Halbar Raih WTP Lagi, Danny Missy Sukses Kendalikan Keuangan

Editor: Admin author photo
Bupati Halbar Danny Missy Saat menerimah Hasil Audit BPK Malut (foto:ist)

JAILOLO,- Langkah Bupati Halmahera Barat (Halbar) Danny Missy untuk menata pengelolaan keuangan daerah, nampaknya membuahkan hasil l maksimal. Kenapa tidak, pemkab halbar dibawa kepemimpinannya berhasil meraih tiga kali predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara.

Setelah Danny Missy dilantik sejak tahun 2016, mulai melakukan terobosan dengan cara memperbaiki tata kelola keuangan, sehingga audit penggunaan anggaran tahun 2017 yang dilakukan BPK dan tahun 2018 Pemkab Halbar berhasil merubah opini dari WDP ke WTP.

Keberhasilan itu, kembali berlanjut, sejak tahun 2018, 2019 dan 2020 sesuai lapiran Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang diserahkan kepada Bupati Danny di gedung BPK, Jumat (19/6), Halbar kembali meraih opini WTP yang ke tiga kalinya.

"Predikat opini WTP yang kita dapat ke tiga kalinya ini, merupakan terobosan Bupati Halbar dalam menata pengelolaan keuangan daerah," ungkap Kepala Dinas Kominfo, Kehumasan, Statistik dan Persandian (Kadiskominfo) Halbar Chuzaemah Djauhar ketika dikonfirmasi, Jumat (19/6).

Mantan Sekwan Halbar ini menambahkan, BPK dalam pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan untuk menentukan Opini WTP didasarkan pada empat kriteria.

"Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian interen," terangnya

"Jadi empat kriteria tersebut, melalui pengawasan yang intes dilakukan Inspektorat Halbar, akhirnya BPK memberikan opini WTP," Sambung Chuzarmah.

Emma panggilan akrab Chuzaemah mengaku, untuk mempertahankan opini WTP, Bupati menegaskan agar kedepan dilakukan kejujuran audit terhadap pekerjaan konstruksi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, pemeriksaan reguler pada SKPD atas penggunaan anggaran dan dilakukan penguatan Sistim Pengendalian Internal (SPI).

"Selain itu, harus tertib dalam penggunaan anggaran sesuai dengan kegiatan yang ada dalam DPA dan RKA," pungkasnya. (zu3/tim)
Share:
Komentar

Berita Terkini