Catatan Refleksi HUT Haltim Ke-17 Tahun

Editor: Admin author photo

        Foto:  Rusmin Hasan (Ketua LSM SEPRA Haltim)
Upaya Mengembalikan Khittah Kebudayaan Sebagai Pisau Revolusi Pembangunan & Proyeksi Masa Depan Halmahera Timur Antara Peluang & Tantangan di Tahun 2020-2025
Kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan daerah serta nasional untuk mewujudkan masyarakat Halmahera Timur pada khususnya dan bangsa. Yang Maju, Modern, Unggul dan Berdaya Saing sehingga mampu berkompetisi dengan daerah-daerah lain di Provinsi Maluku Utara. 

Kebudayaan adalah penanda yang menegaskan identitas dan jati diri suatu bangsa, yang tercermin pada karakter dan sikap mental dapat menjadi faktor penentu untuk mencapai kemajuan melalui proses pembangunan dan modernisasi. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya masyarakat Halmahera Timur dengan Falsafah Limabot Faifiye dengan sub system kebudayaan masyarakat Fagogoru. Nilai-nilai kebudayaan inilah yang dalam karakter anak negeri harus ditanamkan sejak dini sehingga kebudayaan bukan hanya sebagai tata nilai filosofis teoritik semata akan tetapi mampu menjelma dalam sanubari karakter generasi Kab. Halmahera Timur. 

Pembangunan kebudayaan diarahkan untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Dengan memperkukuh nilai karakter anak negeri Fagogoru untuk menjadi  generasi yang tanggung, kompetitif, berakhlak mulia, dinamis dan berorientasi Iptek. Pembangunan berkarakter juga, menjadi agenda pembangunan nasional ke-08 yakni melakukan revolusi karakter bangsa, yang dalam pelaksaan bertumpuk pada pendidikan dalam sistem persekolahan dan pendidikan masyarakat untuk menciptakan generasi Halmahera Timur dan Bangsa sebagai Jon Lokus Peradaban Indonesia ke depan. 

Ada beberapa hal yang harus dijalankan serta diproyeksi Pemerintah daerah Kab. Halmahera Timur untuk mengolaborasikan dengan agenda Nasional untuk membangun kebudayaan dan karakter bangsa yakni;  Peningkatan indeks pembangunan masyarakat yang menunjukkan kohesivitas, rasa saling percaya, gotong royong dan inklusi sosial terus meningkat, serta indeks pembangunan kebudayaan yang menunjukkan antara lain ketahanan sosial budaya adat fagogoru, dan ekonomi budaya sekaligus menjaga nilai-nilai toleransi umat beragama di Kabupaten Halmahera Timur serta kesatuan dan persatuan.

Ketika kita menengok historis Pembentukan Kab. Halmahera Timur ditetapkan berdasarkan Undangan-Undangan Nomor 06 Tahun 1990 bertepatan dengan tanggal 15 Agustus 1990 ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 51 ) Tentang pembentukan daerah tingkat II Halmahera Timur dan tepat pada tanggal 31 Oktober 1990 Halmahera Timur diresmikan sebagai kabupaten daerah tingkat Daerah II Haltim oleh Menteri dalam Negeri Rudini, meliputi enam kecamatan yaitu Tidore Oba, Weda, Patani, Gebe dan Wasile.

Setelah pemekaran Provinsi Maluku Utara, maka pada tanggal 25 Februari 2003 dikeluarkan UU Nomor 01 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, kepulauan sula, Kab. Halmahera Timur dan Kota Tidore kepulauan Provinsi Maluku Utara. Dengan dasar UU Tersebut, Kab. Haltim dimekarkan menjadi dua Kabupaten dan Satu Kota, Yaitu Kabupaten Halmahera Timur dan kota Tidore Kepulauan dengan semangat kebudayaan serta sejarah para leluhur sehingga bisa dikatakan bahwa Haltim dimekarkan bukan dengan semangat investasi industri semisal; pertambangan, nikel, batu bara dan lain sebagainya.

