Dugaan Pencemaran Lingkungan, PT BPN Terancam di Tutup

Editor: Admin author photo
Suasana rapat DPRD Halteng dengan Pihak ESDM Provinsi Maluku Utara (foto:ist)

Weda-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah melakukan rapat dengar pendapat dengan Dinas Energi Sumberdaya Dan Mineral ESDM Provinsi Maluku Utara terkait dengan pencemaran lingkungan yang di lakukan PT Bakti Pertiwi Nusantara. Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung DPRD Halteng. Kamis (18/06/20)

Sekertaris Komisi III DPRD Halteng Munadi Kilkoda mengatakan kejadian dilokasi PT Bhakti Pertiwi Nusantara terkait pencemaran lingkungan bukan hanya di persuhaan tersebut.

"Beberapa waktu lalu kejadian yang sama terjadi di PT. Takindo yang melakukan pembuangan Or nya dilaut sehingga situasi Air lautnya dapat berubah akibat dari Sedimen tersebut," ungkap Munadi.

Ia mengatakan kejadian ini sudah berulang kali terjadi sejak penambangan yang di lakukan oleh PT Bhakti Pertiwi Nusantara pada tahun 2018 sampai pada tahun 2020.

Sementara itu Suriawan Kamarullah dari Dinas Energi Sumberdaya Dan Mineral ESDM Provinsi Maluku Utara mengatakan rapat hari ini hanya mendengar pendapat dari Komisi III DPRD Halteng terkait dengan dugaan pencemaran lingkungan.

"Jadi kami langsung melakukan investigasi langsung ke-lapangan perusahan PT BPN dan kami juga melibatkan inspektor tambang di Provinsi Maluku Utara," cetusnya.

Ia mengatakan langkah yang di ambil sebelum ke lokasi BPN adalah mengundang lebih dulu, DPRD mendengarkan secara langsung penjelasannya.

"Agar itu menjadi bahan kami yang selanjutnya kami melakukan investigasi di PT BPN, kalau memang terbukti maka kami juga mendukung Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah untuk pemberhentian sementara," terangnya. (red-dir)

Share:
Komentar

Berita Terkini