Pemkot Tikep Bersama BPKP Malut Rakor Bahas Pergeseran Anggaran Penanganan COVID-19

Editor: Admin author photo
Rakor Pemkot Tikep bersama Tim BPKP Malut
TIDORE-Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara (Malut) mendukung langkah koordinasi Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan (Tikep) untuk melakukan pergeseran dan penggunaan anggaran dalam masa darurat penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19) di wilayah Kota Tidore Kepulauan.

“ Langkah yang dilakukan oleh Pemkot Tikep pada hari ini patut di apresiasi karena merupakan hal penting dalam rangka akuntabilitas penggunaan anggaran dalam masa darurat penanganan COVID-19,” ucap Tim BPKP Perwakilan Malut, Aderial Adelis, kepada wartawan media ini usai mengikuti rapat tersebut, Sabtu (11/04/2020).

Aderial menjelaskan bahwa mekanisme anggaran agar lebih cepat dilaksanakan sehingga lebih memudahkan. Tetapi kebutuhan belanja harus ada analisisnya, sebab nanti akan dipertanggungjawabkan.

“ Inikan keadaan darurat, maka prosedurnya dibuat mudah misalnya mekanisme tambahan uang (TU) lebih cepat dilaksanakan. Jika belum selesai bisa di minta lagi,” tutur Aderial.

Dalam ketentuan tentang pergesaran anggaran, Kata Aderial, sebelumnya  sudah ada yang tujuannya nanti disesuaikan dalam perubahan APBD nanti.

“ Prosedur pergeseran nanti disampaikan ke DPRD satu bulan sesudah penggunaan. Inikan darurat, jadi tidak perlu ada persetujaun DPRD cukup dengan pemberitahuan saja,” jelas Aderial.  

Hal senada dikemukakan Rizal, anggota Tim BPKP Malut ini menjelaskan bahwa upaya koordinasi antara Pemkot Tikep dan BPKP penting dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan keuangan dimasa darurat penanganan COVID-19 serta menghindari terjadinya beda tafsir soal penggunaan dana nanti, tukasnya.

Dalam pertemuan itu Tim BPKP Malut memberikan pemahaman tentang  hal teknis Pengadaan Barang dan Jasa dalam masa darurat COVID-19. Menurut Rizal, Pengadaan Barang dan Jasa dalam keadaan darurat. Unit Layanan Pengadaan (ULP) tidak terlibat, akan tetapi ULP disarankan tetap mendampingi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Hal tersebut nantinya akan diaudit oleh Inspektorat daerah bekerjasama dengan BPKP,” terang Rizal.

Terkait Alat Pelindung Diri (APD) yang akan disediakan menggunakan Dana Desa. Rizal menyarankan agar desa tidak perlu menganggarkan pengadaan APD nanti disediakan oleh Dinas Kesehatan.

“ Dalam kondisi ketidaktersediaan APD, maka perlu dilakukan koordinasi, misalnya dengan membuat surat permintaan APD ke Provinsi, jika tidak diterima maka dibuat alternatif pembelanjaan ke Puskesmas, cara belanja tetap melalui PPK. Mengenai penganggaran APD melalui dana desa. Rizal menyarankan tidak perlu dilakukan.

Tak hanya itu, masalah penggunaan anggaran dalam masa darurat.  Tim BPKP Malut menyarankan, pihak Rumah Sakit Daerah (RSUD) Tidore agar penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk dialihkan ke penanganan COVID-19.  

“ Perlu dipertimbangkan kembali, karena untuk pengadaan darurat itu bersifat segera dengan pertimbangan sesuai instruksi pusat batas sampai pada tanggal 29 Mei 2020,” tutur Rizal.

Sementara rapat tersebut mendapat dukungan dari Sekreteris Daerah, Asrul Sani Soleiman, bahwa perlu untuk dikonsultasikan terlebih dahulu ke kementerian terkait, sebab ini sudah merupakan ranah pusat.

“ Pertemuan ini sangat penting sebagai bentuk ikhtiar Pemkot Tikep dalam melaksanakan pencegahan COVID-19 dapat dilakukan dengan optimal,” tutupnya.

Hadir dalam rapat koordinasi ini diantaranya Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang tergabung dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-9 Kota Tidore Kepulauan, Rektor Universitas Nuku (UNNU), Idris Sudin selaku Koordinator Perencanaan, Data, Pakar dan Analisis Gugus Tugas COVID-19 Kota Tidore Kepulauan.(Aidar/red)
Share:
Komentar

Berita Terkini