Akan tetapi atas dasar semangat ingin berdikari diatas nilai-nilai kebudayaan yang menjelma pada toko bahkan pemimpin kita dikala itu. Namun ngaris kita dapati dalam praktik perkembangan siklus peradaban Haltim dari beberapa dekade terakhir ini, sering kali mengabaikan nilai-nilai luhur tersebut dan para pemimpin kita tak lagi menjiwai semangat Fagogoru ( Ngaku re rasai, Budi re bahasa, Sopan re Hormat, Mtai Re Maimoy ) bahkan sampai kegenerasi secara turun temuran mengalami degradasi kebudayaan.

Menurut penulis ada beberapa aspek yang mereduksi kemunduran tersebut di antara adalah faktor maraknya korporasi beroperasi di daratan Halmahera Timur, para pemimpin kita seakan mengabaikan masyarakat adat sebagai perwujudan tata sosial masyarakat yang berkebudayaan pada kebijakan serta proyeksi pembangunan daerah sekaligus kehilangan penerapan nilai-nilai kebudayaan pada aspek pendidikan formal disekolah SD sampai dengan SMA di setiap instansi pendidikan di Haltim sehingga berimplikasi pada pola sikap dan implementatif generasi muda Kab, Halmahera Timur yang seakan dan lagi beradap serta bermental kepribadian negeri dengan etos kebudayaan tertinggi dimaluku utara sebagaimana masa silam. Sekaligus ada pembaharuan rotasi perkembangan zaman.Namun, dari beberapa perjalanan usia Kab. Halmahera Timur yang sudah kurang lebih berusia 16 Tahun ini.

Penulis mencermati secara objektif bahwa ada problem ditengah-tengah kehidupan sosio cultul serta sosiologis masyarakat Haltim yang harus direkonstruksi atau bangun kembali baik dari sektor tata pengelolaan pemerintahan yang tidak bercirikan Good Governance, minimnya pengembangkan sektor unggulan lokal, kerangka pembangunan yang tidak berdasarkan karakter kebudayaan serta etos kerja masyarakat sekaligus kebijakan leadership atau pemimpin kita yang tak berpihak pada masyarakat civil socety dan lebih mengutamakan investasi pribadi serta oligarki elitis (investasi industri ) merupakan kekuasaan semata serta minimnya diplomasi pemimpin daerah dalam membaca peluang dan relasi sosial pusat sehingga berimplikasi pada perputaran proyeksi pembangunan daerah seakan stagnan dan tidak dinamis sesuai dengan harapan dan visi masyarakat Kab. Halmahera Timur  Ke depan. Tak kala urgennya juga adalah mengabaikan nilai-nilai fagogoru dalam kerangka pembangunan daerah sebagai afirmasi politik, sosial budaya, ekonomi serta pembangunan sosio kultural karakteristik masyarakat Kab. Halmahera timur secara keseluruhan hal ini, harus menjadi perhatian semua elemen baik itu pemerintah daerah, DPRD, Akademisi, LSM, Mahasiswa bahkan masyarakat  Kab. Halmahera Timur secara keseluruhan untuk mengoreksi serta memberikan kritik otokritik upaya perbaikan sekaligus proyeksi masa depan daerah ke depan.

Tantangan Kabupaten Halmahera Timur 
(Dilema, Inovasi dan Drama Politik 2020-2025 )

