Gelar Rapat Terbatas, Pemkot Tikep Matangkan Penutupan Akses Masuk dan Keluar di Wilayah Tidore

Editor: Admin author photo
Rapat terbatas Walikota Tidore H. Ali Ibrahim bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di ruang kerja Walikota (Foto/Aidar)

TIDORE-Pemkot Tidore Kepulauan (Tikep) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat terbatas (Ratas) untuk mematangkan persiapan penutupan jalur transportasi laut dan darat ke wilayah Kota Tidore Kepulauan selama 14 hari. 

Rapat  tersebut dipimpin langsung oleh Walikota Tidore Capt. Ali Ibrahim, bertempat di ruang kerja Walikota, Selasa (5/5/2020).

Pasalnya, Pemkot Tidore telah menetapkan tanggal 14 Mei 2020 waktu dimulainya penutupan akses masuk ke Kota Tidore Kepulauan.

Rapat terbatas yang digelar Pemkot Tidore bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah untuk memperkuat kerja Tim Gugus Tugas Covid-19 di tingkat lapangan serta mempersiapkan upaya antisipasi jika muncul gejolak di tengah-tengah masyarakat.

Walikota Capt. Ali Ibrahim, dalam kesempatan tersebut menjelaskan kembali akan melakukan penutupan akses masuk dan keluar wilayah Tidore selama 14 hari terhitung tanggal 14 sampai dengan 27 Mei 2020.

“ Sementara untuk akses lokal Tidore seperti Loleo-Tidore dan Sofifi- Tidore tetap dibuka dan sebagai konsekwensi sosial dan ekonomi Pemkot Tidore akan membantu biaya hidup masyarakat yang terdampak langsung,” tutur Walikota.

Ali Ibrahim menjelaskan penutupan akses masuk ke Tidore akan diperkuat dengan Peraturan Walikota (Perwali) dan akan disosialisaikan kepada masyarakat dalam waktu dekat hingga hari H penutupan.

Lanjut Ali, mengenai teknis pembagian bantuan akan dibagi dalam dua wilayah, yaitu di Pulau Tidore dan daratan Oba yang dipimpin langsung oleh Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan.

“ Untuk itu saya meminta dukungan penuh dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, aparat keamanan dan seluruh elemen mari bersama pemerintah dalam upaya penanganan dan pencegahan covid-19,” harap Walikota.

Kapolres Tidore AKBP. Yohanes Jalung Siram, menyampaikan penutupan akses perlu adanya penambahan personil untuk mengantisipasi munculnya jalur ‘tikus’ di beberapa titik di Pulau Tidore maupun di daratan Oba.

Lanjut Kapolres, mengenai sosialisasi terkait penutupan akses dari dan ke Tidore harus memberikan informasi yang akurat sehingga tidak terjadi miskomunikasi yang dapat menimbulkan gesekan di masyarakat.

“ Untuk bantuan biaya hidup bagi masyarakat yang terdampak tidak diberikan dalam bentuk bahan berupa Sembako seluruhnya, namun juga dalam bentuk tunai, hal tersebut didasarkan pada kebutuhan yang bervariasi dari masyarakat,” saran Kapolres.

Sementara Kejari Tidore, Adam Saimima, menegaskan pelanggaran terhadap Perwali yang akan diterbitkan nanti harus dilakukan secara tegas, agar tidak terjadi gesekan di masyarakat. Mengingat, penutupan akses tidak berlaku untuk pelabuhan penyeberangan ferry yang dikhususkan mengangkut sembako dan kebutuhan pokok lainnya. Selain itu, banyaknya anggota TNI/Polri maupun ASN yang bekerja di Tidore namun berdomisili di Ternate, tambahnya.

Pada kesempatan itu pula Wakil Walikota, Muhammad Senin, pun menyampaikan Pemda tentunya akan menambah jumlah personel petugas di setiap pintu masuk Tidore yang akan ditutup selama 14 hari.

Namun Wawali, juga berharap adanya dukungan pihak keamanan dalam rangka penegakan Perwali terkait penutupan akses dari dan ke Tidore.

“ Pemda akan menyurati pimpinan dari setiap anggota TNI/Polri maupun ASN yang berdomisili di Ternate untuk memberlakukan work from home selama masa penutupan akses. Hal ini penting guna memutus mata rantai Covid-19 karena Ternate saat ini menjadi wilayah transmisi lokal,” kata Ayah Erik.

Di akhir pertemuan tersebut menanggapi saran Ketua DPRD Kota Tidore, Ahamd Ishak, terkait tindak lanjut arahan Presiden tentang penangguhan angsuran kredit pelaku usaha kecil dan menengah kepada pihak Bank.

”Kita akan melakukan pertemuan dengan pihak Bank untuk membahas hal tersebut mengingat penutupan jalur darat dan laut ke Tidore akan dilakukan dalam waktu dekat akan berpengaruh pada pendapatan dari masyarakat,” tutup Walikota.

Rapat tersebut di Hadiri oleh Walikota Capt. H. Ali Ibrahim, MH, Wakil Walikota Muhamad Senin, SE, Ketua DPRD Achmad Ishak, SE, Kapolres Tidore AKBP Johanes Jalung Siram, Kajari Tidore Adam Saimima, SH. MH, Dandim 1505/Tidore yang diwakili oleh Kasdim, Kapten (Arm) Zainal Arifin, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Yusuf Tamnge, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Zulkifli Ohorella dan Kepala Bagian Protokol Azis Hadad.(Aidar)

Share:
Komentar

Berita Terkini