Pemda Kepsul Lakukan Skenario 'Refocusing' Anggaran 31 Miliar

Editor: Admin author photo
Sekda Sula Saat rapat bersama OPD
SANANA- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), merancang refocusing anggaran untuk mengantisipasi penanganan terburuk wabah corona (Covid-19).

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Kepsul, Syafrudin Sapsuha, dalam Konferensi Pers, menjelaskan refocusing dilakukan sesuai dengan regulasi yang diatur.

"Karena adanya instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Percepatan Penanganan Disease Covid-19, keputusan bersama No. 119/2013/SJ dan Menteri Keuangan no. 177/KMK.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, dan surat Menteri Keuangan No. S-247/MK.07/2020 Tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Fisik TA. 2020 di Lingkungan Pemerintah Daerah," sebut Sekda

Menurutnya, dengan adanya surat keputusan bersama maka rasionalisasi anggaran masih tetap berjalan hingga kurang kurang lebih 14 hari kedepan. Ia minta kepada semua pihak untuk terus mengupdate informasi

"Maka tanggal berakhir refocusing adalah 9 April 2020. Dengan demikian tanggal 9 April pemerintah daerah telah melakukan skenario (refocusing) atau alokasi anggaran sebagai berikut, yakni dalam bentuk belanja langsung sebesar Rp 17.239.037.600 Miliar, dalam belanja tak terduga sebesar Rp 14.066.683.131 Miliar, dan total anggaran Rp 31.305.720.731 Miliar. Tentu kesehatan dinomorsatukan karena ini berdampak pada keberlangsungan hidup masyarakat kita," jelas Syafrudin.

Sekda bilang anggaran tersebut tersebar di OPD terkait, yaitu RSUD, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Dinas Koperindag dan BPBD.

Berkaitan dengan kebijakan tersebut, lanjut Syafrudin, Pemkab Kepsul saat ini berkonsentrasi penuh pada pemenuhan tiga prioritas anggaran yaitu penanganan masalah kesehatan, antisipasi dampak ekonomi, dan pemenuhan jaringan pengamanan sosial.

"Anggaran ini adalah dana siaga yang disiapkan dalam bentuk belanja langsung yang melekat di OPD terkait, dan belanja tak terduga yang ada di bagian keuangan dan kapan saja bisa diminta," terangnya.

"Jika wabah ini berakhir sebelum siklus perubahan APBD TA. 2020, maka anggaran tadi yang tidak dipakai tetap melekat di kas daerah dan akan melakukan penyesuaian kembali untuk kegiatan lain atau kegiatan yang tadinya ditunda pelaksanaannya," sambungnya.

Lebih lanjut Sekda menambahkan, pergeseran anggaran dalam hal ini tidak perlu melalui persetujuan DPRD tetapi cukup pemberitahuan saja, karena penetapannya dengan perkasa bukan Perda, sebagaimana diatur dan Pemendagri Nomor 33 tahun 2019.

"Hal terpenting juga bahwa pergeseran anggaran tidak  merubah pendapatan dan belanja pada ABPD tahun 2020, karena hanya mereloksa dan merasionalisasi anggaran," tutup Sekda. (di)
Share:
Komentar

Berita Terkini