Rapat Pleno Rotasi Jabatan Partai PAN Di Nilai Tidak Sah

Editor: Admin author photo
Hamdan Ketua DPC Pan Oba Tidore Kepulauan (foto:ist)

TIDORE- Polemik internal Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Tikep kian mulai memanas sebagaimana terlihat sejumlah Ketua DPC PAN tingkat Kecamatan mulai angkat bicara terkait dengan pengambilan keputusan dalam rapat pleno rotasi pelengseran Ratna Namsa dari Wakil Ketua DPRD Kota Tidore oleh Plt Ketua DPD PAN Kota Tidore Ridwan Ahmad .

Dengan keputusan tersebut sejumlah DPC PAN Kota Tikep mulai angkat bicara dan menyatakan sikap dengan tegas menolak hasil keputusan rapat pleno yang dipimpin Plt Ketua DPD PAN Tikep Ridwan Achmad terkait dengan rotasi jabatan Wakil ketua DPRD Kota Tikep yang sebelumnya di jabat oleh Ratna Namsa.

Hal tersebut di sampaikan oleh Ketua DPC PAN  Kecamatan Oba Hamdan Muhamad, kepada wartawan media ini Minggu (14/6/2020). malam tadi.

Hamdan mengakui disaat rapat pun juga dirinya selaku ketua DPC dan seluruh DPC di 8 (delapan) Kecamatan di Kota Tidore kepulauan mengetahui lewat berita.

"Menurut saya tidak memenuhi syarat karena rapat yang dilakukan itu tidak melibatkan seluruh struktur Partai PAN dan
sangat bertentangan dengan aturan partai sehingga kami menilai bahwa rapat pleno yang dilakukan itu menurut kami tidak sah karena tidak memenuhi unsur," kata Hamdan

"Rapat tidak melibatkan struktur partai cuman hanya hanya Ketua Plt PAN, Sekretaris dan dua anggota DPRD yakni Abdul Kader Hamzah dan Umar Ismail, sebenarnya ada apa di balik itu sehingga tidak melibatkan kita didalam rapat pleno itu," ungkapnya dengan nada kesal

Lebih lanjut kata Hamdan, Keputusan tersebut tidak sesuai dengan mekanisme dan secara prosedur juga bertentangan dengan aturan Partai.

"Jika PLT mempunyai nawaitu yang tulus untuk membenahi dan membesarkan partai ini maka, jangan menciptakan kegaduhan yg nantinya akan memecah belah partai ini," kata Hamdan. 

Dirinya juga mengharapkan bahwa
setiap pengambilan keputusan ketua haruslah tetap berpegangan pada mekanisme dan aturan Partai.

"Jangan karena kepentingan pribadi
sehingga partai kita menjadi tumbal," pungkasnya. (Aidar)
Share:
Komentar

Berita Terkini