PSBB Ditolak di Malut

Editor: Admin author photo
Ketua DPRD Halbar Charles R. Gustam
JAILOLO–Jaga jarak menjadi trending topic sejak munculnya corona virus desease 2019 (Covid-19). Konon kabarnya, virus ini disinyalir bisa membunuh. Berbagai media pemberitaan menyatakan tak sedikit korban meninggal akibat Covid-19. Hanya saja, akurasi data dan fakta masih samar-samar. Tak ada yang mengumumkan data riil para korban meninggal. Padahal, identitas korban meninggal sangat penting bagi masyarakat. Sejauh ini tak sedikit masyarakat mulai curiga dengan masalah ini.

Untuk itu, fatwa pemerintah pusat pun sudah tak ampuh. Pemerintah pusat memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk seluruh wilayah di nusantara. Hanya saja, tak semua daerah patuh terhadap fatwa tersebut. Karena, ya itu tadi, kepercayaan masyarakat mulai merosot. Pasca pandemi Covid-19, pemerintah terkesan lamban dalam mengambil langkah pencegahan. Sudah begitu, masyarakat bagai diteror dengan berbagai isu tentang Corona. Jadi, jangan heran bila banyak daerah di tanah air yang emoh terhadap anjuran PSBB.

Di Provinsi Maluku Utara (Malut), misalnya. Sepuluh kabupaten dan kota yang tersebar di sana, cuma satu daerah saja yang menerapkan PSBB. Itu pun baru tercatat besok, Kamis (14/5). Adalah Kota Tidore Kepulauan yang melakukan PSBB hingga 27 Mei 2020. Berbeda dengan sembilan daerah lainnya di Malut yang lebih memilih menentang kebijakan pemerintah pusat itu.

Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) justru yang paling keras menolak dilakukannya PSBB. Ketua DPRD Kabupaten Halbar, Charles R. Gustan secara tegas menentang program tersebut. “Untuk Maluku Utara tak perlu diterapkan PSBB,” katanya kepada Reporter NusantaraTimur, Muhammad Amri, Selasa (12/5), di ruang kerjanya, di Jailolo, Kabupaten Halbar.

Pernyataan Gustan cukup beralasan. Baginya, mendesak warga untuk berdiam diri di rumah tanpa aktifitas apapun, sah-sah saja dilakukan. Tapi, menurutnya, hal itu bisa terjadi bila kebutuhan masyarakat dipenuhi pemerintah. Artinya, kata Gustan, bila ada koordinasi yang baik serta dananya cukup, maka tak masalah.

“Anggaran kita sangat terbatas, Jika pilihan kita adalah PSBB  maka baik pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota, akan diperhadapkan dengan masalah pendanaan. Karena pemerintah daerah harus menyiapkan semua logistik yang dibutuhkan masyarakat, baik yang terdampak maupun yang tidak terdampak akibat bencana Covid_19 ini,” ujar Gustan.

Lelaki yang biasa disapa Nyongker ini berpendapat, bila PSBB dipaksakan untuk diterapkan, maka Malut akan menghadapi masalah baru. “Yakni kekurangan stock pangan lokal,” tandasnya. Jika keadaan memburuk, tambahnya, maka sebagian besar masyarakat akan kehilangan pekerjaan sehingga pengangguran meningkat. 

“Efek dari kekuatiran saya ini akan berimbas pada tingginya tingkat stres panik sehingga berpeluang terjadinya kriminalitas di mana-mana,” pungkasnya. (zu3)
Share:
Komentar

Berita Terkini