.063 jiwa mengungsi dan 2.900 rumah rusak. Tingkat pengangguran juga mengalami kenaikan dari 4,77 menjadi 4,97 persen.
Tahun 2019, Realiasi Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 2,688 Triliun lebih atau mencapai 97.90 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 2,745 Triliun lebih .
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Maluku Utara pada tahun 2019 dapat terealisasi sebesar  Rp. 433,44 Milyar lebih, atau 99.90  persen dari target sebesar Rp. 433,87 Milyar lebih.
Secara umum target belanja daerah ditetapkan sebesar Rp. 2,823 Triliun lebih dan yang  terealisasi sebesar Rp. 2,662 Triliun lebih atau 94,31 persen.
Target Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1,189 Triliun lebih terealisasi Rp. 1,142 Triliun.- atau 96,11 persen. Target Belanja Langsung Rp. 1,634 Triliun lebih terealisasi Rp. 1,519 Triliun atau 93,01 persen.
Belanja berdasarkan Perangkat Daerah dapat terlihat bahwa realisasi anggaran paling rendah 79,00 persen dan yang tertinggi sebesar 117,69 persen atau rata-rata realisasi oleh setiap Perangkat Daerah pengelola anggaran baik belanja langsung maupun tidak langsung sebesar 91,03 persen.
Setelah mendengar LKPJ yang disampaikan oleh Gubernur, Ketua Dewan Kuntu Daud, SE menyampaikan terima kasih kepada Gubernur yang telah menyampaikan LKPJ tepat pada waktunya. Selanjutnya LKPJ Tahun Anggaran 2019 ini akan dibahas oleh Dewan dengan membentuk Panitia Khusu (Pansus) Pembahasan LKPJ akhir tahun anggaran 2019. (tim)
Share:
Komentar

Berita Terkini