Bawaslu Halbar Bidik Imran Lolory

Editor: Admin author photo
Ketua Bawaslu Halbar Alwi Ahmad (foto:ist)
JAILOLO - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), akan menelusuri dugaan politisir bantuan yang disalurkan oleh Imran Lolory yang juga selaku Kepala Logistik Satuan Tugas (Satgus) Covid-19 Halbar.

Ketua Bawaslu Halmahera Barat, Alwi Ahmad saat dikonfirmasi. Senin, (13/7) menyatakan bahwa. Terkait dengan pelanggaran belum ada temuan

"Laporan dugaan pelanggaran dari hasil pengawasan yang diajukan oleh Panwascam maupun Panwas Desa tentang adanya unsur kampanye, dalam hal ini pembagian Sembako yang dilakukan kepala Logistik tim Gustu Covid-19 Halbar," ujarnya.

"Panwascam maupun Panwas Desa masih terus intens melakukan pengawasan, namun belum ditemukan adanya unsur pelanggaran, atau kampanye disaat pembagian sembako," sambungnya.

Alwi berharap, kepada masyarakat apabila ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat daerah segera melaporkan kepada Bawaslu disertai dengan bukti permulaan, sehingga dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Untuk permintaan NasDem yang diberitakan beberapa media, kami jadikan sebagai informasi awal untuk lakukan penelusuran, apabila ditemukan dugaan pelanggaran akan diproses sesuai degan aturan yang berlaku. Kalau tidak ditemukan bukti-bukti atau unsur dugaan pelanggaran, maka akan dihentikan," paparnya.

Alwi juga menjelaskan, dalam ketentuan Pasal 71 poin 1, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/Polri, kepala desa dan lurah dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

"Jadi untuk dugaan politisasi bantuan oleh Kepala Logistik Tim Gustu Halbar belum ada temuan pelanggaran," terangnya.

"Selain itu, pak Imran yang selaku kepala logistik Satgus, juga aktif sebagai Kepala BPBD serta bakal calon wakil bupati, namun belum resmi sebagai calon, sebab ia belum daftar di KPU dan belum ditetapkan sebagai Paslon, jadi informasi dari NasDem akan kita telusuri dan jika ditemukan ada unsur pelanggaran maka akan proses, kalau tidak ada maka akan kita hentikan," tutupnya. (zu3)
Share:
Komentar

Berita Terkini