Melihat data objektif  Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Halmahera Timur 2016-2021 dari aspek bidang pendidikan; sehubungan dengan ini, pemerintah kabupaten Halmahera Timur sejak beberapa tahun dekade terakhir telah mencanangkan pendidikan gratis untuk mendorong animo masyarakat untuk bersekolah. Pada tahun 2016 pemerintah kabupaten telah menggelontorkan dana sebesar Rp. 8 milyar untuk 213 sekolah. Sarana pendidikan sekolah dasar di Kabupaten Halmahera Timur relatif suda tersebar merata pada tiap ibu kota kecamatan versi pemerintah daerah, akan tetapi ironisnya dekade ini, kita melihat potret pendidikan Kab. Haltim cenderung tertinggal baik dari aspek pemerataan pendidikan, sarana prasana serta kualitas Guru dan mutu pendidikan yang belum sesuai apa yang kita harapkan bersama. Hal ini, kemudian menjadi sala satu indikator kelemahan pemerintah Ir. Muhdin dari aspek pendidikan gratis yang dicanangkan. Menurut hemat saya dan analisis data secara objektif di lapangan.

Dari aspek kesehatan, menjadi hal yang sangat krusial untuk menjadi fokus kesejahteraan masyarakat yang terkait dengan isu kesehatan, aspek pertama dan utama yang perlu dilihat adalah angka kelangsungan hidup bayi (AKHB), yaitu angkat yang menunjukkan probalitas bayi hidup sampai usia I tahun. AKBH ini, sangat dipengaruhi oleh angka kematian bayi, yaitu kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat I tahun. Angkat kematian bayi merupakan indikator yang untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal ( Faktor Eksternal ) dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi (faktor Internal).

Aspek kesehatan juga sebagai lokus untuk menunjukkan optimalisasi pengembangan potensi kualitas hidup dan penopang Kualitas Sumber Daya Manusia di kabupaten Halmahera Timur yang telah di biayai oleh pemerintah dengan sala satu program kesehatan gratis. Akan tetapi ironis implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan masyarakat Kabupaten Haltim di antaranya masih minimnya fasilitas kesehatan sehingga terdapat akses kesehatan masyarakat yang masih saja harus keluar daerah misalnya; harus berobat ke Kota Ternate serta diluar provinsi Maluku Utara, hal ini juga, menjadi keharusan pemerintah daerah untuk evaluasi secara komprehensif.

Dari aspek infrastruktur pembangunan juga menjadi perhatian penting sebab hal itu, sudah menjadi visi dan misi bupati dan wakil bupati Kab. Halmahera Timur. Melihat kondisi objektif pembangunan di pelosok desa masih belum disentuh secara merata oleh pemerintah daerah misalnya akses jalan Maba utara yang belum tembus ke desa jara-jara ke kota pusat kota Maba serta masih ada keresahan masyarakat Maba selatan Kab. Haltim, jalan lintas kota Maba ke Gotowasi yang masih terdapat kekurangan dari dinas PUPR terhadap mengoptimalkan akses jalan yang baik untuk menopang akses perputaran ekonomi masyarakat Halmahera Timur secara baik untuk mewujudkan visi Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Timur. 

Padahal, kalau kita dari aspek industry ada beberapa perusahaan yang beroperasi di daratan ke pulau Haltim serta menyuplai APBD daerah. Akan tetapi kita melihat masih jauh dari harapan masyarakat Haltim mulai dari bicoli sampai sondo-sondoh. Hal ini, tentuh menjadi evaluasi kita bersama untuk mencari solusi dan proyeksi Masa depan Kab, Halmahera Timur ke depan.

Bukan hanya hal itu juga yang melantarbelakangi kelemahan pemerintah daerah, akan tetapi yang lebih ironisnya adalah ada permainan pusat. Intervensi pemerintah pusat terhadap perkembangan Kab. Halmahera Timur melalui kekuasaan secara politis. Misalnya dalam arah kebijakan dalam RPJMN tahun 2020-2025, terdapat indikasi membawa Halmahera Timur jatuh ke jurang kesenjangan sosial yang makin dalam. Dalam penetapan KI teluk Weda sebagai wilayah pengembangan strategis di Maluku Utara secara otomatis merubah kebijakan pemerintah Nasional sebelumnya yang menetapkan kawasan industri tersebut di Kabupaten Halmahera Timur dalam hal ini, KI Buli. Penetapan kawasan industri pada suatu wilayah tertentu secara esensial dapat merangsang dan memberikan peluang pertumbuhan sosial maupun ekonomi bagi wilayah daerah tersendiri. Mengacu pada uraian diatas, secara politis dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut disebabkan oleh, lemahnya  komunikasi pemerintah daerah Kab. Halmahera Timur dalam melakukan diplomasi komunikasi ditingkat Nasional. Lemahnya komunikasi tersebut berimplikasi pada, investasi yang beroperasi di Kabupaten Haltim saat ini dan seterusnya akan menjadi kekuasaan secara politis absolut untuk dominasi perebutan pasar global pemerintah nasional dan berdampak terhadap sejahteranya rakyat Kab. Halmahera Timur Tak kunjung dapat hanya sekedar amatiran absurditas secara politis. 

