PT. BPN Cemari Sungai Wale, Bupati Di Minta Bertindak

Editor: Admin author photo
Penyerahan Kepada Hasil Rapat Kepada Bupati Halteng Edi Langkara (foto:ist)

Weda - Terkait dengan pencemaran lingkungan hidup di Desa Waleh yang di lakukan PT. Bakti Pertiwi Nusantara (BPN). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Halmahera Tengah mengeluarkan rekomendasi dengan nomor 170/171/DPRD-HT/2020 tentang pelanggaran lingkungan hidup.

Sekertaris Komis III, Munadi Kilkoda mengatakan ini bagian dari menindaklanjuti surat pimpinan komisi III DPRD Halmahera Tengah dengan nomor 15/KOM-III/DPRD/HT/2020 perihal penyampaian laporan hasil kunjungan kerja dan rekomendasi terhadap pelanggaran Lingkungan Hidup yang di lakukan oleh PT. Bhakti Pertiwi Nusantara (BPN).

"Hasil rapat Pimpinan dan anggota DPRD kabupaten Halmahera Tengah pada tanggal 24 Juni 2020 dengan acara tanggapan serta finalisasi rekomendasi komisi III DPRD Halteng terkait dugaan Pelanggaran lingkungan Hidup akibat aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh PT Bakti Pertiwi Nusantara (BPN) disungai Wale Kecamatan Weda Utara," ungkapnya. Kepada Nusantaratimur.com. Jumat (03//07/20).

Munadi mengataka Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah merekomendasikan 7 poin.

"Pertama bahwa hasil kunjungan komisi III ke PT. Bakti Pertiwi Nusantara (BPN) Kec, Weda Utara ditemukan indikasi adanya dugaan pencemaran dihulu sungai Wale lokasi gunung moro-moro, akibat aktivitas pertambangan yang di lakukan oleh PT BPN dengan tidak memperhatinkan serta mengabaikan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan izin dokumen lingkungan yang di berikan," bebernya.

Lanjut Munadi mengatakan berdasarkan poin ke satu DPRD meminta kepada Bupati Halmahera Tengah dan Pemerintah Daerah agar memberikan sanksi administrasi kepada perusahaan PT. BPN sesuai kewenangan dan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"DPRD mendesak kepada pimpinan dan manajemen PT. BPN untuk segera memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam bentuk ganti rugi atas tindakan dan perbuatan yang berakibat pada kerusakan lingkungan hidup dan kerugian pada masyarakat terdampak sekitar lokasi pertambangan," pinta Munadi.

Selain itu Mundi bilang DPRD meminta kepada Bupati Halmahera Tengah untuk memerintahkan serta mendesak pihak perusahaan  PT.  Bakti Pertiwi Nusantara (BPN) agar segera melakukan pemulihan kembali fungsi lingkungan hidup pada wilayah sungai Waleh secara faktual.

"DPRD meminta kepada Saudara Bupati Halmahera Tengah untuk ambil langkah tegas dengan segara melakukan pembekuan izin lingkungan dan pencabatuan izin lingkungan, jika PT. BPN tidak melaksanakan dengan sungguh-sungguh perintah dalam paksaan (pemberhentian sementara) sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," sambungnya.

Bahkan ia meminta Kepada Bupati Halmahera Tengah agar memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan ODP terkait lainnya untuk meningkatkan dan memperketat pengawasan terhadap seluruh kegiatan pertambangan PT. Bakti Pertiwi Nusantara dan perusahaan pertambangan lainnya

"Bupati sesuai tugas dan kewenangannya dan segera lakukan uji baku mutu air sungai Waleh, kemudian menyerahkan uji baku mutu air tersebut kepada DPRD guna menindaklajuti sesuai fungsi pengawasan DPRD," ujanrnya.

Munadi bilang DPRD meminta kepada Bupati Halmahera Tengah agar dapat memberikan peringatan kepada PT. BPN untuk taat dan patuh pada kewajiban menyampaikan dokumen laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen laporan Rencana Pemantau Lingkungan (RPL) kepada pemerintah daerah sebagaimana di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami dari pimpinan DPRD pun meminta kepada Bupati Halmahera Tengah agar menjadi bahan pertimbangan dan di tindaklanjuti sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tutupnya. (dir)
Share:
Komentar

Berita Terkini