Mahasiswa Malut Tolak RUU Omnimbus Law

Editor: Admin author photo
Foto Masa Aksi Saat Di Jaga Aparat Dengan pakai APD Lengkap (foto:ist)
Ternate, - Seruan aksi serentak menolak rancangan undang undang omnimbus law, terjadi diberbagai penjuru daerah di Indonesia, tidak ketinggalan juga mahasiswa Maluku Utara yang tergabung dalam Cipayung dan OKP Cipayung menolak RUU Tersebut.

Salah satu mahasiswa Julfandi Gani mengatakan aksi ini adalah bentuk kekesalan terhadap pemerintah Jokowi yang hendak mengesahkan RUU Cilaka Omnimbus law.

"Rancangan undang-undang cilaka omnimbuslaw yang di latarbelakangi perlambatan ekonomi dan ketidakpastian ekonomi global yang sangat mempengaruhi perekonomian nasional Indonesia," ujar Ijhul sapaan akrab Julfandi Gani.

Lanjut Ijhul mengatakan atas situasi ini pemerintah mengambil langkah untuk merumuskan RUU omnibus Law terlalu tergesa-gesa.

"Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Jokowi dinilai tergesa-gesa dan tanpa ada upaya mendengarkan Pendapat Rakyat sehingga menuai banyak kritik pedas dari berbagai elemen masyarakat," ungkapnya.

Ia mengatakan rancangan undang-undang tersebut terdapat stimulus negara untuk menyelenggarakan kepentingan pemodal untuk menghancurkan sumber daya alam di seluruh Indonesia.

"Sangat merugikan banyak pihak seperti buruh petani nelayan dan lain sebagainya yang mestinya negara harus memberikan hak kepada mereka untuk mendapatkan kelayakan hidup sesuai dengan jaminan konstitusi kebijakan," pintanya.

Ijhul bilang RUU ini tidak demokratis hanya merampas hak rakyat, merusak ekosistem laut serta keseimbangan antara flora, fauna dan manusia.

"Kebijakan hanya mengutamakan pelaku usaha dengan mengabaikan kepentingan rakyat, dan itu terjadi di Maluku Utara," tandasnya.

Lebih lanjut Ijhul bilang masyarakat saat ini lagi dalam keadaan tidak baik-baik karena pendapatan, menurun sembako naik dan tercekik dengan adanya pandemi covid 19.

"Kami menuntut kepada pemerintah Presiden Republik Indonesia dan DPR RI agar segera membatalkan rancangan undang-undang Omnimbus law, sahkan RUU PKS, tertibkan TKA, hentikan izin Tambang dan sawit di Maluku Utara," pinta ketua Samurai Malut Itu.

"Tolak kenaikan iuran BPJS, cabut perpres no 20 tahun 2018 tentang TKA, Gratiskan biaya pendidikan di Masa pandemi, tertibkan UMK, dan selamatkan komoditi lokal, serta sahkan RUU Pekerjaan rumah tangga," tambahnya. (red-tim)
Share:
Komentar

Berita Terkini