Hal ini, menjadi cacatan terpenting ditahun 2020 dekade ini, untuk elit politik kita kembali berkontemplasi serta menyosong pesta demokrasi pilkada tahun ini juga. Harapan Penulis leadership yang akan terpilih nanti memiliki tanggung jawab penuh serta stakeholders serta generasi muda Kab. Halmahera Timur ke depan.  Dalam narasi sederhana ini kiranya ada inovasi dan kreativitas generasi muda dalam menghadapi tantangan Kab. Haltim dekade ini, sebab kita menghadapi era digitalisasi revolusi industry 4.0 serta kita akan menyosong Era Generasi Emas atau bonus demografis Kab. Haltim ke depan. Maka stakeholder dan semua elemen civil society memiliki tanggung jawab untuk membangun peradaban baru Daerah Kab. Halmahera Timur ke depan.

Ada beberapa percermatan penulis ke depan Kab. Haltim akan menghadapi tantangan konflik agraria dengan ditetapkan RUU Umnibus law sebagai kran masuk investasi di Indonesia oleh pemerintah pusat sehingga akan berimplikasi pada provinsi sampai daerah. Kenapa penulis mengatakan demikian semisal kasus waci yang terjadi pekan kemarin serta beberapa problem tapal batas yang belum selesai sampai saat ini akan memunculkan hegomoni korporasi yang masuk ke wilayah Kab. Halmahera Timur. Tercatat ada beberapa perusahan yang akan beroperasi diwilayah  Maba Selatan diantara belakan desa gotowasi sampai ke Bicoli diantara perusahan kayu, Nikel serta Kelapa sawit akan berusung pada konflik agraria yang berkepanjangan dengan suku-suku pedalaman (togotil) terhadap klaim perebutan teritorial sampai berdampak pada lahan rakyat yang tak dibayar sesuai dengan ketentuan regulasi. Belajar dari dampak pertambangan yang ada diwilayah Maba pura, Buli, Maba serta daerah weda sampai daerah-daerah yang ada di daratan pulau Halmahera.

Solusi Agenda Pembangunan Dan Proyeksi Peradaban Halmahera Timur Antara Peluang di Tahun 2020-2025

Aspek Geografis dan Demografi Halmahera Timur

Aspek geografis dan demografis merupakan sala satu potensi pemanfaatan ruang dan sumber daya alam baik permukaan laut dan daratan terkandung didalamnya untuk mengapai tujuan kesejahteraan masyarakat dan demi menggapai pembangunan daera yang berkelanjutan. Aspek geografis dan demografi saat ini, baik tantangan, kelemahan, kekuatan, potensi dan peluangan dapat dimanfaatkan dalam menggapai pembangunan Halmahera Timur (HALTIM) yang berkelanjutan. Kabupaten Halmahera Timur yang beribu kota dikota maba ini berkarakter sebagai kabupaten kepulauan yang memiliki garis pantai yang panjangan. Saat ini, selain kawasan utama dipulau Halmahera bagian timur, Kab, Halmahera juga memiliki 41 pulau besar dan kecil, dengan total luas wilayah sebesar 14,202,02 km2, sebagian besar wilayah kab. Halmahera Timur adalah lautan, yaitu mencapai 7,659,82 km2 ( 54% dari total wilayah ) dan luas daratan adalah 6,506,20 km2 ( 46% dari total wilayahnya ). Kabupaten Halmahera Timur masih tercacat sebagai Kabupaten yang memiliki luas daratan terluas kedua diprovinsi Maluku Utara. Luas daratan ini, mencapai 20,53% dari total luas daratan provinsi Maluku Utara yang terbagi ke dalam 10 Kabupaten Kota. 

