Hore!! Kuota BLT Desa Lede Akan Di Tambah

Editor: Admin author photo
Suasana Rapat Evaluasi Penyaluran BLT DD Di Desa Lede (foto:ari)
TALIABU--Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD)  di Desa Lede, kecamatan Lede, Kabupaten, Pulau Taliabu, diminta agar ditambahkan kouta.

Hal ini setelah Mahasiswa, pemuda, masyarakat, bersama Pemdes dan BPD setempat melangsungkan rapat bersama, pada, Selasa (26/5/2020) dalam rangka evaluasi terhadap kecilnya jumlah penerima BLT.

Ada 35 KK yang menerima BLT tersebut telah di salurkan oleh pemdes lede sejak, Senin (4/5/2020) yang lalu dan akibat desakan mahasiswa pemuda dan masyarakat terkait sedikitnya penerima BLT akhirnya di sepakati untuk di tambahkan.

Rapat evaluasi yang di gelar di kantor desa Lede tersebut terlihat adanya adu argumen dengan penuh antusias antara Pemdes dan masyarakat terkait regulasi yang menjadi acuan dalam penyaluran BLT, sedikitnya ada Permendes Nomor 6 tahun 2020 atas perubahan permendes nomor 11 tahun 2019, Peraturan menteri keuangan nomor 40 tahun 2020.

"Di desa lain penerima BLT-nya itu banyak, tidak sama dengan di desa lede yang hanya 35 penerima, jadi semestinya penerima di desa ini juga harus di tambahkan,sebab anggaran 30% yang di alokasikan dari DD itu di peruntukan untuk BLT," pinta Hardifin perwakilan mahasiswa dalam rapat tersebut.

Selain hardifin perwakilan masyarakat Jamrudin juga menyampaikan hal yang sama, mengharuskan agar penerima BLT yang hanya 35 KK agar di tambahkan penerimanya.

"14 kriteria di Permendes nomor 6 tahun 2020 yang kemudian di kurangi minimal 9 yang harus di jadikan acuan dalam syarat menerima BLT, sudah tak terpakai akibat adanya aturan terbaru PMK nomor 40 tahun 2020 yang hanya memakai 3 kriteria, sehingga kuota KK penerima di mungkinkan untuk di tambahkan kembali," jelas

Walau demikian, dalam kurangnya penerima BLT tersebut, Jamrudin mengatakan bahwa pihak pemerintah desa tidak bisa di salahkan karena mereka juga bekerja sesuai dengan regulasi yang ada.

"Pendataan yang di lakukan oleh tim relawan di desa hingga validasi dan finalisasi data itu semua mengacu ke permendes nomor 6 tahun 2020, dengan kriteria 14 sampai dengan hanya 9 yang di pakai jadi pihak desa tidak bisa di salahkan. Sekarang sudah ada lagi PMK Nomor 40 dan cukup 3 kriteria saja, sehingga polemik ini semua akibat keterlambatan terbitnya regulasi," terangnnya.

Menanggapi tanggapan mahasiswa dan masyarakat, kepala desa lede Aliadin Hamid menyampaikan akan menambahkan penerima KK sebagaimana keinginan mahasiswa dan masyarakat.

"Seperti halnya saya katakan pada mahasiswa bahwa kalau di desa lain bisa di tambahkan, di desa lede juga akan ikut dan akan di tambahkan," ujarnya Alidin.

Kendatipun demikian, Aliadin berharap agar persoalan BLT ini, semua pihak bisa membantu dan bekerjasama.

"Saya berharap kepada mahasiswa, masyarakat dan semuanya agar mari kita mengambil peran masing-masing karena persoalan ini bukan tanggung jawab kades secara pribadi melainkan tanggungjawab kita semua," harapnya

Diketahui dalam rapat tersebut terlihat yang menghadiri, camat Lede, Drs. Aliati Maundu, Danramil persiapan lede wadanyon satgas Pam rawan lede, kapolpos Lede, kades dan aparatnya, kepala BPD, Bhabinkamtibmas, mahasiswa dan masyarakat. (red/cr1)
Share:
Komentar

Berita Terkini