Panja DPRD Halteng Investigasi Lahan Bersengketa

Editor: Admin author photo
Nuryadin Ahmad (Panja DPRD Halteng)
WEDA - Panitia Kerja (Panja) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Tengah (Halteng), akan melakukan investigasi terhadap lahan Nuspera satu dan Nuspera dua yang telah dikuasai PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) dan Weda Bay Nickel (WBN).

Ketua Panja, Nuryadin Ahmad mengatakan lahan milik Pemda tersebut informasinya sudah dijual ke pihak perusahan. Hanya saja, sampai sekarang ini belum sepersen pun dari anggaran perusahaan yang dibayar ke Pemerintah Daerah (Pemda) selaku pemilik lahan yang sah.

“Lahan tersebut adalah milik negara yang sebelumnya digunakan sebagai lahan perkebunan. Kemudian Negara menghibahkan lahan itu kepada Pemerintah Daerah berdasarkan surat dari Kementerian Kehutanan. Olehnya  itu, secara otomatis lahan Nuspera satu dan dua menjadi aset daerah,”ucap Politisi PDIP ini.

Lanjutnya, luas lahan Nuspera satu dan dua kurang lebih 140 hektar. Namun dimasa kepemimpinan Bupati Hasan Doa, lahan 40 hektar yang berada di Desa Lelilef, Kecamatan Weda tengah, atas pengajuan penawaran oleh perusahaan kepada Pemda untuk kepentingan pembangunan bandara, maka disetujui kemudian dijual ke PT. Weda Bay Nickel (WBN).

“Jadi lahan 40 hektar yang dijual secara administrasi sudah sesuai. Karena disitu atas persetujuan DPRD, yang  pada saat itu dipimpin (Almarhum) Soksi H Ahmad dengan bukti pembayaran sekitar Rp. 900 juta di tahun 2006,”ujarnya.

Namun yang menjadi pertanyaan kata dia, adalah sisa lahan 100 hektar tersebut. Saat ini status lahannya seperti apa. Sementara dilapangan justru sudah digunakan oleh PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP). Jika ini sudah dibebaskan ataupun sudah dibayar, pembayarannya ke siapa dan tahun berapa. 

"  Kami dari panja akan melakukan investigasi penjualan lahan Nuspira satu dan dua tersebut yang luasnya sekitar 100 hektar ke perusahaan. Sebab, itu adalah aset Pemerintah Daerah. Pada posisi ini sangat jelas pemda dirugikan karena perusahan belum bayar. Ini menandakan bahwa lahan itu sah milik Pemda,”jelasnya.

Selain itu, mantan ketua DPRD Halteng ini juga menjelaskan, fokus Panitia Kerja (Panja) saat ini bukan hanya pada lahan Nuspera satu dan dua saja. Melainkan Panja berencana mengundang sejumlah instansi terkait, seperti Bagian Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Transmigrasi, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dan Bagian Pemerintahan Setda Kota Tidore Kepulauan  untuk melakukan verifikasi mengenai hak-hak kepemilikan. Sebab, lahan warga yang awalnya masuk dalam program transmigrasi sudah menjadi hak milik PT. IWIP, bahkan sementara ini lahan tersebut telah dieksploitasi.

Lanjutnya, Panja DPRD Halteng telah melaksanakan rapat untuk membantu pemerintah dan para pemilik lahan yang saat ini bersengketa dengan PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) dan PT. Weda Bay Nickel (WBN).

“Kita tahu bersama bahwa saat ini diwilayah lahan usaha 1 (satu) dan 2 (dua) di Desa Kulo Jaya dan Desa Wojerana, Kecamatan Weda Tengah, yang masuk di wilayah transmigrasi konon katanya sudah ada pekerjaan untuk kepentingan eksploitasi PT. IWIP. " tutupnya (Dir)
Share:
Komentar

Berita Terkini