Lanjutkan Rekomendasi Panja, DPRD Halteng Bentuk Pansus

Editor: Admin author photo
Wakil ketua II DPRD Halteng Hayun Maneke
Weda-Dewan Perwakilan Rakyat Daera (DPRD) Halteng membuntuk Komposisi Panitia Khusu (Pansus) dalam rangka untuk menindaklanjuti rekomendasi yang di keluarkan Panitia Kerja (Panja). Hal ini dilakukan beberapa kerja-kerja Panja yang dianggap penting untuk ditindaklanjuti di tingkat pansus.

"Panitia Kerja (Panja) yang dimaksud yaitu panja Kerja untuk melakukan penyelesaian terhadap sengketa Lahan di Blok Nuspera I dan II kemudian lahan garapan Masyarakat di kawasan Kao rahai," ungkap Wakil ketua II DPRD Halteng Hayun Maneke saat di konfirmasi oleh awak media Ruangan kerjanya. Selasa 07/07/2020

Lanjut Hayun mengatakan dengan adanya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) harapan DPRD adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang perlu lebih lanjut.

"Contohnya seperti fungsi-fungsi DPRD melakukan penyedikan dapat di maksimalkan lewat kerja-kerja Panitia Khusus (Pansus)," terangnya.

Lebih lanjut ia mengatakan Kerja Panitia Kerja (Panja) hanya melakukan verifikasi dan konfirmasi data sehingga tidak memberikan kekuatan dalam bekerja.

"Itu lewat Panitia Khusus ini kita berharap penyelidikan dan penyedikan itu harus di maksimalkan," paparnya.

"Mengapa kita harus di bentuk Panitia Khusus (Pansus),  Karna ada beberapa hal penting yang bagi kami di DPRD perlu ditindaklanjuti di tingkat Panitia Khusus (Pansus) adalah kepastian tanah Blok Nuspera I dan II yang awalnya 190 Hektar dan saat ini sesuai temuai dari panja itu hanya 101 Hektar dimana 43 Hektar itu telah di bebaskan oleh pemerintah Daera di priode Hasan Doa," jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan kemudian di priode Acim Soksi atau Acim Gawi itu ada pembebesan dari Masyarakat yang membentuk Panitia Pembebasan dari Desa sebesar 46 Hektar.

"Karna itu kita juga masih ingin mengetahui kira-kira dari lahan tersebut yang telah dibebaskan apakah betul-betul sesuai dengan peruntukan yang telah di sepakati ata di rekomendasikan untuk pembangunan Desa atau seperti apa," tukasnya.

"Karna yang kita tau bentuk dokumen-dokumen yang di temukan oleh panja itu hanya temuan yang di bebaskan  dari pemerintah Desa dalam rangka untuk pembangunan di Desa tersebut data yang kita temukan," sambungnya.

Ia juga mengatakan 101 Hektar sampai saat belum tahu titik kordinatnya sehingga ada langka-langka yang lakukan, untuk ia akan mengunjungi kantor perkebunan BNP di Makassar untuk peta Nuspera I dan II sehingga bisa diketahui lokasi koordinat.

"Soal lahan garapan Kau Rahai ini kami suda menemukan data-data yang di sampaikan oleh parah kelompok Masyarakat yang suda memiliki dokumen-dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT), sehingga dalam rekonendasi itu kami sudah sampaikan kepada pemerintah Daerah kemudiah kepada pihak perusahan agar segera menyelesaikan itu," jelasnya.

Menutup wawancara itu ia mengatakan sangat tergantung dari apakah memang lahan garapan Masyarakat ini masuk dalam wilaya konsesi pertambangan atau tidak.

"Secara tidak mungkin secara keseluruhan lahan garapan Masyarakat itu di bebaskan, tetapi yang di bebaskan itu adalah yang Khusus masuk wilayah konsesi pertambangan," tutupnya (dir)
Share:
Komentar

Berita Terkini