Komisi III DPRD Halteng PT. BPN Tidak Taat Aturan

Editor: Admin author photo
Munadi Kilkoda (Sekretaris Komisi III DPRD Halteng)
WEDA – Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Munadi Kilkoda, meminta Pemerintah Daerah melakukan pengecekan operasional PT. Bakti Pertiwi Nusantara (PT.BPN).

Pasalnya, PT. BPN yang beroperasi di Desa Wale, Kecamatan Weda Utara. Diduga ikut andil dalam pencemaran lingkungan yang terjadi saat ini.

Menurut Munadi, kejadian ini menunjukan perusahan tidak memiliki kajian yang matang, sebelum melakukan kegiatan pertambangan. Apalagi beberapa sediment pond yang ada itu ternyata baru dibangun. Padahal, semestinya dibangun sejak tahapan kontruksi.

"Sedimentasi pada air sungai wale tersebut menunjukan bahwa sediment pond yang disiapkan ternyata tidak memiliki kegunaan apa-apa dan akhirnya jebol,” ungkap Munadi Kilkoda, kepada wartawan media melalui via telepon seluler usai melakukan pertemuan dengan pihak PT. BPN, Jumat (12/06/2020).

Tak hanya itu, Kilkoda pun lantas menyayangkan sikap PT. BPN dari tahun ke tahun kejadian seperti terus terjadi dan tidak diperbaiki pihak perusahan.  “ Pihak perusahaan harus lebih jeli melihat kondisi ini, jangan asal buang ke sungai. Dan, itu berakibat vatal terhadap masyarakat,” timpal Munadi.

Politisi Nasdem ini memaparkan penjelasan pihak perusahan pada saat pertemuan dengan Komisi III DPRD Kabupaten Halteng, itu. Kata Kilkoda, pencemaran lingkungan memungkingkan bisa terjadi, terutama sedimentasi itu sangat mungkin terjadi di waktu akan datang.

“ Kalau ini dibiarkan masyarakat yang hidup di bantaran sungai terutama yang ada di Trans Wale dan bagian pesisir, baik di Wale dan Yeke akan merasakan dampak buruk yang luar biasa. Bahkan, biota air sungai dan laut juga terancam keberadaannya,” tuturnya.

Bahkan, mantan Ketua Aman Malut ini pun keheranan dengan komitmen lingkungan dengan perusahan tersebut. “ Saya harus bilang perusahan ini tidak taat pada aturan hukum yang berlaku. Lihat saja Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) tidak pernah dilaporkan ke pemerintah daerah,” Sambungnya. Padahal, kewajiban melapor itu diatur jelas di UU Lingkungan Hidup dan aturan turunan seperti di Permen LHK 26/2018. 

"Kok bisa-bisanya mereka abaikan kewajiban tersebut. Saya mencurigai ada kesengajaan menyembunyikan masalah dampak yang terjadi di penambangan ini. Bahkan saya juga menyentil seperti apa sistem pengolahan limbah B3 mereka," tegasnya.

Lanjut Munadi, masalah ini tidak boleh ditolelir dan harus diproses. “Komisi III DPRD Halteng akan merekomendasikan ke Bupati agar segera memberikan sanksi tegas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 UU 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup,” tegasnya.

Sebab kata Munadi, di dalam UU Lingkungan Hidup. Bupati diberikan kewenangan mencabut izin lingkungan perusahan yang tidak bertanggungjawab atas kelestatian lingkungan, pungkasnya.(dir/red)
Share:
Komentar

Berita Terkini