APDESI Desak Pemda Halbar Eksekusi Anggaran Pemdes

Editor: Admin author photo
Demo APDESI Halbar di Kantor Bupati Halbar (Foto/Amri)
JAILOLO--Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) bersama Aliansi Masyarakat Halmahera Barat menggelar aksi unjuk rasa (Unras) di depan Kantor Bupati Halmahera Barat, Selasa (02/06/2020).

Aksi tersebut meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Halbar segera mencairkan hak-hak Pemerintah Desa yang belum di realisasikan.

Dalam pantauan media, ratusan massa aksi datang menggunakan satu unit mobil truck dan berisi sound sistem dilengkapi dengan pamfled yang bertuliskan "Apdesi dan Masyarakat Halmahera Barat Menggugat,".

Ketua Apdesi Halbar, Rustam Fabanyo, dalam orasinya menyampaikan mendesak Bupati dan Wakil Bupati segera menuntaskan hak-hak Pemerintah Desa (Pemdes) seperti Siltap, Operasional dan Bantuan Lansung Tunai (BLT DD) yang sampai saat ini belum terealisasi.

"Jadi oprasional dari 2019-2020 maupun Siltap kami dan juga BLT DD yang sampai saat ini belum terealisasi, kami minta supaya hari ini harus di eksekusi, bukan diskusi lagi, karena selama ini menurut kami sudah cukup diskusi dengan pihak Pemda dan hasilnya tidak ada sama sekali,” teriak Rustam.

Dalam aksi, massa juga membagikan selebaran pernyataan sikap mereka yang disampaikan bahwa, ditengah kondisi yang mencekam yang tidak menentu akibat Covid-19. Bahkan Pemda Halbar sama sekali tidak memperdulikan masyarakat. Bagaimana tidak, sampai hari ini keberadaan Bupati Halmahera Barat tidak berada di Ibu Kota Kabupaten, melainkan di Jakarta. kepergian Bupati Danny Missy dengan alasan membeli keperluan APD sama sekali tidak bisa diterima sebab saat ini Jakarta adalah Zona Merah.

Tak hanya itu, para pendemo juga mempertanyakan mengenai anggaran alokasi untuk penanganan Covid-19 sebesar 53 Miliar yang tertera dalam Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2020 telah tersalur atau cair sebesar 10,5 miliar dengan rincian belanja Alat Pelindung Diri senilai Rp. 5 Miliar yang dibelanjakan oleh Bupati selama dua kali perjalanan.

“ Di tengah keresahan masyarakat seharusnya Pemda lebih memperhatikan masyarakat melalui sentuhan kemanusiaan dengan melakukan pembagian sembako dan Bantuan Lansung Tunai (BLT) melalui sumber anggaran 53 Miliar, namun sejauh ini Pemda acuh dan apatis terhadap penderitaan rakyat kecil. Dengan segala permasalahan yang terjadi membuat Bupati Danny Missy tidak lagi mampu menyelesaikan setiap persoalan secara tepat, sehingga membuat bawahannya saling "Baku Kase Salah" dalam penanganan Covid-19 ini,” cecar Rustam.

Aksi tersebut dilanjutkan dengan hearing bersama Wakil Bupati Halbar, Ahmad Zakir Mando, Sekretaris Daerah (Sekda) Syahril Abd. Rajak, Kepala Badan Keuangan, Muhammad Marassabesy dan juga Kepala Dinas DPMPD, Asnat Sowo beserta Apdesi Halmahera Barat, BPD maupun massa aksi yang lain di ruang Aula Bidadari Lantai I Kantor Bupati Halmahera Barat.
Pada hearing itu, Zakir Mando menegaskan kepada Kepala Badan Keuangan bahwa segera melakukan pencairan hak–hak Pemerintah Desa.

"Jadi Pak Mo mulai hari ini dan besok hak-hak Pemdes harus dicairkan, itu hak mereka yang wajib dicairkan,"kata Zakir

Zakir Mando juga menyampaikan akan segera menyelesaikan persoalan yang menjadi tuntutan Apdesi dan BPD. "Kami akan segera selesaikan persoalan yang menjadi tuntutan Pemdes ini dan saya akan berpihak ke Pemdes karena ini soal kebenaran,” pungkasnya.(zu3)
Share:
Komentar

Berita Terkini