Jumat Nanti, Aliong Mus Akan Dilaporkan Ombudsman

Editor: Admin author photo
Juru bicara fraksi pembaharuan DPRD Pulau Taliabu (foto:ist)

Taliabu-Juru bicara Fraksi pembaharuan Dewan perwakilan Rakyat (DPRD) kabupaten Pulau Taliabu, Amrin Yusril Angkasa mengecam akan melaporkan Pemda Taliabu ke Ombudsman Propinsi Maluku Utara.

Hal ini ia sampaikan lantaran Perkara pergeseran anggaran Covid-19 sampai dengan saat ini belum juga di serahkan ke DPRD.

"Saya selaku Jubir FP mengecam akan melaporkan hal ini ke ombudsman jika sampi dengan waktu yang ditetapkan Pemda belum menyerahkan Perkara pergeseran anggaran covid-19 dan tidak segan-segan untuk mengusulkan penggunaan kewenangan yang di berikan DPRD sesuai amanat Undang-undang," pungkasnya melalui rilis via whatshaap pribadinya yang di terima media ini, Senin (22/6/2020).

Di singgung terkait kapan laporannya akan di buat ke Ombudsman, Amrin mengatakan pada jumat (26/6/2020) mendatang jika belum juga di berikan pihaknya sudah membut surat resmi.

"Sebenarnya pada jumat (19/6/2020) kemarin, batas waktunya, tapi belum juga di berikan, sehingga kami menunggu sampai dengan jumat depan ini. Jika Pemda Pultab belum juga memberikan ke DPRD, maka kami sudah akan melaporkannya ke Ombudsmaan," terangnya.

Selain hendak di laporkan, Politisi partai Gerindra ini juga nampaknya geram dengan keberadaan Bupati yang sampai dengan saat ini masih berada di luar daerah sehingga ia meminta agar bupati Aliong Mus kembali ke Taliabu.

"Kepada saudara bupati agar segera kembali untuk melihat kondisi dearah dan masyarakat pulau Taliabu karena banyak hal yang mesti secepatnya di selesaikan sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab selaku kepala daerah," pintanya.

Amrin mengatakan, bahwa pentingnya Bupati Aliong Mus ada di daerah adalah agar persoalan yang terjadi bisa di atasi dan di perhatikan secara serius.

"Beragam persoalan yg akhir-akhir  ini terjadi, mulai dari persoalan desa, pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan, infrastruktur yang dibangun secara stengah-stengah dan tanpa perencanaan yang matang, lalai-nya pimpinan OPD dari pelaksanaan tugas dan tanggungjawab untuk mendorong realisasi pelaksanaan pembangunan secara terarah, termasuk mekanisme pengelolaan keuangan di BPPKAD yang carut marut perlu perhatian yang lebih serius," jelasnya.(Ari)
Share:
Komentar

Berita Terkini