Rapat Paripurna, Elang Sampaikan Dua Agenda Ranperda

Editor: Admin author photo
Elang saat mengikuti rangkaian rapat paripurna (foto:ist)
Weda-Dewan Perwakilan Rakyat Daera Kabupaten Halmahera Tengah menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian ranperda pertanggung
jawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 dan ranperda perubahan atas perda No 12 tahun 2019.

Bupati Halteng Drs. Edi Langkara, dalam pidatonya menyampaikan secara resmi 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daera (Ranperda) yaitu Rancangan Peraturan Daera tentang pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daera (APBD) tahun anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Daera (Ranperda) tentang perubahan atas Peraturan Daera No 12 tahun 2018 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daera(BUMD).

"Penyampaian Rancangan Peraturan Daera ini merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan produk hukum daerah, sebagaimana yang telah di amanatkan dalam pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945," ungkap Edi. Senin (06/07/20)

Ia juga mengatakan penyampaian rancangan peraturan Daerah ini merupakan manifestasi kewenangan pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi Daerah. "Ini sudah di atur dalam pasal 236 ayat (1) Undang-undang  No 23 tahun 2014 tentang menyelenggarakan otonomi Daerah dan tugas pembantuan, Daerah membentuk perda," jelas Edi.

Edi bilang penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban adalah merupakan salah satu kewajiban pemerintah yang secara konstitusional harus di penuhi untuk di sampaikan kepada dewan yang terhormat.

"Selain dari itu juga penyampaian rancangan peraturan Daera pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan salah satu tanggung jawab moril secara konstitusi selaku pemegang mandat pelaksanaan anggaran Daera," paparnya.

Lebih lanjut Edi mengatakan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja Daera (APBD) kepada dewan yang terhormat berupa laporan keuangan yang telah di audit oleh padan pemeriksa keuangan paling lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

"Alhamdulila adapun hasil pemeriksaan atas LKPD tahun anggaran 2019 oleh Badan Pemeriksaan keuangan R. I provinsi maluku utara telah memberikan Opinion Wajar Tanpa Pengecualian (OWTP) untuk yang kedua kalinya," cetusnya.

Edi berharap kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daera (DPRD) Halteng agar penyampaian 2 (dua) Ranperda ini dapat di tindak lanjuti ke tahapan yang selanjutnya. (red-dir)
Share:
Komentar

Berita Terkini