Mahasiswa Haltim Desak Pemda dan DPRD Evaluasi PT. Antam

Editor: Admin author photo
Masa aksi saat demo (foto : ist)

MABA- Front Mahasiswa Halmahera Timur melaksanakan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati dan DPRD Haltim dalam rangka mendesak Pemda dan DPRD Haltim Evaluasi PT. Antam. Kamis (18/6/20)

Kordinator lapangan (korlap) aksi, Arjun Onga menyatakan bahwa Aksi yang berlangsung sudah sampai Jilid ke tiga.

"Pertama di mulai minggu kemarin di perusahan PT. Antam Buli. Sehingga kehadiran kami dikesempatan ini untuk mendesak Pemda dan DPRD Haltim agar segera memanggil direktur PT. Antam agar memintai keterangan yang jelas tentang anggaran pendidikan Melalui CSR itu," ungkapnya.

Arjun menduga tidak ada transparansi anggaran pendidikan melalui CSR itu karena ada campur tangan pihak ketiga.

"Front mahasiswa Haltim resah dengan pembentukan zonasi ring oleh Tim Verifikasi PT. Antam karena kami menilai Ring yang di bentuk Baik Ring I yang meliputi  Kecamatan Maba dan untuk Ring II dari kecamatan Maba Selatan dan empat kecamatan di Wasile dibawah naungan Tim verifikasi PT. Antam," ujarnya.

Lanjut Arjun meminta kepada DPRD dan Pemda Haltim agar menghapuskan Rinkg yang di bentuk oleh Alen Guslau selaku tim verivikasi PT. Antam juga selaku Kadispora Haltim.

"Tuntutan kami untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur yang pertama, Pemerintah harus mengembalikan beasiswa S2 untuk masyarakat umum, juga Pemerintah segera menghentikan sementara aktifitas pertambangan demi mencegah Covid-19," pintanya.

Arjun mengatakan DPRD segera membentuk Tim Pansus untuk mengaudit anggaran CSR PT. Antam dan DPRD harus membuat Regulasi terkait dengan biaya pendidikan dengan pihak ketiga dalam peningkatan sumber daya manusia dari S1 sampai S3.

"Pemerintah segera menyelesaikan Problem yang ada akibat dari proyek proyek pembangunan serta pemerintah dan pihak ketiga wajib bekerja sama dalam peningkatan sumber daya manusia di Halmahera Timur," pintanya.

Sementara itu DPRD Haltim melalui Sekertaris Komisi II Bahmid Djafar, menanggapi tuntutan Mahasiswa tersebut.

"Kami secara kelembagaan merespon baik apa yang disampaikan oleh adik adik mahasiswa maka kami akan mengundang pihak terkait diantaranya pihak PT. Antam tim verifikasi. Pihak kecamatan maupun pihak desa dan Pemerintah daerah.

"Insya Allah besok kalau suratnya sudah didisposisi oleh pimpinan maka suratnya akan dilayangkan," terang Bahmid.

Ditambahkan sekertaris Komisi I DPRD Haltim Hassanudin melihat keberadaan PT. Antam di Halmahera Timur ini suda cukup lama tapi efek belum terlalu nampak terutama melalui yang di istilakan Ring I dan Ring II ini.

"Namun dampak dari perusahan ini bukan cuman di daerah Kecamatan Maba dan Kota Maba tapi juga di Haltim secara keseluruhan yang terkena dampaknya. Oleh karena itu mereka berhak mendapatkan sentuhan baik dari masalah pendidikan maupun pemberdayaan ekonomi serta kegiatan kegiatan sosial kemasyarakatan maka Antam Harus bertanggung jawab," pintanya.

"Kerena yang perlu terlibat dalam Tim Verifikasi ini harusnya orang yang tidak berada pada jabatan publik. Kalau semisalkan Kadispora masih betul betul masih berada di Tim Verifikasi, saya berharap dia harus keluar dari Tim verifikasi," tutupnya. (red)
Share:
Komentar

Berita Terkini