Kades Baleha Di Duga Langgar Aturan

Editor: Admin author photo
Suasana saat Rapat (foto:ist)
SANANA- Kepala Desa Baleha, Kecamatan Sulabesi Timu, Kepulauan Sula (Kepsul) dinilai menabrak aturan tentang pemberhentian aparat desa.

Seperti tertuang dalam Permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Kasi Pemerintahan Desa Baleha, Salamat Sanaba mengatakan, langkah yang dilakukan Kepala Desa Baleha tersebut sudah menyalahi aturan dalam pasal 5 ayat 2 jelas menyebutkan, perangkat desa diberhentikan jika meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan, Senin (13/07/2020).

"Aturannya sudah ada dan jelas, namun kepala desa ini seakan-akan memutuskan sepihak dalam hal pemecatan," ungkapnya kesal.

Salamat bilang alasannya berawal dari  meja saat rapat desa bersama masyarakat, karena kepala desa mengeluarkan pernyataan yang tanda tangan diatas meterai 6000 terkait penolakan dua permintaan.

"Pertama yaitu menolak Pendamping Desa Teknik Infrastruktur Kecamatan Sulabesi Timur. Kedua, menolak dana desa di Desa Baleha, karena Pendamping Desa merupakan bagian dari dana desa sesuai amat undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa," terangnya.

"Alasan Kedes Baleha berhentikan saya juga, katanya saya tidak pernah tegur dia saat saya berurusan di kota, padahal saya ke kota kan saya izin di Sekretaris Desa (Sekdes), karena Sekdesnya yang telah memegang absen desa," sambungnya.

Lanjut Salamat, mengatakan seharusnya wajib untuk dilakukan konsultasi dengan kecamatan yang keluarkan rekomendasi namun tiba-tiba surat pemberhentian itu dikeluarkan oleh kepala desa.

"Saya diberhentikan yang pertama, kemudian saya diangkat lagi, setelah 3 hari kemudian saya diberhentikan lagi, dengan tindakan pak Kepala Desa Baleha ini, saya atas nama pribadi merasa ditipu dan merasa sangat tidak di hargai," tuturnya.

Sampai berita diterbitkan kades masih dalam konfirmasi wartawan kami. (red-tim)
Share:
Komentar

Berita Terkini