 |
| Foto: Gubernur KH. Abdul Gani Kasuba bersama unsur pimpinan DPRD Maluku Utara |
Rapat Paripurna
penyampaian LKPJ 2019 tersebut di pimpin Ketua DPRD Proinsi Maluku Utara, Kuntu
Daud, SE dan dihadiri oleh Tim Anggaran
Pemerintah Daerah.
Gubernur dalam
pidato pengantar LKPJ tersebut antara lain mengatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Maluku Utara pada
tahun 2019 meningkat dari 67,76 menjadi 68,70 point. Kenaikan terjadi pada
semua komponen yang menggambarkan membaiknya kesehatan, pendidikan dan
peningkatan tingkat pengeluaran masyarakat.
Sementara pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan
6,8 persen mengalami perlambatan pada posisi 6,13 persen. Hal ini disebabkan
oleh kontraksi pada lapangan usaha industri pengolahan, seiring
dengan fokus perusahaan tambang untuk mempercepat penyelesaian pembangunan
smelter.
Sementara
untuk Inflasi pada tahun 2019 berada pada angka 2,02 persen menurun signifikan
dari target 3 plus minus 1 persen. Sedangkan tingkat kemiskinan mengalami kenaikan dari 6,44
menjadi 6,77 persen. Hal ini dipengaruhi oleh nilai tukar petani pada sektor
pada sub sektor perkebunan rakyat serta Gempa bumi yang terjadi di Halmahera
Selatan menyebabkan 44.063 jiwa mengungsi dan 2.900 rumah rusak. Tingkat
pengangguran juga mengalami kenaikan dari 4,77 menjadi 4,97 persen.
Tahun 2019, Realiasi
Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 2,688 Triliun lebih atau
mencapai 97.90 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 2,745
Triliun lebih.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Maluku Utara pada tahun 2019 dapat terealisasi sebesar Rp. 433,44 Milyar lebih, atau 99.90 persen dari target sebesar Rp. 433,87 Milyar lebih.
Secara umum target belanja daerah ditetapkan sebesar Rp. 2,823 Triliun lebih dan yang terealisasi sebesar Rp.
2,662
Triliun lebih atau 94,31 persen.
Target Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1,189 Triliun lebih terealisasi Rp. 1,142
Triliun.- atau 96,11 persen. Target Belanja Langsung Rp. 1,634 Triliun lebih terealisasi Rp. 1,519 Triliun atau 93,01 persen.
Belanja berdasarkan Perangkat Daerah
dapat terlihat bahwa realisasi anggaran paling rendah 79,00 persen dan yang
tertinggi sebesar 117,69
persen atau rata-rata realisasi oleh setiap Perangkat
Daerah
pengelola anggaran baik belanja langsung maupun tidak langsung sebesar 91,03
persen.
Setelah mendengar
LKPJ yang disampaikan oleh Gubernur, Ketua Dewan Kuntu Daud, SE menyampaikan
terima kasih kepada Gubernur yang telah menyampaikan LKPJ tepat pada waktunya.
Selanjutnya LKPJ Tahun Anggaran 2019 ini akan dibahas oleh Dewan dengan
membentuk Panitia Khusu (Pansus) Pembahasan LKPJ akhir tahun anggaran 2019. (Red/tim)
