PT Ara Masih Menyimpan Masalah, DPRD Minta Pemda Tegas

Editor: Admin author photo
Rapat Bersama DPRD dengan Pemda Haltim (foto:ist)

MABA-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Hering bersama Pemda Haltim Dalam rangka membahas PT. Alam Raya Abadi (ARA) Terkait temuan Komisi III tentang Rekrutmen ketenagakerjaan, dampak lingkungan Hidup, Serta Infrastruktur yang kurang memadai di lokasi PT. ARA

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur (DPRD-Haltim) mendesak Pemda Haltim Agar segera mengevaluasi Kinerja PT. Alam Raya Abadi (ARA), hal ini terungkap saat hering bersama di ruang rapat DPRD. Yang di hadiri langsung Anggota DPRD serta Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Dinas Ketenaga kerjaan dan transmigrasi, Kepala dinas Pertambangan, Kesbangpol, dan Dinas Perhubungan. Selasa,(16/6/20)

"Anggota DPRD Haltim menyoroti Kebijakan yang diambil oleh PT. Ara terkait kewajiban-kewajiban yang diambil alih oleh PT. Ara, harusnya berkordinasi dengan Pemda Haltim. Karena kebijakan yang diambil suda melanggar wewenang dan aturan yang ada. Buktinya jalan di wilayah lingkar tambang masih mengalami kerusakan hingga kondisi ini sangat memperhatinkan," ungkap anggota DPRD dari Fraksi PDIP Slamet Priyatno.

Menurut Slamet, DPRD juga turut memperhatinkan rekrutmen tenaga kerja yang ada di PT. ARA. Karena Rekrutmen Tenaga kerjanya di nilai masih jauh dari harapan masyarakat.

"DPRD juga menduga tiap kali perusahan membutuhkan kariawan selalu melalui LSM Jimat dan tidak melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Sehingga DPRD Haltim mempertanyakan legalitas Lsm Jimat, namun Pemda juga Tidak mengetahui legalitas Lsm tersebut, Diketahui jangan sampai Lsm tersebut tidak memiliki badan hukum yang jelas," paparnya.

Ia juga merasa kesal dengan sikap kesbangpol Haltim yang yang cuek dan walk out saat diminta memberikan keterangan terkait masalah tersebut.

"Disaat rapat berlangsung DPRD mempertanyakan langsung kepada Kesbangpol terkait legalitas Hukum Lsm Jimat tersebut, namun saat DPRD   memberikan kesempatan Kesbangpol malah meninggalkan ruangan saat rapat berjalan. Ini yang kami sesali," ungkapnya kesal.

Selain eksplorasi PT. Alam Raya Abadi, Komisi III cenderung melihat dampak dari pencemaran lingkungan oleh perusahan. Pembuangan limbah selain ke laut juga ke hilir sungai yang berdampak pada masyarakat lingkar tambang disekitaran Des Batu raja.

"DPRD melalui komisi komisi mendesak kepada Pemda Haltim agar memberikan sanksi kepada perusahan bila mana tidak mematuhi peraturan yang berkaitan dengan undang undang maupun usulan pemerintah daerah," pintanya (red-tim)
Share:
Komentar

Berita Terkini