Wawali Tikep Tegaskan Pelayanan Terhadap Masyarakat Diutamakan

Editor: Admin author photo
Muhammad Sinen, SE (Wakil Walikota Tidore Kepulauan)
TIDORE--Meskipun banyak yang terpapar virus corona di Kota Tidore Kepulauan (Tikep), namun kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat tidak boleh kendur. Hal itu ditegaskan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen, kepada nusantaratimur.com dikediamannya di Sofifi, Rabu (03/06/20) siang tadi.

Meskipun Pemerintah Daerah setempat telah mengeluarkan Surat Ederan (SE) tentang Sistem Kerja Dalam Upaya Pencegahan COVID-19 untuk ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dengan Nomor : 800/372/01/2020.

Akan tetapi, kualitas pelayanan dasar terhadap masyarakat harus diperkuat dan diutamakan. Terutama pemerintahan pada level paling bawah, seperti Kelurahan/Desa, Camat dan Instansi terkait, baik Dinas Kesehatan, Puskesmas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mengedepankan Protokol Kesehatan.

“ Kita di gaji untuk bekerja demi rakyat, maka dari itu saya minta kualitas pelayanan dasar terhadap masyarakat tidak boleh menurun. Jadi jangan sampai karena Covid-19 kemudian masyarakat minta dilayani kita abaikan. Dengan alasan saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19, sehingga belum bisa dilakukan pelayanan. Nah, itu yang tidak boleh,” tandas Muhammad Sinen.

Lanjut Wawali, kebijakan Work From Home atau bekerja dari rumah ini bukan berarti libur. “ Apapun teknis pelayanan yang diatur oleh masing-masing OPD terkait, namun kebutuhan mendasar bagi masyarakat harus dilayani dan tidak boleh sedikit pun berkurang. Apalagi Work From Home ini bukan libur, jadi kita harus pastikan kebutuhan mendasar bagi masyarakat harus terpenuhi,” tegasnya.

Hal senada diungkapkan Kepala Bidang Mutasi pada BKPSDM Kota Tidore Kepulauan, Sofyan A. Husain, pemberlakukan surat edaran terkait dengan sistem kerja dalam upaya penanganan Covid-19 ini diberlakukan mulai dari 2-30 Juni 2020. Tujuannya, menghindari kerumunan. Mengingat, kondisi pemerintahan saat ini sedang rawan terkait dengan penyebaran Covid-19, tuturnya.

Sofyan menjelaskan, meskipun diberlakukan kerja dari rumah, tapi pejabat struktural seperti Kabag, Kabid, Kasubag, Kasubid dan Kasi tetap melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan memperhatikan protokol kesehatan termasuk instansi terkait yang ASNnya bersentuhan langsung dengan pelayanan dasar yakni seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas, Disdukcapil dan PTSP.

“ Nah, mereka harus lakukan pembagian shif. Untuk itu, kebijakan bekerja dari rumah ini, bukan berarti membiarkan kantor kosong, tetapi semua kantor tetap beraktifitas seperti biasa,” jelasnya.(Aidar)
Share:
Komentar

Berita Terkini