PT. WBN Beroperasi di Lahan Milik Pemda Halteng

Editor: Admin author photo
Ketua Panja DPRD Halteng Nuryadin Ahmad
WEDA – Panitia Kerja (Panja) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) menemukan lahan milik Pemerintah Daerah (Pemda) diseroboti salah satu perusahaan pertambangan.

Usut punya usut, rupanya lahan seluas 147 hektar telah di kuasai PT. Weda Bay Nickel (WBN). Hal itu disampaikan Ketua Panja DPRD Halteng, Nuryadin Ahmad, kepada nusantaratimur.com usai melakukan kunjungan kerja (Kunker) bersama Bappelitbangda, BPKAD dan Dispenda serta Badan Pertahanan Nasional (BPN), Senin (22/06/2020).

Menurut Nuryadin, kunjungan kerja ke lokasi blok Nuspera ingin memastikan apakah lahan seluas 147 hektar tersebut sudah dimanfaatkan atau belum. Justru, secara faktual di lapangan lahan sudah dikelola dan seluruhnya telah dikuasai PT. WBN dan  PT. Industri Weda Bay Indonesia Park (IWIP). Lebih parah lagi, batas lahan nyaris  tidak diketahui titik koordinatnya.

Lebih lanjut politisi PDI-Perjuangan menjelaskan, secara administrasi pelepasan hak Pemda Halteng ke PT. WBN untuk kepentingan pembangunan bandara di Area Blok Nuspera hanya 43 Hektar. Itu artinya, masih tersisa 147 Hektar. "Ini aset Pemda ketika ada pihak yang mau kelola harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah daerah," kata Nuryadin.

Nuryadin menambahkan, panja sebelum ke lokasi Panja  lebih dulu melakukan pertemuan untuk mendapat informasi dengan beberapa tokoh masyarakat di Kantor Camat Weda Tengah. Nah, pertemuan tersebut panja mendapat informasi  pada tahun 2012 - 2013 ada ganti rugi lahan di lokasi Nuspera I dan II dari PT. WBN ke masyarakat.

"Yang jadi pertanyaan  PT. WBN mengetahui lahan itu adalah aset pemda, kenapa harus ada ganti rugi lahan dengan orang yang mengklaim itu hak milik mereka," timpalnya.

Selain itu, Panja DPRD Halteng pun mendapat informasi di lapangan kurang lebih 1 hektar lahan di blok Nuspera II diklaim oknum tertentu jadi milik mereka dengan dasar SKT dari Kepala Desa (Kades). “ Bagi kami ini sebuah administrasi pemerintahan yang nanti berakibat hukum," tegasnya.

Nuryadin menegaskan Panja mendesak pemda segera ambil alih 1 hektar lahan yang dikontrakan ke PT. STM salah satu kontraktor mining PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), untuk dipasang patok pengaman karena itu sah menjadi hak Pemda Halteng.

"Permasalahan berikutnya juga terkait dengan area Nuspera sebagian besar sudah disertifikat dengan status Hak Guna Bangunan (HGB). Tapi anehnya itu juga tidak dilaporkan ke pemerintah daerah," cecarnya.

Penyerobotan lahan tersebut. Hal itu membuat Panja DPRD Halteng bakal menggiring persoalan ini untuk dibentuk Panitia Khusus (Pansus), agar supaya ada hak penyidikan dan penyelidikan khususnya blok Nuspera I dan II.

"Saya berharap kepada para pihak baik person maupun lembaga yang terlibat dalam persoalan Nuspera agar lebih kooperatif dengan kerja Pansus nantinya, sehingga problem lahan di blok Nuspera bisa ada titik penyelesaian dengan pihak Pemda Halteng selaku pemilik hak atas area itu," tandasnya.

Anggota DPRD 3 periode ini pun berharap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Bagian Pemerintahan, segera membuat sertifikat aset-aset khususnya tanah pemda yang telah dibebaskan menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), baik di dalam Kota Weda maupun luar kota Weda. Sebab blok Nuspera jadi pengalaman.

"Saya tegaskan ke pemda agar segera menyurat juga ke PT. WBN untuk melaporkan secara transparan kepada Pemda Halteng, seluruh dokumen terkait proses jual beli lahan yang ada di blok Nuspera," pinta Nuryadin.

Masalah penyerobotan lahan, rupanya politisi PDIP tidak main-main. Bagi Nuryadin,  pansus bakal all out terhadap penyelesaian masalah blok Nuspera, karena ini menyangkut kepentingan aspek pendapatan daerah untuk membangun masyarakat dan daerah di masa yang akan datang.

“ Lokasi nuspera merupakan area perkebunan kelapa yang dikuasai negara. Nah, negara kemudian memberikan kuasa kepada PT. Perkebunan Nusantara XIV untuk mengelola area tersebut,” paparnya.

Lanjutnya, setelah sekian tahun perusahan perkebunan mengelola kebun negara, itu. Selanjutnya, PT. Perkebunan Nusantara XIV mengembalikan kepada negara sebagai areal non ekonomis kepada menteri Pertanian (Mentan) dan Menteri Keuangan dengan diterbitkannya surat pelepasan hak kepada pemerintah daerah pada tahun 1985.

"Jadi dengan dasar itu kemudian PT. Perkebunan Nusantara melakukan serah terima areal Non Ekonomis PNP XXVIII di Maluku tanggal 25 Agustus 1986 antara Direktur Utama PTPN kepada Gubernur Kepala daerah tingkat I Maluku dengan sejumlah dokumen yang sangat lengkap. Jadi masih masa Provinsi Maluku dulu," beber Yadi sapaan karibnya.

Dalam lampiran dokumen itu tera jelas menyebutkan lokasi khusus untuk Kabupaten Halmahera Tengah terdapat 3 Lokasi, diantaranya Tilope I, II, dengan luas 365,62 Hektar, Nuspera I, II seluas 190,94 ha, Samdi 73,84 ha.

“Ini kami jelaskan agar publik Halteng memahami kenapa blok Nuspera diklaim sebagai aset Pemda Halteng," pungkasnya. (dir)

Share:
Komentar

Berita Terkini