Pengawasan DD, AMP Desa Saketa Gelar Aksi Unjuk Rasa

Editor: Admin author photo
Masa saat menggelar aksi unjuk Rasa (foto:ist)

Halsel,-Aliansi pemuda dan mahasiswa Desa Saketa, kembali menggelar aksi demonstrasi dalam rangka pengawasan penggunaan dana desa di Desa Saketa, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan. Jumat (19/06/20).

Koordinator aksi Hartono Sabtu mengatakan dalam peraturan menteri dalam negeri (permendagri) NO 20 Tahun 2018 pasal 39 menyebutkan kewajiban pemerintah Desa terkait pengelolaan keuangan desa adalah menyiapkan akses informasi kepada masyarakat paling sedikit tentang anggaran pendapatan belanja desa (APBDes).

"Transparansi anggaran dana desa (DD) bisa di implementasi dalam bentuk baliho APBDes, papan informasi desa dan papan informasi kegiatan yang di pasang di tempat-tempat umur agar dilihat serta diketahui masyarakat," terangnya.

Lanjut Hartono mengatakan peraturan permendagri tersebut membuat semua kepala desa harus mematuhi dengan masang/memajang baliho APBDes disetiap tempat keramian di masing-masing desa.

"Masyarakat perlu mengetahui jumlah anggaran dan item kegiatan apa saja yang tertuang dalam APBDes dan Baliho APBDes berupa spanduk perlu di pajang bersama sehingga memudahkan masyarakat dalam mengawal proses penggunaan dan desa," pintanya Tono Sapaan akrab Hartono.

Menurut Tono di Desa Saketa tidak menjalankan perintah Pemdagri pasal 39 NO 20 Tahun 2018 tersebut.

"Dilihat pembangunan infrastruktur di desa  Saketa sampa saat ini belum tuntas dari anggaran 2018-2019 diantaranya pagar baton, polindes di dusun Marimoi, Paud di dusun Loleba dan penerangan lampu jalan serta transparansi anggaran pencegahan covid-19 senilai Rp 50.000.000 yang bersumber dari dana desa tahap satu Tahun 2020," sebutnya.

Bagi Tono ketidakmampuan Kades Saketa Ramli Kiat dalam pengeloaan dana desa dalam kurun waktu tiga Tahun dari 2017 2018 dan 2019 patut untuk di evaluasi.

"Bantuan langsung tunai belum sepenuhnya tersalurkan, Kepala desa Saketa janjikan kepada masyarakat terkait penyaluranakan dieksekusi diakhir bulan Mei tetap sampai saat ini belum tersalurkan," ungkap mahasiswa IAIN Ternate itu.

Yang menjadi kebingungan Tono adalah di tengah-tengah pandemi virus corona pemerintah Desa Saketa sibuk melakukan pembangunan fisik di dusun Loleba.

"Sementara dalam permendes NO 6 tahun 2020 tentang  Perubahan atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi NO 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan dana desa Tahun 2020 Pasal 8A ayat 2, terkait dengan Penanganan dampak pandemi covid-19 dapat berupa bantuan langsung tunai (BLT) dana desa kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan," paparnya.

"Yang kita sesalkan selama pandemi  sunggu sangat lambat respon dari Pemerintah Desa untuk aktivkan Satgas Desa dalam penanganan memutuskan mata rantai penyebaran virus corona," tambahnya kesal.

Atas tindakan tersebut Ia meminta serahkan APBDes kepada BPD mulai dari 2017 sampai 2020 selaku lembaga pengawas dan salurkan bantuan langsung tunai sesuai dengan janji kepala desa Saketa yang telah di atur dalam undang-undang.

"Selain itu Aktivkan tim Satgas Desa Saketa.
Buat posko jaga untuk satgas desa mengingat desa merupakan sentral transportasi laut dan darat serta
Memberikan hak atau honor kader posyandu, guru paud dan badan syarah sesuai dengan juknis," sebut Tono.

Ia berharap pemerintah fokus untuk putuskan mata rantai penyebaran virus covid-19.

Sementara itu, Kades Saketa Ramli Kiat membantah tuduhan tersebut, ia mengatakan telah melaksanakan kegiatan yang telah di rencanakan.

"Saya sudah melaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, jadi kalau, kalian merasa sangsi dengan kerja tersebut maka ada pihak yang berwajib yang berwenang mengusut itu tapi kerja saya sudah di audit inspektorat dan itu tidak bermasalah," tangkis Ramli.

Bahkan Ramli mengatakan untuk BLT tahap 2 ia akan melakasanakan pada hari Jumat  namun berpapasan dengan aksi yang dilakasanakan.

"Untuk Dana pemuda perlu di potong pajak karena saya akan bersalah salah jika tidak memungut pajak. Terkait dengan virus covid-19 saya selalu cepat untuk melakukan pencegahan, karena BLT Tahapa pertama saya sudah laksanakan, sedangkan tahap dua saya akan bagikan pada hari jumat (19/06) namun sudah ada demonstrasi maka saya masih menahan setelah kondusif baru dibagikan," papar Ramli.

Kades bilang ia akan kembali mengecek kembali para penerima BLT DD agar tidak ada ada data ganda. "Saya juga akan mensortir kembali agar masyarakat jangan sampai menerima bantuan bantuan dobel," terang Ramli.

Lebih lanjut Kades bilang terkait dengan pembayaran honor ia mengatakan telah ada kesepakatan dengan penerima untuk di kumpulkan kemudian di bayarkan satu kali.

"Terkait dengan pembayaran honor, saya bilang ke mereka untuk di kumpulkan satu kali baru di bayarkan, karena kalau di bayar perbulan terlalu kecil dan para honor tersebut tidak keberatan. Hak mereka tidak pernah saya lalai membayarkan, sementara kalau spanduk saya ada pasang dua buah," bantah kades.

Terkait dengan ketidakhadiran dalam rapat yang diminta AMP Ramli mengatakan lebih memilih untuk menghindari konflik.

"Bukan saya tidak hadiri, namun saya menghindari konflik, nanti setelah redam baru kita bicarakan kembali, terkait pemintaan saya mundur itu tergantung kalau terbukti saya bersalah saya siap mundur tapi kalau tidak bagaimana bisa mundur," tutupnya.
Share:
Komentar

Berita Terkini