Ketua DPRD Pultab "Goib" Pembentukan Pansus Di Tunda

Editor: Admin author photo
Juru bicara Fraksi pembaharuan (foto:ist)
Taliabu-Batalnya paripurna pengesahan Panitia khusus (PANSUS) keuangan dan pemerintah desa yang di usulkan oleh dua fraksi di DPRD Kabupaten Pulau Taliabu di sesalkan oleh juru bicara fraksi pembaharuan, Amrin Yusril Angkasa.

Pasalnya, Pansus tersebut pada sidang paripurna. Jumat 3/7/2020 kemarin sudah bisa di sahkan. "Paripurna harus dibatalkan akibat Quorum tidak terpenuhi, sementara dukungan fraksi yang mengusulkan telah terpenuhi dengan dua fraksi, diantaranya fraksi pembaharuan dan demokrat menjadi pengusul," ujar Amrin.

Amrin mengatakan alasan quorum yang di pertimbangkan oleh wakil ketua DPRD selaku pimpinan sidang sehingga membatalkan pengesahan, tidak solutif dan terkesan tidak menerima pembentukan Pansus.

"Wakil ketua DPRD dalam hal ini Muhammad zainal Ashar selaku pimpinan sidang tadi, bagi saya tidak akomodatif untuk mencari solusi terkait persoalan quorum. Sebab meski angggota DPRD lain tidak hadir mestinya ada alternatif yang bisa di gunakan," cetusnya.

Ia mengatakan harusnya bisa di lakukan secara virtual. "Kita berada di masa pandemik corona maka semetinya bisa di langsungkan dengan melaksanakan sidang secara virtual agar tidak menitiberatkan pada pertemuan yang sifatnya harus secara langsung," terangnya.

"Bukannya di terima, malah pimpinan sidang memaksakan di tunda dengan sidang akan di lanjutkan di minggu yang akan datang," kesalnya.

Amrin menjelaskan penantian rakyat Taliabu terhadap kinerja DPRD ini sudah sangat di butuhkan, apalagi kondisi desa yang sejak beberapa minggu terakhir ini menuai protes dari setiap warga di masing-masing desa

"Desakan dari masyarakat sudah sangat kuat, karena persoalan keuangan desa bukan lagi agenda yang bisa ditunda-tunda. Sudah sangat urgen dan masyarakat menanti itu serta berharap kinerja DPRD periodesasi ini bisa lebih baik, kita bisa lihat sendiri beberapa minggu terakhir ini, masyarakat dan pemuda yang ada di desa-desa melakukan protes dan aksi terkait pengelolaan keuangan yang dialamatkan kepada kapala desanya," ungkap Amrin.

Ia menilai ketidakhadiran beberapa anggota DPRD tersebut adalah bagian dari cara untuk menggagalkan terbentuknya Pansus.

"Dari awal mereka selalu beralasan harus 2 fraksi yang mengusulkan, setelah di usulkan oleh 2 fraksi yakni fraksi Pembaharuan dan fraksi demokrat hingga pada saat pelaksanaan sejumlah anggota DPRD sengaja tidak hadir agar quorum tidak terpenuhi. Sehingga harus diduga bahwa ketidakhadiran mereka tidak lain merupakan langkah untuk menggagalkan pembentukan Pansus Keuangan Desa yang sudah diagendakan," ungkap Amrin dengan nada curiga.

Amrin bahkan mempertanyakan kinerja anggota DPRD jika pada akhirnya tidak bisa berjuang dan berbicara.

"Saya sedikit kebingungan, ketika kita bicara soal kepentingan rakyat malah mereka mangkir tanpa alasan apapun, entah apa yang memotivasi mereka untuk maju sebagai calon anggota DPRD dan entah apa yang memotivasi masyarakat untuk memilih orang yang malah tidak berani bicara dan berjuang untuk kepentingan rakyat," sesalnya.

Amrin juga menyentil terkait tidak pernah berkantornya ketua DPRD, Meilan Mus yang sudah berbulan-bulan tidak berkantor.

"Perlu ditegaskan lebih lanjut bahwa, ketua DPRD sudah tidak pernah berkantor sejak tiga bulan terakhir dan sangat mengganggu kinerja kelembagaan DPRD yang bersangkutan selalu menandatangani surat-surat DPRD melalui rumah tapi tidak pernah berkantor sama sekali," pungkasnya.

Untuk di ketahui, dari 20 anggota DPRD yang hadir saat agenda hendak di laksanakan paripurna, hanya 8 anggota yang menghadiri. Diantaranya: Amrin angkasa, Pardin Isa, Sukardinan budaya, Hasanudin, Nuh base, Laputu, Arivin Majid dan Muhamad Jainal Anshar.

Sampai berita ini terbitkan pihak pihak terkait masih dalam konfirmasi wartawan kami. (Ari)
Share:
Komentar

Berita Terkini