GCW Minta Inspektorat Telusuri Anggaran Belanja Barang di Dinas KUMKM Malut

Editor: Admin author photo
Ilustrasi
TERNATE – Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gamalama Corupption Watch (GCW) Maluku Utara (Malut), Muhidin, menduga aroma korupsi dalam anggaran belanja barang senilai Rp. 1.324.772.000.00 yang diserahkan kepada masyarakat.

Bagi Muhidin, anggaran Rp.1,3 Miliar yang melekat di Dinas Koperasi dan UMKM (KUMKM) Provinsi Malut patut ditelusuri oleh pihak Inspektorat Provinsi Maluku Utara. Karena disinyalir ada unsur tindak pidana korupsi.

Menurut Muhidin, seharusnya anggaran yang dibelanjakan barang mestinya sudah tersalur  ke masyarakat di Tahun 2019. Justru kenapa  baru diserahkan Tahun Anggaran 2020." Ini membuktikan ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh oknum-oknum Dinas Koperasi dan UMKM,” tegas Muhidin.

Muhidin memaparkan perlu diketahui anggaran senilai Rp. 1.324.772.000.00 yang bersumber dari APBD Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut, yakni bantuan sektor KUMKM dan sektor pertukangan senilai Rp. 152.387.000.00, Bantuan bagi KUMK sektor pertanian senilai Rp. 182.000.000, bantuan bagi UMKM sektor Ketring senilai Rp 182.000.000, Bantuan sektor pengolahan roti, kue senilai Rp. 182.000.000, bantuan sektor penjualan ikan senilai Rp 182,000.000 dan bantuan bagi KUMK sektor Perikanan Haltim senilai Rp 182.000.000 serta bantuan kemasan bagi KUMK sektor pengolahan makanan senilai Rp.117.361.500.00. 

Selain itu, ada juga bantuan mesin ketinting sektor perikanan Haltim senilai Rp.182.000.000, bantuan sektor perikanan Haltim senilai Rp. 200.000.000, bantuan sektor perikanan Halsel senilai Rp.111.772.500, dan bantuan sektor perikanan Kota Ternate senilai Rp 100.000.000, paparnya.

Justru Muhidin bingung dengan sikap Dinas Koperasi dan UMKM Maluku Utara dalam pembagian bantuan yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun 2019. “ Ini sangat aneh seharusnya Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku Utara sudah menyalurkan bantuan kepada masyarakat, namun faktanya di pertengahan tahun 2020 baru di serahkan. Tak hanya itu  ada dugaan tumpang tindih saat pembagian,” cecarnya.

Lanjut Muhidin, dengan adanya dugaan tidak pidana korupsi pada anggaran belanja barang yang peruntukan bagi masyarakat. Maka GCW Maluku Utara meminta Inspektorat segera mengungkap modus operandi yang dimainkan oleh oknum-oknum Dinas Koperasi dan UMKM.

“ Apabila tidak dilakukan Inspektorat, GCW secara institusi akan melaporkan masalah ini kepada Aparat Penegak Hukum,” kata Muhidin.

Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Maluku Utara belum lama ini ketika mengatakan dengan belanja barang tahun 2019 yang akan diserahkan. Menurut penanggungjawab dan PPK itu sudah disalurkan selebihnya itu silakan hubungi penanggungjawab.

“ Nanti hubungi langsung penanggungjawab atau PPK untuk menjelaskan secara detail,” ucap Kadis. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini