Akses Keluar Masuk Tidore Diberlakukan, Tapi Sistem Buka Bersyarat

Editor: Admin author photo
 
Foto: Ist

TIDORE--Menindaklanjuti kebijakan penutupan akses  sementara di wilayah Kota Tidore Kepulauan yang akan berakhir pada tanggal 27 Mei 2020 hari ini.

Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan (Tikep) resmi mengeluarkan kebijakan baru melalui Surat Edaran Nomor : 440/371/01/2020 tentang Pembatasan Akses Keluar Masuk Kota Tidore Kepulauan Dalam Rangka percepatan Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tidore Kepulauan.

Dalam surat edaran itu Pemkot Tikep memberlakukan akses keluar masuk di wilayah Kota Tidore Kepulauan dengan sistem buka bersyarat terhitung sejak tanggal 28 Mei sampai dengan 10 Juni 2020.

Sistem Buka Bersyarat ini dilakukan dengan membuka akses masuk dan keluar transportasi, baik darat maupun laut.

“ Setiap warga masyarakat yang masuk ke wilayah Kota Tidore Kepulauan maupun keluar dari Tidore untuk bepergian ke wilayah lain, maka harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditentukan. Diantaranya, memiliki surat keterangan sehat yang menunjukan bukti hasil pemeriksaan berdasarkan Rapit Tes, PCR/TCM, dari Kantor Kesehatan kepelebuhanan, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit, atau klinik kesehatan dari daerah asal,” tutur Kepala BPBD Kota Tikep Abdurrahim Achmad, saat ditemui usai menggelar sosialisasi surat edaran tersebut dengan Kepala Desa, Camat dan Lurah se-Kecamatan di wilayah Oba yang dipusatkan di Aula Kantor Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Selasa, (26/5/20) siang tadi.

Abdurrahim menjelaskan untuk hasil Rapid Test yang ingin digunakan minimal 2 kali di daerah asal (domisili) dengan rentang waktu antara Rapid Test pertama dan kedua minimal 7 (tujuh) hari.

Lanjutnya, selain membuat surat pernyataan siap untuk di karantina yang ditandatangani di atas meterai dan di ketahui Kepala Desa/Lurah setempat. Juga disertai dengan surat keterangan sehat, dan bersedia dikarantina selama 14 hari. 

Selain itu, apabila hasil Rapid Testnya menunjukan reaktif harus bersedia di karatina, baik di rumah sendiri maupun di tempat yang disediakan pemerintah.

"Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, maka masyarakat tidak diperkenangkan masuk ke Tidore bagi yang tinggal di luar Tidore, dan tidak bisa keluar dari Tidore bagi yang tinggal di Tidore, mau bepergian keluar,” tegas Abdurrahim.

Sementara untuk PNS, TNI/Polri dan BUMN/Swasta yang berdomisili di luar Tidore dan melakukan perjalanan pulang pergi juga diberlakukan hal yang sama.

“ Untuk PNS,TNI/Polri dan BUMN/Swasta mereka diberi pilihan, jika tidak mau menetap di Tidore. Maka silahkan bekerja dari rumah, namun jika tidak mau bekerja dari rumah, maka mereka harus menetap di tidore atau memenuhi persyaratan yang ditentukan,” jelasnya.

Sambung Abdurrahim, persyaratan di atas kecuali masyarakat yang melakukan pengangkutan dan distribusi barang kebutuhan dasar pokok dan barang penting, Logistik, Obat-Obatan, BBM, Pengangkutan Pasien, kebutuhan perbankan dan jasa keuangan, akses pemerintahan strategis, pertahanan keamanan, tim medis dan tim gugus tugas Kota Tikep.

“ Khusus pengangkutan dan distribusi barang penting yang menggunakan angkutan golongan IV, V, dan VI dibatasi satu orang sopir dan dua orang kenek,” paparnya.

Ia menambahkan, bagi masyarakat yang berdomisili dan beraktifitas di Kota Tidore Kepulauan diwajibkan memakai masker, mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, jaga jarak dan menghindari kerumunan, serta menggalakan Tidore tutup rumah dengan membatasi jam keluar pada malam hari sampai pukul 21.00 WIT.

"Edaran ini dibuat sudah dengan memperhatikan rekomendasi dari DPRD, hanya saja kita belum bisa lakukan penutupan akses secara total atau PSBB karena ada regulasi yang membatasi yakni Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Permenkes RI nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman PSBB,” pungkasnya.

Sementara untuk Tidore nantinya dilakukan PSBB, tetapi hal itu Pemkot Tikep sudah mengusulkan ke Pemerintah Provinsi. Tapi belum ditindak lanjuti sampai sekarang.

“ Untuk itu edaran yang kami buat ini, dasarnya mengacu pada Surat Edaran Gugus Tugas Covid-19 Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19,” tutupnya. (Aidar)

Share:
Komentar

Berita Terkini