Pemkot Tikep Tolak Keinginan Pemprov Jadikan Sofifi Lokasi Karantina

Editor: Admin author photo
Muhammad Sinen (Wakil Walikota Tikep)
TIDORE- Keinginan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) menambah dua lokasi karantina bagi pasien Positif Covid-19 di wilayah Sofifi, Kota Tidore Kepulauan (Tikep). Rupanya mendapat penolakan dari Pemerintah Daerah setempat.

Alasan Pemkot Tikep menolak rencana Pemprov Malut menambah lokasi karantina di Ibukota Provinsi Maluku Utara, itu. Lantaran Pemkot Tikep belum mendapat surat pemberitahuan dari Pemprov. Justru sebaliknya Pemkot Tikep  terlebih dahulu melayangkan surat meminta untuk fasilitas milik Pemprov yang ada di wilayah Kota Tidore untuk dijadikan tempat karantina bagi pasien positif di Kota Tidore.

“ Surat kita layangkan juga belum dijawab oleh Pemprov Maluku Utara,” ucap Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen,  saat diwawancarai sejumlah wartawan  di kawasan pantai Tugulufa saat meninjau rapid test gratis yang gelar oleh BPDB Provinsi Maluku Utara, Selasa (30/06/2020).

Wawali menambahkan saat ini Pemkot Tikep  mendapat surat pemberitahuan dari PT NHM berkaitan dengan lokasi karantina di wilayah Sofifi yang itu masuk dalam wilayah administrasi Kota Tidore Kepulauan.

“ Kalau untuk surat pemberitahuan baru dari PT NHM. Itu, mereka minta karyawan yang positif Covid-19 dibawa karantina di Sofifi. Katanya sudah ada pemberian izin dari Provinsi, saya minta itu jangan dilaksanakan, karena posisi Tidore juga semakin naik, maka ini harus di perhatikan oleh Pemerintah Provinsi,” pungkasnya.

Muhammad menduga permintaan PT. NHM untuk lokasi karantina di Sofifi ini jangan - jangan di Halmahera Utara terjadi penolakannya, sehingga Sofifi menjadi alternatif untuk lokasi karantina bagi karyawan yang positif Covid-19.

" PT NHM ini kan perusahaan besar, kenapa tempat karantina saja harus cari ke daerah lain, kenapa dia tidak bisa bikin sendiri atau jangan - jangan ini ditolak oleh masyarakat Halmahera Utara, kemudian dibawa ke Sofifi, otomatis Tidore tidak akan menerima itu, bukan orang Tidore kita tidak terima, dan akan masyarakat menolak keras, Saya tidak mau daerah lain positif Covid-19, dibawa ke daerah saya," tegasnya.

Wawali mencontohkan, sejak Pemerintahan Daerah Kota Tidore Kepulauan menempatkan LPMP Maluku Utara sebagai lokasi karantina  juga terjadi penolakan dari masyarakat Tidore, apalagi ini orang dari luar Kota Tidore. " Ini warga di daerah lain kemudian dibawa karantina ke Tidore, jadi otomatis kami menolak pasien positif dari luar Kota Tidore," tegas Sinen.(Aidar)

Share:
Komentar

Berita Terkini