Hatebicara Jadi Bahan Bicara

Editor: Admin author photo
Camat Jailolo, Haerudin Syaifudin
JAILOLO--Dana bantuan pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) yang disalurkan melalui Biro Kesejahteraan Rakyat, menuai masalah. Bantuan bagi warga tak mampu terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dipangkas. Itu terjadi di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar).

Husni Bopeng, anggota DPRD Provinsi Malut, angkat bicara soal ini. Menurutnya, seharusnya bantuan untuk kemanusiaan tak sepantasnya diselewengkan. Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini, menyesalkan sikap oknum yang tak bertanggung jawab terhadap masalah tersebut.

Padahal, kata Bopeng, bantuan yang didistribusi ke kabupaten untuk desa, sudah sesuai dengan data yang dikonfirmasi. Ironisnya, lanjut dia, tak semua nama menerima bantuan itu. Kontan saja, Nini sapaan akrab Husni Bopeng, merasa berang.

Camat Jailolo, Kabupaten Halbar, Haerudin Syaifudin, pun disembur Nini. "Seharusnya Pak Camat tidak melakukan tindakan sewenang-wenang," katanya, penuh emosi.

Rupanya, tudingan Nini ke Camat Jailolo cukup beralasan. Sebab, relawan covid-19, Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo, juga kesal dengan sikap Haerudin Syaifudin. Adalah Iksan Abanou, yang tak segan membeberkan borok Syaifudin.

Menurut Abanou, dari 44 Kepala Keluarga (KK) penerima bantuan di Desa Hatebicara, hanya 17 nama yang kebagian. Sisanya, kata dia, entah menguap kemana.

Abanou yang koordinator relawan Covid-19 di Hatebicara ini, menjelaskan bahwa sistim distribusi bantuan tersebut tak transparan. Dia mengungkapkan bantuan dibagi di pagi buta. "Diatas jam 12 malam," katanya.

Camat Jailolo, Haerudin Syaifudin justru membantah pernyataan Husni Bopeng maupun Iksan Abanou. Bagi Syaifudin, pembagian dilakukannya sudah sesuai prosedur. Walau begitu, ia tak membantah soal 27 KK di Desa Hatebicara yang tak memperoleh bantuan tersebut.

"Desa Hatebicara 44 KK, tapi yang didistribusi hanya 17. Mengingat desa lain tidak kebagian. Dan untuk Halmahera Barat, hanya 6 desa yang memperoleh jatah dengan jumlah 400 paket," jelas Syaifudin, melalui telpon selulernya.

Sialnya, Syaifudin tak mau menjelaskan alasan hak 27 KK yang dipangkas oleh dia. Dia lebih memilih bungkam sembari memutuskan hubungan komunikasi dengan Reporter NusantaraTimur, Muhammad Amri.

Sementara itu, anggota Dewan Provinsi Malut, Husni Bopeng, kembali mengatakan, ia berharap pemerintah di tingkat atas hingga bawah tak sampai harus berurusan dengan pihak berwajib gara-gara dana bantuan. Sepertinya, kekuatiran Nini sudah mulai terjadi. Ya, itu tadi, Camat Jailolo yang memangkas bantuan 27 KK. Kini, dana bantuan untuk Hatebicara jadi bahan bicara. (zu3)
Share:
Komentar

Berita Terkini