Akademisi: Pembentukan Tim Gugus Tugas DPRD Halbar Hanya Pemborosan Anggaran

Editor: Admin author photo
Foto: Lampiran Keputusan Pimpinan DPRD Halbar Tentang Komposisi Personalia Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
JAILOLO - Pembentukan Tim Gugus Tugas  Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) mendapat sorotan dari Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate.

Pasalnya, tim gugus DPRD Halbar yang dibentuk, itu. Sejauh ini belum terlihat upaya kerja tim tersebut untuk penanganan COVID-19.

Akademisi Unkhair Ternate, Nurdin Muhammad, menilai adanya tim gugus tugas DPRD Halbar sama dengan pemborosan anggaran dalam penanganan COVID-19.

“ Mestinya pembentukan tim gugus tugas harus bersifat permanen. Entah, panitia khusus (Pansus) atau Panitia Kerja (Panja), sebab yang di atur dalam alat kelengkapan, ada komisi-komisi dan lainnya,” jelas Nurdin kepada wartawan media ini, Minggu (10/05/2020).

Jadi alat kelengkapan ini yang mengawas kerja gugus tugas lapangan penanganan COVID-19.

“ Kalau ada pembentukan tim gugus tugas lagi, maka saya pikir ada alokasi anggaran yang dipakai untuk kerja-kerja tim gugus lapangan, sebab anggaran itu tidak akan sedikit. Dan itu kurang lebih sama seperti Pansus COVID-19 di Provinsi,” sentil Nurdin.

Bagi Nurdin, tak efisien dan tidak mendesak untuk dibentuknya tim gugus tugas seperti ini. Justru, fungsi-fungsi kelengkapan di ambil ahli saja oleh komisi atau alat kelengkapan secara permanen yang sudah ada di DPRD.

  Jadi saya menganggap pembentukan tim gugus tugas ini hanya pemborosan anggaran,” pungkasnya.

Lanjut Nurdin, saat ini kita lagi membutuhkan anggaran pandemi, apalagi belum di ketahui kapan berakhirnya COVID-19 ini. Tetapi saat ini kita membutuhkan kebijakan fiskal yang tepat untuk menjaga situasi.

“ Kalau situasi pendeminya memuncak berarti kita membutuhkan fiskal lebih besar untuk menghadapi pandemi tersebut,” paparnya.

Sementara pembiayaan dari anggaran COVID-19, sebesar Rp. 53 Miliar. “ Anggaran yang begitu besar, porsi penanganannya lebih besar ke COVID-19 ini, itu. Yang perlu dan diprioritaskan seperti Alat Pelindung Diri (APD), tenaga kesehatan dan lainnya. Hal ini yang harus disiapkan karena kita belum mengetahui COVID-19 berakhir kapan,” kata Nurdin.

Dia menjelaskan, kalau gugus tugas dianggap lambat dalam penanganan, kan bisa panggil gugus tugas lalu pertanyakan. Nah, seharusnya komisi yang melakukan pengawasan serta mempertanyakan apa yang menjadi keterlambatan dalam penanganan.

"Apalagi Menteri keuangan dan Mendagri sudah mengeluarkan keputusan bersama, dan itu sangat jelas bahwa rasionalisasi semua pergeseran anggaran itu untuk penanganan Covid-19, sebab disitu diharapkan tidak ada pemborosan dan hanya terfokus pada tiga hal,” tutupnya. (zu3/red)
Share:
Komentar

Berita Terkini