Sempat Polemik, Rekomendasi DPRD Tikep Akan Di Kaji Kembali

Editor: Admin author photo
Ketua DPRD Kota Tikep. Ahmad Ishak (foto:ist)

TIDORE- Menanggapi polemik terkait dengan kerenggangan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan DPRD Kota Tikep dalam penanganan Covid-19 di Kota Tidore Kepulauan akibat kesimpangsiuran data maupun informasi membuat Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Ahmad Ishak kemudian angkat bicara.

Ahmad Ishak kepada Wartawan media ini Senin (1/6/2020) mengaku bahwa langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kota Tikep dalam penanganan Covid-19 sudah searah dengan DPRD.

"Pembentukan Pansus ini semangatnya hanya untuk membantu pemerintah daerah dalam hal penanganan Covid-19, jadi terkait dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD melalui pansus itu sifatnya seperti usulan, pertimbangan atau masukan kepada Pemerintah dengan tujuan memperkuat kebijakan pemerintah, namun yang menjadi eksekutor adalah Pemerintah Daerah untuk dikaji dan ditindaklanjuti," ungkapnya. Di Sofifi.

lanjut, Ahmad mengatakan keluarnya rekomendasi DPRD melalui pansus ini bertepatan dengan fase ke dua terkait dengan langkah Pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19, maka pemerintah daerah tinggal mengkaji rekomendasi tersebut untuk diakomodir.

"Alhamdulillah untuk kebijakan Pemerintah Daerah di tahap ke dua ini sudah sinergi dengan Rekomendasi Pansus, meskipun belum semua, karena pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang," tukasnnya.

Ahmad mengatakan perlu digarisbawahi adalah DPRD dan Pemerintah Daerah sudah sangat searah dengan upaya penanganan Covid-19 di Kota Tidore.

"Jadi kalau ada orang diluar yang berspekulasi liar tentang DPRD dan Pemkot saya pastikan tidak akan menganggu hubungan baik antara DPRD dan Pemerintah Daerah karena kami adalah mitra," tangkis Ahmad.

Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan dibawah Kepemimpinan Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen dalam hal penanganan Covid-19 dengan menerapkan kebijakan buka bersyarat terkait dengan akses transportasi laut maupun darat.

"Pribadi saya mendukung penuh langkah pemda dalam hal pencegahan dan pemutusan mata rantai Virus Corona di Tidore, namun yang terpenting masyarakat harus sadar dan taat terhadap anjuran pemerintah mengenai pandemik Corona itu sendiri," pintanya.

Sementara itu Wakil Walikota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen mengatakan pasca dilakukannya lock steril akses masuk dan keluar tidore jelang Hari Raya Idul Fitri 1441 H pekan kemarin bertujuan menjaga lonjakan arus mudik.

"Ini bertujuan agar tidak terjadi lonjakan arus mudik sebagaimana yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia, maka kami menerapkan kebijakan Buka Bersyarat untuk akses keluar masuk Tidore selama 14 hari kedepannya," ungkap Erik Sapaan Akrab Muhammad Sinen.

Erik bilang dimasa kebijakan buka bersyarat ini Pemerintah Daerah melalui Tim Covid-19 akan mengkaji rekomendasi DPRD baik dari segi mekanisme dan keuangan, dan jika itu memenuhi maka akan ditindaklanjuti.

"Yang menjadi konsentrasi pemerintah daerah saat ini adalah memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan terkait penanganan Covid-19 di RSUD Kota Tidore Kepulauan," pungkasnya. (aidar)

Share:
Komentar

Berita Terkini