Wabup Halbar Sebut Aksi APDESI Ditunggangi Jong Halmahera

Editor: Admin author photo
Wakil Bupati Halbar Ahmad Zakir Mando memimpin jalan hearing bersama APDESI diruang rapat Sekda Halbar (foto/Amri)

JAILOLO--Salah satu pengurus Jong Halmahera Hardi Djafar diusir dari ruangan rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Syahril Abduradjak, ketika pertemuan antara Asosiasi Pemerintah Desa se-Indonesia (Apdesi) yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Ahmad Zakir Mando, Selasa (2/6) siang tadi.

Rapat antara Pemkab Halbar yang dipimpin oleh Wabup yang dihadiri oleh Apdesi dan Jong Halmahera. Itu, sebelumnya membahas terkait lambatnya proses pencairan anggaran Siltap, Operasional Pemeritan Desa (Pemdes) dan anggaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan pembahasan sudah masuk pada puncak kesepakatan. Namun tiba-tiba Hardi Djafar diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, tapi Hardi langsung menyerang Sekkab Syahril, tentang anggaran Covid-19 sebesar Rp. 53 miliar. Bahkan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Sekda Halbar, sehingga membuat Wabup Halbar tersinggung dan meminta anggota Satpol mengeluarkan Hardi Djafar dari ruangan.

“ Kita harus saling menghargai, secara birokrasi saya Wabup bisa memerintah dan memarai Sekda maupun Ibu Yati Kabid PMD, tapi secara etika dan usia, pak sekda lebih tua, jadi etika harus di jaga,”cetusnya.

Wabup juga menyayangkan pihak Apdesi yang datang menggelar aksi kemudian melakukan hearing dengan Pemkab Halbar, namun kemudian melibatkan Jong Halmahera. Padahal, jika aksi tuntutan terkait anggaran Dana Desa dan hak Desa harusnya dilakukan oleh Kepala Desa (Kades) tanpa harus melibatkan orang lain.

"Kalau begini caranya, tidak saling menghargai, maka kali ini saja saya menghadiri hearing. Bahkan kita bisa mencurigai bahwa aksi Apdesi ditunggangi oleh Jong Halmahera,” cetusnya, seraya menutup pertemuan antara Apdesi dan Pemkab di ruang Sekda.

Terpisah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM-PD) Asnath Sowo ketika dikonfirmasi terkait kendala penyaluran BLT-DD menyampaikan, BLT-DD tahap satu saat ini sudah tersalur di 55 Desa dari 169 desa, tapi yang lain belum cair, karena melekat di anggaran DD tahap II.

"Untuk BLT-DD yang melekat di DD tahap II, permintaan sudah bisa dilakukan dan saat ini sudah penginputan laporan output 2019 dan direncanakan besok (hari ini) data sudah di geser ke KPPN Ternate untuk penyaluran anggaran DD ke desa yang jumlahnya kurang lebih 91 desa,” tutup Asnath. (zu3/red)
Share:
Komentar

Berita Terkini