Kondisi Demografi Halmahera Timur
Berdasarkan data terakhir dari dinas kependudukan dan catatan Sipil, jumlah penduduk Kab. Halmahera Timur per 29 Agustus 2016 adalah 94,729 jiwa yang terdiri dari 49,289 Laki-laki dan 45,440 perempuan dengan kecepatan pertumbuhan mencapai 2,1%. Pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Haltim cenderung fluktuatif meningkat 8,75% pada tahun 2014 kemudian menurun tajam pada tahun 2005 sebesar 11,66%. Perpindahan jumlah penduduk yang cukup tinggi ini, sala satunya juga disebabkan penutupan beberapa tambang. Pemerintah Daerah serta DPRD dalam memproyeksi pembangunan Kab. Halmahera Timur ke depan harus berdasarkan analisis potensi unggulan lokal kita yang bercirikan nilai-nilai kebudayaan sosial kultur masyarakat kita dalam kerangka perencana pembangunan baik jangka panjang maupun jangka menengah serta melibatkan semua elemen strategis dalam pembahasan rancangan program daerah baik itu, Mahasiswa, LSM, Akademisi serta semua stakeholder instansi masing-masing untuk ada gerakan penyatuan gagasan serta proyeksi masa depan berdasarkan disiplin ilmu dan analisis beberapa aspek yang di menjadi kebutuhan masyarakat baik dari aspek tantangan, peluang serta ancaman daerah ke depan. Satu indikasi kemunduran Pemda dan DPRD Karena mengabaikan generasi muda sebagai elemen strategis daerah di setiap pembahasan rancangan program daerah sehingga objektivitas paradigma tak mereduksi kesuksesan pembangunan dari semua aspek baik aspek unggulan lokal sampai ke aspek lainnya.

Sekaligus budaya sebagai identitas masyarakat Kab. Haltim harus diberikan posisi otonom semisal regulasi masyarakat adat dan membangun terobosan baru untuk membangun laboratorium kebudayaan Masyarakat Kab. Halmahera Timur sebagai wahana wadah pelestarian nilai-nilai luhur para kapita serta bobenanya dan tak kala pentingnya adalah reformasi birokasi yang baik sekaligus membangun kurikulum pendidikan yang berbasis pendidikan lokal masyarakat Haltim secara keseluruhan sehingga kebudayaan masyarakat sebagai pisau revolusi perkembangan dan kemajuan negeri kita.

Dari beberapa aspek yang penulis uraikan diatas akan menjadi titik balik peradaban Masyarakat Kab. Halmahera Timur ke depan
Narasi sederhana ini, saya persembahkan kepada semua khalayak Masyarakat Halmahera Timur bahkan Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai entitas dari refleksi anak negeri terhadap potret dinamika secara realitas kondisi objektif  Kab. Halmahera Timur pada refleksi HUT KE-17, yang dewasa ini masih ketertinggalan dalam beberapa aspek dalam akhir-akhir tahun ini, sehingga memberi animo baru untuk memikirkan Masa depan dan Peradaban negeri tercinta Kabupaten Halmahera Timur serta bagian dari kritis otokritis konstruktif untuk reorientasi perbaikan Haltim.

Semoga narasi sederhana ini, bisa menjadi inspirasi generasi muda untuk sama-sama kita memikirkan serta memberikan tawaran gagasan konstruktif untuk Halmahera Timur yang lebih baik ke depan.(**)

Share:
Komentar

Berita Terkini