Sisa ADD Tahun 2019 Kemungkinan Tak Dicairkan, Ini Alasan BPPKAD Pultab

Editor: Admin author photo

Kepala BPPKAD Pemkab Pultab, Irwan Mansur, ketika di wawancari awak media di Taliabu (Foto/Ari)
TALIABU--Sisa 20 persen anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019 hingga saat ini belum disalurkan Pemkab Pulau Taliabu (Pultab) kepada Pemerintah Desa (Pemdes).

Alasan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Pultab belum mengucurkan anggaran tersebut. Lantaran, pendapatan asli daerah (PAD) tidak memenuhi target.

Di sisi lain, seluruh Pemdes selama ini tidak berkonstribusi terhadap peningkatan PAD. Hal itu disampaikan, Kepala BPPKAD Pemkab Pultab, Irwan Mansur,  kepada wartawan diruang kerjanya, Kamis (11/6) lalu.

Menurut Irwan, sebenarnya ADD merupakan dana bagi hasil (DBH). Jadi Pemdes mempunyai kewajiban berkontribusi ke Pemerintah Daerah. Tetapi, selama inikan Pemdes belum punya kontribusi terhadap PAD.

“ Kondisi 2019 kemarin tong pung realisasi pendapatan tidak mencapai target, makanya tong bayar sesuai tong pe kemampuan keuangan daerah,” tutur Irwan.

Meskipun Pemkab Pultab sudah menyalurkan ADD Tahun 2019 sebesar 80 persen. Rupanya, Pemdes enggan membayar Tunjangan Aparatur Desa Tahun Anggaran 2019. Ironinya, tak sedikit pula kepala desa menjadi bulan-bulanan akibat di demo warga, atas dugaan menggelapkan tunjangan aparatur desa.

Menanggapi hal tersebut. Justru, Irwan Mansur, balik menyalahkan Pemdes. Pasalnya, anggaran 80 persen yang telah dikucurkan seharusnya Pemdes lebih mengutamakan pembayaran aparatur desa dan belanja kebutuhan kantor.

“ Sebelumnya sudah analisa, kami hitung seharusnya ADD yang sudah terkucur sebesar 80 persen, itu. Pemdes mendahulukan pembayaran tunjangan aparatur desa dan anggaran kantor untuk menghindari keterlambatan pembayaran tunjangan aparatur desa dan kebutuhan kantor. Hanya saja desa tidak lakukan itu” cecar Irwan.

Berkaca dari pengalaman sering terlambatnnya pembayaran tunjangan aparatur desa. Kepala BPPKAD, Irwan Mansur,  meminta DPMD lebih tegas kepada Pemdes agar melampirkan daftar tunjangan aparatur desa dalam setiap permintaan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa tersebut. Dengan begitu, pembiayaan tunjangan aparatur desa dapat dibayarkan setiap pencairan ADD dan langsung tersalur ke aparat desa.

" DPMD selaku lidingnya disitu, maka permintaan  pencairan ADD nanti harus melampirkan daftar gaji aparatur desa masing-masing supaya uang itu tong bayar, sampe di desa langsung disalurkan ke yang berhak,” tukasnya.

Mengenai sisa 20 persen ADD Tahun 2019 yang belum tersalurkan, Irwan Mansur, balik menepis isu yang beredar sepekan terakhir. Ia menjelaskan perlu diketahui bahwa sisa ADD 20 persen yang tidak tersalur di tahun 2019, bukan dipotong oleh Pemerintah Daerah. Justru Pemda mengalami defisit anggaran daerah, sehingga pemda hanya mampu membayar sesuai kemampuan anggaran daerah.

" Saya ingin juga klarifikasi isu diluar sana bahwa pemda potong ADD tidak seperti itu, namun yang terjadi adalah pengurangan dari Pemda ke Desa. Sama  hal juga deng tong sekarang, karena kondisi postur APBN berubah, maka transfer DAU ke Pemerintah Daerah juga berubah. Bukan berarti pemerintah pusat potong tong pung anggaran, bukan seperti itu,” jelasnya.

Lanjut Irwan, bisa dan tidaknya penyaluran sisa 20 persen ADD tahun 2019 tersebut sangat bergantung pada kondisi keuangan daerah. Kendati demikian, Pemda belum dapat memastikan apakah masih dapat disisipkan pada APBD perubahan atau dianggap hangus.

“ Kalau misalkan di tahun anggaran perubahan nanti tong pung anggaran mantap, maka tong bisa tamba, tapi kalo tarada, tong mo tamba bagemana" katanya.

Dengan kondisi APBN yang mengalami perubahan drastis. Irwan Mansur, memastikan akan berpengaruh pada keuangan daerah, sehingga peluang untuk menyisipkan 20 persen anggaran ADD tahun 2019 ke APBD perubahan semakin kecil.

" Itu orang kementerian sampe panggil katorang bahwa nanti pada APBN perubahan ini dia turun drastis. Jadi sesuai dengan PMK dan SKB di dua Menteri itu dong bilang semua OPD diperintahkan untuk menggeser anggaran sebesar 50 % untuk belanja tak terduga,” pungkasnya.(Ari/red)
Share:
Komentar

Berita Terkini