Pemkot Tikep Siapkan Rp. 10 Miliar Untuk Penanganan COVID-19

Editor: Admin author photo
Sekda Pemkot Tikep, Asrul Sani Soleman
TIDORE - Pemkot Tidore Kepulauan (Tikep) telah  menyiapkan anggaran Rp. 10 Milyar yang diploting dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran  Corona Virus Disease (COVID-19). Hal itu dikatakan  Sekretaris Daerah Pemkot Tikep,  Asrul Sani Soleman, kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (6/4/2020).

Menurut Asrul, anggaran miliaran rupiah tersebut nantinya akan dieksekusi apabila Kota Tidore Kepulauan menemukan ada pasien yang positif corona. Pasalnya, kebijakan untuk peruntukan anggaran tersebut tidak boleh dilakukan secara serampangan harus melalui prosedur dan analisa yang matang.

"Saat ini Tidore masih dalam tahap pencegahan karena belum ada masyarakat yang terjangkit virus corona,” ucap Asrul menambahkan untuk alokasi anggaran saat ini  diperuntukkan pembelian sembako guna dibagikan ke masyarakat berdasarkan pada daerah yang telah ditetapkan sebagai zona merah. Sebab  wilayah tersebut nantinya akan dilakukan lock steril, ungkapnya.

Sekda menyebutkan kebijakan dalam melakukan lock steril tidak boleh dilakukan secara menyeluruh. Melainkan sebatas pada wilayah tertentu yang mana warga masyarakatnya telah terjangkit corona.

“  Untuk saat ini Pemkot Tikep telah memanfaatkan anggaran dana tak terduga untuk tahap pertama senilai Rp. 2,5 Milyar yang diperuntukkan kebutuhan petugas kesehatan dan kebutuhan masyarakat berupa masker,” pungkasnya.

Asrul menambahkan lock steril yang dilakukan Pemkot nantinya adalah pada wilayah di level kelurahan atau kecamatan yang di dalamnya sudah terdapat pasien yang terjangkit corona.

“ Jadi apabila ada warga yang terjangkit corona pada tingkat kelurahan atau kecamatan, maka wilayah itu akan ditutup seluruh aktivitasnya dan  kebutuhan masyarakat akan kita biayai. Sedangkan lock steril untuk wilayahKabupaten/Kota itu merupakan kewenangan Pemerintah Pusat,” ujar Asrul.

Mengenai refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 di Kota Tidore Kepulauan. Asrul mengaku, itu merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Sementara DPRD Kota Tidore Kepulauan hanya diberikan pemberitahuan terkait dengan peruntukkan anggaran tersebut.

“ Saat ini kita telah membentuk Posko Penanganan COVID-19 di setiap Kecamatan dan Kelurahan/Desa. Nantinya posko tersebut akan melaporkan kondisi masyarakat ke posko utama untuk ditindaklanjuti penanganannya dan saat ini sudah terealisasi, tinggal diawasi perkembangannya,” tuturnya.

Lebih lanjut Sekda menjelaskan  dalam peruntukan anggaran mengenai penggunaan dana COVID-19. Pemkot Tikep tidak ingin terburu-buru karena harus mempertimbangkan aspek hukum, karena dana yang digunakan merupakan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan dari segi aturan.

"Jangan karena persoalan ini merupakan tanggap darurat sehingga membuat kita panik dan serampangan mengatur anggaran,” tegasnya.

Untuk itu, kata Asrul, kita butuh analisa dan komunikasi yang baik dari setiap SKPD. Sebab penggunaan dana tanggap darurat ini nantinya akan di audit.

“ Kita perlu teliti, meskipun itu hanya satu rupiah karena saya tidak mau bawahan saya menjadi korban atas kebijakan yang terburu-buru,” cetus Asrul. (Aidar/red)
Share:
Komentar

Berita Terkini