 |
| Wakil Bupati Halbar Ahmad Zakir Mando memimpin jalan hearing bersama APDESI diruang rapat Sekda Halbar (foto/Amri) |
JAILOLO--Salah satu
pengurus Jong Halmahera Hardi Djafar diusir dari ruangan rapat Sekretaris
Daerah (Sekda) Syahril Abduradjak, ketika pertemuan antara Asosiasi Pemerintah
Desa se-Indonesia (Apdesi) yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Ahmad Zakir
Mando, Selasa (2/6) siang tadi.
Rapat antara Pemkab Halbar
yang dipimpin oleh Wabup yang dihadiri oleh Apdesi dan Jong Halmahera. Itu,
sebelumnya membahas terkait lambatnya proses pencairan anggaran Siltap,
Operasional Pemeritan Desa (Pemdes) dan anggaran Bantuan Langsung Tunai Dana
Desa (BLT-DD) dan pembahasan sudah masuk pada puncak kesepakatan. Namun tiba-tiba
Hardi Djafar diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, tapi Hardi
langsung menyerang Sekkab Syahril, tentang anggaran Covid-19 sebesar Rp. 53
miliar. Bahkan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Sekda Halbar, sehingga
membuat Wabup Halbar tersinggung dan meminta anggota Satpol mengeluarkan Hardi
Djafar dari ruangan.
“ Kita harus saling
menghargai, secara birokrasi saya Wabup bisa memerintah dan memarai Sekda maupun
Ibu Yati Kabid PMD, tapi secara etika dan usia, pak sekda lebih tua, jadi etika
harus di jaga,”cetusnya.
Wabup juga menyayangkan
pihak Apdesi yang datang menggelar aksi kemudian melakukan hearing dengan
Pemkab Halbar, namun kemudian melibatkan Jong Halmahera. Padahal, jika aksi
tuntutan terkait anggaran Dana Desa dan hak Desa harusnya dilakukan oleh Kepala
Desa (Kades) tanpa harus melibatkan orang lain.
"Kalau begini caranya, tidak
saling menghargai, maka kali ini saja saya menghadiri hearing. Bahkan kita bisa
mencurigai bahwa aksi Apdesi ditunggangi oleh Jong Halmahera,” cetusnya, seraya
menutup pertemuan antara Apdesi dan Pemkab di ruang Sekda.
Terpisah Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM-PD) Asnath Sowo ketika
dikonfirmasi terkait kendala penyaluran BLT-DD menyampaikan, BLT-DD tahap satu
saat ini sudah tersalur di 55 Desa dari 169 desa, tapi yang lain belum cair,
karena melekat di anggaran DD tahap II.
"Untuk BLT-DD yang melekat
di DD tahap II, permintaan sudah bisa dilakukan dan saat ini sudah penginputan
laporan output 2019 dan direncanakan besok (hari ini) data sudah di geser ke
KPPN Ternate untuk penyaluran anggaran DD ke desa yang jumlahnya kurang lebih
91 desa,” tutup Asnath. (zu3/red)
