Ketua APDESI Kepsul Tegaskan Pemberian BLT Harus Berdasarkan Juknis

Editor: Admin author photo
Ketua APDESI Kepsul Hasanudin Tidore

SANANA- Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) mengapresiasi langkah Pemerintah Pusat yang memberikan ruang kepada Pemerintah Desa (Pemdes) untuk segera melakukan perubahan pengelolaan keuangan  di tengah pandemi virus carona ini. 

Hal dimaksudkan agar masyarakat kurang mampu segera menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp.600 ribu per bulan selama tiga bulan kedepan. Hal ini disampaikan Ketua APDESI Kepsul, Hasanudin Tidore, saat di temui nusantaratimur.com, Jumat (01/05/2020).

Hasanudin menjelaskan bantuan yang akan diberikan tentunya berdasarkan petunjuk teknis (Juknis) dan tidak semua warga masyarakat desa bisa mendapatkan BLT ini. Jika sudah mendapatkan bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), tentu sudah tidak dapat lagi.

“ Jadi sekali lagi kami tegaskan bantuan BLT ini diberikan bagi yang belum mendapat bantuan pemerintah yang lainnya,” ucap Hasanudin.

Menurut Hasanudin, Pemdes melalui Tim Relawan  Covid-19 di Desa saat  sudah harus mulai melakukan pendataan bagi masyarakat kurang mampu yang ada di desa dan mudah-mudahan pendataan ini cepat selesai, sehingga nantinya bisa kita musyawarahkan ditingkat Musyawarah Desa (Musdes) sesuai dengan regulasi yang ada.

“ Musyawarah ini dalam hal menentukan siapa-siapa yang layak dan berhak menerima BLT tersebut,” imbuhnya.

Hasanudin mengharapkan tim relawan di desa agar supaya melakukan pendataan dengan benar-benar serius dan jangan ada warga kurang mampu yang tertinggal di dalam pendataan dalam penerima BLT tersebut.

“Tolong kepada tim relawan untuk mendata warga kita dengan baik, dan pastikan warga yang layak untuk menerima bantuan tersebut dan tentu yang kita harapkan bantuan ini tepat sasaran,” sambung Hasanudin.

"Jika teman-teman Kepala Desa yang sengaja tidak menjalankan apa yang sudah di himbaukan oleh bapak Bupati Kepulauan Sula, maka akan ada sanksi tegas dari Pemerintah Daerah serta bagi Kepala Desa yang belum melakukan Musdes perubahan APBDes agar segera mungkin,”  pungkasnya.(di/red)
Share:
Komentar

Berita Terkini