Warga Enam Desa Minta Mendagri Keluarkan Kodefikasi Desa

Editor: Admin author photo
Abdullah Fara

JAILOLO - Ditolaknya gugatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Utara (Halut) oleh Mahkama Agung (MA) atas gugatan Permendagri 60 tahun 2019, maka wilayah enam desa Kecamatan Jailolo Timur, resmi masuk wilayah Halmahera Barat (Halbar).

Koordinator warga enam desa perbatasan Halut-Halbar Abdullah Fara kepada wartawan, Senin (23/6) menyampaikan, ditolaknya gugatan pemkab halut oleh MA, maka sudah jelas enam desa masuk wilayah halbar.

"Saat ini warga mengucap syukur dan terima kasih yang setingi tingginya kepada Gubernur Abdul Ghani Kasuba dan Bupati Halbar Danny Missy, karena atas kerja kerasnya mendapatkan haknya untuk masuk wilayah halbar berdasarkan Permendagri 60 tahun 2019," terangnya.

Lanjut Abdullah mengatakan saat ini warga berharap Mendagri segera mengeluarkan kodefikasi desa, agar masyarakat enam desa yang sudah sah masuk wilayah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), bisa mendapatkan alokasi anggaran Dana Desa (DD).

”Kami berharap pak Bupati dan pak Gubernur bisa mendorong Mendagri agar secepatnya mengeluarkan kodefikasi desa, sehingga warga enam desa yang sudah sah masuk wilayah halbar juga bisa menerima alokasi anggaran DD,”katanya.

Abdullah mengingatkan saat ini sudah masuk tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, sehingga KPU Provinsi dan KPU Halbar bisa mengakomodir warga enam desa pada Pilkada tahun ini, karena sudah puluhan tahun, hak politik warga enam desa wilayah halbar tidak bisa disalurkan.

”Kali ini tentunya kita sudah harus menyumbangkan suara untuk Pilkada serentak di halbar, olehnya itu KPU Provinsi dan KPU Halbar juga sudah harus mengakomodir warga enam desa yang masuk wilayah halbar,”pungkasnya. (zu3/tim)
Share:
Komentar

Berita Terkini