Mewabahnya COVID-19, Wawali Tikep Ingatkan Kades Jangan Nakal

Editor: Admin author photo
Foto: Wakil Walikota Tikep Muhammad Sinen mengadakan pertemuan dengan sejumlah Kades

TIDORE-   Dalam rangka memastikan aktivitas tim relawan dan kesiapan pemerintah desa (Pemdes) dalam upaya pencegahan virus corona alias COVID-19.

Wakil Walikota (Wawali) Tidore Kepulauan (Tikep), Muhammad Sinen, kembali mengadakan pertemuan dengan seluruh Kepala Desa Se-Kecamatan Oba dan Kecamatan Oba Selatan guna mengevaluasi setiap pergerakan atas penanganan virus corona, Kamis (17/04/2020).

Dalam pertemuan itu Muhammad Sinen mengingatkan kepada Pemerintah Desa (Pemdes) agar tidak boleh nakal (korupsi) terkait dengan penanganan COVID-19. Sebab sanksi pidananya berat berupa berupa hukuman dan menanggung dosa yang besar.

Untuk itu, Wawali, meminta setiap desa harus memusatkan perhatian serius terhadap pencegahan COVID-19 demi keselamatan warga.

"Sudah ada aturan yang jelas mengenai pergesaran dana desa untuk penanganan Corona, maka saya minta Pemdes sudah harus bergerak dengan cepat, hidupkan para relawan di tingkat kelurahan dan desa beserta intens memantau setiap aktivitas masyarakat,” tegasnya.

Wawali menambahkan Pemdes maupun Pemerintah Kelurahan dalam waktu dekat sudah harus melakukan pengadaan masker dan dibagikan kepada masyarakat.

“ Untuk bantuan langsung tunai dan bagi-bagi sembako jangan dulu dilakukan karena kebijakan tersebut bisa diambil apabila wilayah tersebut sudah ditetapkan sebagai zona merah,” ucap Muhammad Sinen.

Kepala Kejaksaan Negeri Soasio, Adam Saimima, pada kesempatan itu menambahkan adanya dasar hukum yang kuat mengenai pergeseran anggaran untuk penanganan COVID-19. Maka Pemdes diharapkan terus melakukan konsultasi dengan pihak Inspektorat dan DPMD Kota Tikep mengenai peruntukan anggaran penanganan COVID-19.

"Jika kita hanya mengandalakan APBD, tentunya persoalan ini tidak bisa diatasi, maka dari itu pemerintah pusat telah memberikan peluang melalui APBN lewat Dana Desa. Jadi Pemdes punya kewenangan sangat besar tinggal dilaksanakan mulai dari penganggaran COVID-19, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Ketahanan beserta Bantuan Langsung Tunai (BLT) berupa sembako, hanya saja Tidore belum bisa dilakukan BLT karena belum darurat,” papar Saimima.

Kepala Kejari Soasiao mengatakan upaya pencegahan yang dilakukan Pemdes paling utama adalah pengadaan masker untuk dibagikan ke masyarakat. Selanjutnya, Pemdes mengawasi secara ketat setiap warga yang baru pulang dari luar daerah dalam hal isolasi mandiri. Bukan malah berdiam diri tanpa berbuat apa-apa kemudian bergaul dengan mereka di tempat kerumunan.

“Kepala Desa harus tegas, jika mereka melawan maka segera minta TNI dan Polri untuk menangkap, karena sudah jelas persoalan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang karantina Kesehatan, memberikan kewenangan untuk memenjarakan orang-orang yang melawan dan menghambat dalam situasi dararut seperti ini," tegasnya.

Camat Oba, Halid Tomaidi, pada kesempatan itu memaparkan laporan penanganan COVID-19 di wilayah kerjanya bahwa langkah Satuan Tugas di Kecamatan Oba sejauh ini sudah dibentuk dua posko, yakni Kelurahan Payahe dan Desa Gita.

Lanjut Tomaidi, mengenai perkembangan penanganan COVID-19 di Kecamatan Oba saat ini terdapat 20 orang melakukan isolasi mandiri  sedangkan ODP, OTG dan PDP nihil alias masih kosong, tutupnya.

Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Kejari Soasio Tidore, Adam Saimima, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Tikep, Zulkifly Ohorella, Kepala BPKAD Kota Tikep, Mansur Fabanyo, Kasi Intel kejaksaan negeri Soasio Safri Abd. Muin dan Perwakilan dari Inspektorat Kota Tikep.(Aidar/red)
Share:
Komentar

Berita Terkini