Penanggulangan Dampak COVID-19 dan Ekonomi di Provinsi Maluku Utara

Editor: Admin author photo
Ketua Umum HIPMI Malut Bachtiar Kader

TERNATE- Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Maluku Utara (Malut), Bachtiar Kader, menyarankan Pemerintah daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota segera mengambil langkah-langkah mitigasi penularan yang konkrit itu akan menumbuhkan rasa aman masyarakat untuk tetap beraktivitas secara normal.

“ Terutama untuk mencegah kepanikan atau panic buying yang dipicu oleh merebaknya informasi simpang siur di media sosial. Pemberian informasi secara transparan dan reguler kepada masyarakat,” ucap Ketua Umum HIPMI Malut, Bachtiar Kader, kepada media ini melalui siaran persnya. Sabtu (12/04/2020).

Menurut Bachtiar, penyebaran COVID-19 3 (tiga) bulan terakhir ini, makin meluas dan  menjadi topik permasalahan di dunia internasional sehingga sangat berpengaruh terhadap perekonomian dunia termasuk Indonesia. 

“ Virus Corona menjadi isu utama yang menyorot perhatian global beberapa pekan terakhir karena telah menjatuhkan banyak korban, serta penyebaran virus yang mengglobal. Di Maluku Utara, dampak virus tersebut sudah dirasakan dari sisi perekonomian di daerah ini,” ujarnya.

Tak hanya itu, Bacthiar menegaskan virus corona yang semakin menyebar memberikan dampak perlahan tapi pasti, terutama pada perekonomian Indonesia dan daerah. Sadar bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi sebagian besar oleh sektor konsumsi, maka pemerintah harus melakukan percepatan regulasi dalam menagantisipasi efek penyebaran yang cepat dan merata, termasuk dari sisi ekonomi.

Di sisi lain, menyikapi kebijakan pemerintah daerah dalam merespon meluasnya penyebaran COVID-19 sudah sangat menimbulkan kekhawatiran yang serius di dalam masyarakat. Ketersediaan fasilitas dan tenaga medis yang terbatas membuat situasi masyarakat dalam ancaman yang serius di daerah ini.

Selain itu pula, kesiapan pemda dalam mendukung antisipasi penyebaran covid-19 dari sisi ekonomi dan fiskal juga terasa sangat rentan, hal ini menambah situasi ketidakpastian yang secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi momok yang menakutkan, papar Bachtiar.

Dalam pengkajian HIPMI Malut, potensi bertambahnya kelompok rumah tangga (terutama pekerja informal) masuk dalam kategori rentan miskin, maka pemerintah daerah patut mempertimbangkan perluasan bantuan sosial kepada kelompok tersebut.

Olehnya itu, HIPMI menyarankan agar pembagian bantuan sosial tersebut harus difokuskan kepada: (a). Kelompok rumah tangga yang selama ini tercatat menerima bantuan sosial (dapat menggunakan data penerima raskin, data penerima Kartu Indonesia Sehat, data penduduk miskin di daerah), (b) Kelompok rumah tangga dengan KK yang sudah pensiun (dapat menggunakan data penerima gaji pensiun tetapi hal ini sangat tidak merata), (c). Kelompok rumah tangga berpendapatan rendah yang memiliki anak usia <15 tahun, (d). Kelompok wanita berpendapatan rendah yang sedang hamil dan perlu dicukupkan nutrisinya, (e). Kelompok lansia yang perlu dicukupkan nutrisinya (f). Kelompok pekerja harian/informal.

“ Pemerintah perlu mempercepat stimulus bagi industri dengan tujuan agar likuiditas pekerja tetap terjaga, diantaranya: Relaksasi  PPh 21, PPh 22, PPh 25 dan pembebasan PPN (dalam kurun 6 bulan). Pembebasan iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan (dalam kurun 6 bulan),” tegasnya.

Bahkan, insentif bagi industri maupun UMKM yang merubah lini produksinya menjadi pemenuhan kebutuhan medis. “ Insentif ini bisa diberikan terbatas seperti industri kerajinan Masker maupun peralatan medis sederhana lainnya,” sambung Bachtiar, kelonggaran utang dan bunga kredit. “ Kelonggaran kredit konsumsi khususnya bagi driver transportasi online akan sangat membantu mengatasi penurunan permintaan di sektor ini,” pungkasnya.

Selain itu, percepatan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), padat karya tunai, dan dana desa.  
“ Percepatan program-program itu diharapkan efektif mengantisipasi risiko kenaikan harga kebutuhan pokok serta menjaga daya beli masyarakat. Lebih utama lagi dapat menanggulangi potensi penurunan pasokan (supply shock) akibat tersendatnya sektor industry,” tutupnya. (tim)
Share:
Komentar

Berita Terkini