Bawaslu Haltim Warning ASN Dan Kepala Desa

Editor: Admin author photo
Kartini Anggota bawaslu Halmahera Timur (dok:humas)

MABA- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Beri Warning  atau peringatan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa di Haltim agar menjaga netralitas. Kamis,(02/7/20)

Anggota Devisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Bawaslu Haltim Kartini Abdullah, menegaskan setiap tahapan Pilkada tentunya ada batas-batas ASN, Kepala Desa dan perangkatnya.

"Di peringatankan kepada seluruh ASN dan Kepala Desa maupun perangkatnya, agar tetap menjaga netralitas dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020," ingatnya.

Lanjut Kartini, meskipun memiliki hak memilih namun tidak untuk turut serta berpartisipasi dalam mengkampanyekan maupun mensosialisasi bakal calon, baik itu melalui media sosial (Medsos) maupun secara person.

"Hal ini harus disadari bersama, karena sudah sangat jelas dilarang. Apalagi berikan Like, berkomentar atau menggugah salah satu bakal calon di medsos merupakan suatu pelanggaran, jadi jangan anggap remeh," ujarnya.

Ia mengatakan pelanggaran netralitas ASN masih banyak yang perluh diwaspadai, apalagi Pilkada tahun ini diperhadapkan dengan pandemi Covid-19.

"Kami tidak akan sungkan-sungkan untuk memproses jika kedapatan ASN maupun Kepala Desa serta perangkatnya yang mencoba memanfaatkan momen ini," ungkap Kartini dengan nada tegas.

Ia bilang untuk mensukseskan Pilkada damai bermartabat butuh dukungan dari semua pihak terutama dukungan masyatakat.

"Masyarakatlah yang bersentuhan langsung dilapangan, maka itu diharapkan jika kedapatan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN maupun Kepala Desa dan perangkatnya bisa dilaporkan ke penyelenggara tingkat kecamatan setempat," cetusnya.

Kartini juga membeberkan aturan terkait pelanggaran, sebagai langka tegas yang diambil Bawaslu Kabupaten Haltim, karena hal ini telah tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota menjadi undang-undang.

"Selain itu, UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 dan Permendagri No 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa," terangnya.

Sementara itu netralitas ASN mengacu pada UU No 5/2004 Tentang Aparatur Sipil Negara, UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan WaliKota.

"Ada PP No 53 Tahun 2010 tentang disiplin ASN, PP No 42 Tahun 2004 tentang jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Serta surat Menpan-RB Nomor B/71 M.SM.00.00/2007 tanggal 27 Desember 2017 tentang pelaksanaan netralitas ASN dan SE KASN No B-2900/KASN/11/2017, Tanggal 10 November tentang Pegawai Netralitas ASN," tutupnya. (Red-riel)
Share:
Komentar

Berita Terkini